Klaim Bela Rakyat, Bupati Kupang Kekeh Tolak Tambak Garam
Tiara Sutari | CNN Indonesia
Selasa, 05 Jun 2018 16:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bupati Kupang Ayub Titu Eki menegaskan penolakannya terhadap Hak Guna Usaha (HGU) lahan tambak garam seluas 3.720 hektare (ha) atas nama PT Panggung Guna Ganda Semesta.
"Saya tetap. Kalau pemerintah mau ambil, silahkan. Saya tak mau ikut tanggung jawab, karena saya tahu persis terasanya masyarakat," ujarnya di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Selasa (5/6).
Ayub mengaku akan teguh pada pendiriannya terkait nasih lahan tersebut. Bahkan, ia sempat mengirimkan surat khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan ditembuskan ke Presiden Joko Widodo terkait konflik lahan ini. Surat itu dikirimkan pada 1 Juni 2018 lalu.
Dalam surat itu, ia menjelaskan posisinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Kupang, yang memiliki kewajiban untuk mengusahakan dan membela kepentingan pemerintah.
Namun, di sisi lain, Ayub mengaku dipilih oleh rakyat di Kupang. Sehingga, tak ingin mengecewakan warga yang bersikeras menolak lahan tersebut dikuasai Panggung Guna Ganda Semesta.
Lahan itu ditinggalkan selama kurang lebih 20 tahun oleh PT Panggung. Kemudian dikelola oleh masyarakat. Lalu, perusahaan datang dan mengklaim memiliki HGU dan kewenangan dari pemerintah.
"Mereka tinggalkan sudah lebih dari 20 tahun, tiba-tiba datang. Masyarakat tentu keras tak ingin terusik. Sekarang terserah saja kepada pemerintah, kalau mau salahkan saya, silahkan. Tapi saya tetap tidak mau, silahkan tanggapi surat saya," imbuh dia.
Terkait rapat koordinasi soal lahan seluas 3.720 ha itu, lanjut Ayub, akan kembali dibahas pada Juli mendatang setelah perayaan hari raya.
"Karena belum jelas, belum ada titik terang, nanti akan ada rapat lagi habis lebaran Juli," tandasnya. (bir)
"Saya tetap. Kalau pemerintah mau ambil, silahkan. Saya tak mau ikut tanggung jawab, karena saya tahu persis terasanya masyarakat," ujarnya di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Selasa (5/6).
Ayub mengaku akan teguh pada pendiriannya terkait nasih lahan tersebut. Bahkan, ia sempat mengirimkan surat khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan ditembuskan ke Presiden Joko Widodo terkait konflik lahan ini. Surat itu dikirimkan pada 1 Juni 2018 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam surat itu, ia menjelaskan posisinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Kupang, yang memiliki kewajiban untuk mengusahakan dan membela kepentingan pemerintah.
Namun, di sisi lain, Ayub mengaku dipilih oleh rakyat di Kupang. Sehingga, tak ingin mengecewakan warga yang bersikeras menolak lahan tersebut dikuasai Panggung Guna Ganda Semesta.
"Mereka tinggalkan sudah lebih dari 20 tahun, tiba-tiba datang. Masyarakat tentu keras tak ingin terusik. Sekarang terserah saja kepada pemerintah, kalau mau salahkan saya, silahkan. Tapi saya tetap tidak mau, silahkan tanggapi surat saya," imbuh dia.
Terkait rapat koordinasi soal lahan seluas 3.720 ha itu, lanjut Ayub, akan kembali dibahas pada Juli mendatang setelah perayaan hari raya.
"Karena belum jelas, belum ada titik terang, nanti akan ada rapat lagi habis lebaran Juli," tandasnya. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK