Darmin Harap Neraca Dagang RI Kembali Surplus di Akhir Tahun

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Sabtu, 16/06/2018 15:55 WIB
Darmin Harap Neraca Dagang RI Kembali Surplus di Akhir Tahun Menteri Koordinator Bidang Perekonomi Darmin Nasution berharap neraca dagang bisa kembali positif mengingat insentif fiskal berupa tax holiday telah diberikan. (Dok. Biro Humas Menko Perekonomian).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap neraca dagang bisa kembali positif pada akhir tahun nanti. Seperti diketahui, neraca dagang sempat surplus dalam empat bulan pertama tahun lalu, yaitu US$5,33 miliar. Namun, pada periode yang sama tahun ini, neraca dagang defisit US$1,31 miliar.

"Kami berharap, menjelang akhir tahun neraca perdagangan sudah kembali positif," ujarnya di sela gelar griya (open house) di rumah dinasnya, Sabtu (16/6).

Defisit neraca dagang dikarenakan pertumbuhan ekspor tak sekencang pertumbuhan impor. Pada Januari-April 2018, ekspor tercatat US$58,74 miliar atawa hanya naik 8,7 persen. Sementara, impor melesat 23,65 persen menjadi US$60,05 miliar.


Ledakan impor, menurut Darmin, terjadi karena menggeliatnya perekonomian. Selain itu, tidak dapat dipungkiri, sebagian bahan baku produk Indonesia masih berasal dari luar negeri. Hal itu salah satunya terjadi pada industri farmasi, dimana mayoritas bahan baku diimpor, namun produk jadinya digunakan di dalam negeri.

"Ekonomi yang berkembang itu tidak selalu membawa berita baik. Terkadang, membawa berita yang kurang baik, seperti impor yang meledak," jelasnya.

Karenanya, pemerintah memberikan insentif fiskal berupa libur pajak alias tax holiday pada industri hulu. Misalnya, di sektor farmasi, insentif fiskal diberikan pada industri petrokimi dan kimia dasar.


"Kami beri tax holiday supaya mereka (investor) mengembangkan industri hulunya di sini. Kalau industri hulu sudah ada di sini, maka impornya tidak terlalu besar," imbuh Darmin.

Sementara, dari sisi ekspor, produk kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar RI mendapatkan hambatan dari negara lain. Misalnya, India yang menaikkan tarif bea masuk untuk produk kelapa sawit Indonesia.

Saat ini, pemerintah masih membujuk Pemerintah India untuk menurunkan bea masuk produk tersebut. Jika dikabulkan, diharapkan ekspor produk kelapa sawit Indonesia bisa membaik.


Sebagai catatan, selama Januari-Apri 2018 lalu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat ekspor kelapa sawit Indonesia hanya 10,24 juta ton atau turun sekitar empat persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 10,70 juta ton.

"Mudah-mudahan ada solusi setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Modi (PM India Narendra Modi yang berkunjung beberapa waktu lalu)," tandasnya.

Pemerintah juga mendorong industri pengolahan untuk berkembang, sehingga Indonesia tidak hanya mengandalkan ekspor komoditas. Salah satu caranya dengan memberikan insentif fiskal bagi industri yang berorientasi ekspor.


(bir)