ANALISIS
Salah Momen Integrasi Tarif Tol JORR
Agus Triyono | CNN Indonesia
Sabtu, 23 Jun 2018 07:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Polemik rencana penyatuan tarif Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) semakin menjadi. Puncaknya terjadi setelah Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuduh bahwa kebijakan tersebut sengaja dilakukan untuk memeras kantong rakyat dan mempertebal kantong pengusaha tol (BUJT).
Tuduhan diberikan karena kebijakan tersebut, walaupun nantinya berpotensi menurunkan tarif untuk pengguna jarak jauh, tapi di sisi lain akan menaikkan tarif bagi pengguna jarak dekat. Kenaikan tersebut juga dinilai tak logis.
Pasalnya, untuk kendaraan golongan I, bila kebijakan tersebut jadi diberlakukan tarif bisa terkerek dari Rp9.500 menjadi Rp15.000 atau naik 57,8 persen. Fadli menilai kenaikan tersebut melebihi batas kemampuan bayar dan berpotensi melanggar UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Tol.
Sebab, kenaikan tarif tersebut melebihi tingkat inflasi tahunan yang hanya di kisaran 3 persen.
Tuduhan tersebut langsung dibantah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Melalui Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mereka menyatakan pengintegrasian justru dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dan menurunkan biaya logistik.
Maklum saja, kalau tetap dibiarkan seperti sekarang pengguna Tol JORR terutama yang jarak jauh harus membayar beberapa kali.
Jika satu kali bayar, waktu yang diperlukan 4-5 detik untuk non tunai dan 12 detik untuk non tunai, kalikan saja berapa waktu yang harus dihabiskan untuk bayar tol dan kemacetan yang bakal ditimbulkan.
Kyaatmaja Lookman, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/6) mengatakan tak memungkiri potensi efesiensi dari penerapan penyatuan tarif tersebut. Hanya saja, dampaknya ke angkutan logistik tidak besar.
Selama ini, memang kontribusi biaya tol yang harus dikeluarkan oleh pengusaha logistik terhadap total keseluruhan biaya operasionalnya hanya sekitar 2-4 persen saja.
Biaya terbesar justru dikeluarkan untuk belanja BBM, upah sopir dan investasi truk. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Masita menyatakan biaya BBM salah satunya disebabkan oleh kemacetan yang terjadi di tol.
Kemacetan tersebut berpotensi menambah beban kerja mesin angkutan logistik2-3 jam.
"Tambahan waktu itu menambah biaya BBM, itu juga beban, dan hitungan kami keuntungan dari pengintegrasian tarif tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya tambahan untuk BBM dan perawatan yang harus dikeluarkan karena kemacetan parah," katanya.
Beban di tol tersebut sebenarnya bisa dikurangi. Syaratnya, pemerintah mau mengerek tarif tol untuk jenis kendaraan pribadi agar volume dan sumbangan kemacetan mereka di Tol JORR bisa dikurangi.
Cuma, berkaca dari kasus penyaturan tarif Tol JORR yang ramai sebelum diberlakukan, sepertinya kebijakan tersebut sulit untuk diwujudkan.
Salah Momentum
Yayat Supriyatna, pengamat transportasi dari Universitas Trisakti mengatakan penyatuan tarif tol JORR memang diperlukan agar efesiensi di ruas tersebut bisa dilakukan. Cuma dalam melakukan kebijakan tersebut pemerintah juga tidak boleh serampangan.
Yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kebijakan tersebut adalah kondisi kejiwaan masyarakat. Rencana penyatuan tarif sekarang ini ramai karena momentumnya tidak tepat.
Penyatuan rencananya dilakukan saat kondisi kejiwaan masyarakat yang sebagian besar masih terkuras pikiran dan tenaganya untuk menghadapi mudik Lebaran dan segala kemacetan yang mewarnainya membuat kebijakan tersebut sukar diterima masyarakat.
Selain momentum pemerintah juga harus melakukan evaluasi kalau nantinya kebijakan tersebut jadi diterapkan. Libatkan masyarakat, pengusaha tol (BUJT) dan pengguna untuk melihat dampak dari penerapan kebijakan tersebut.
"Supaya terlihat semua dampak- dampaknya dan khusus bagi masyarakat tidak merasa dikorbankan," katanya. (bir)
Tuduhan diberikan karena kebijakan tersebut, walaupun nantinya berpotensi menurunkan tarif untuk pengguna jarak jauh, tapi di sisi lain akan menaikkan tarif bagi pengguna jarak dekat. Kenaikan tersebut juga dinilai tak logis.
Pasalnya, untuk kendaraan golongan I, bila kebijakan tersebut jadi diberlakukan tarif bisa terkerek dari Rp9.500 menjadi Rp15.000 atau naik 57,8 persen. Fadli menilai kenaikan tersebut melebihi batas kemampuan bayar dan berpotensi melanggar UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Tol.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tuduhan tersebut langsung dibantah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Melalui Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mereka menyatakan pengintegrasian justru dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dan menurunkan biaya logistik.
Jika satu kali bayar, waktu yang diperlukan 4-5 detik untuk non tunai dan 12 detik untuk non tunai, kalikan saja berapa waktu yang harus dihabiskan untuk bayar tol dan kemacetan yang bakal ditimbulkan.
Kyaatmaja Lookman, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/6) mengatakan tak memungkiri potensi efesiensi dari penerapan penyatuan tarif tersebut. Hanya saja, dampaknya ke angkutan logistik tidak besar.
Selama ini, memang kontribusi biaya tol yang harus dikeluarkan oleh pengusaha logistik terhadap total keseluruhan biaya operasionalnya hanya sekitar 2-4 persen saja.
Biaya terbesar justru dikeluarkan untuk belanja BBM, upah sopir dan investasi truk. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Masita menyatakan biaya BBM salah satunya disebabkan oleh kemacetan yang terjadi di tol.
Kemacetan tersebut berpotensi menambah beban kerja mesin angkutan logistik2-3 jam.
"Tambahan waktu itu menambah biaya BBM, itu juga beban, dan hitungan kami keuntungan dari pengintegrasian tarif tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya tambahan untuk BBM dan perawatan yang harus dikeluarkan karena kemacetan parah," katanya.
Beban di tol tersebut sebenarnya bisa dikurangi. Syaratnya, pemerintah mau mengerek tarif tol untuk jenis kendaraan pribadi agar volume dan sumbangan kemacetan mereka di Tol JORR bisa dikurangi.
Cuma, berkaca dari kasus penyaturan tarif Tol JORR yang ramai sebelum diberlakukan, sepertinya kebijakan tersebut sulit untuk diwujudkan.
Salah Momentum
Yayat Supriyatna, pengamat transportasi dari Universitas Trisakti mengatakan penyatuan tarif tol JORR memang diperlukan agar efesiensi di ruas tersebut bisa dilakukan. Cuma dalam melakukan kebijakan tersebut pemerintah juga tidak boleh serampangan.
Yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kebijakan tersebut adalah kondisi kejiwaan masyarakat. Rencana penyatuan tarif sekarang ini ramai karena momentumnya tidak tepat.
Penyatuan rencananya dilakukan saat kondisi kejiwaan masyarakat yang sebagian besar masih terkuras pikiran dan tenaganya untuk menghadapi mudik Lebaran dan segala kemacetan yang mewarnainya membuat kebijakan tersebut sukar diterima masyarakat.
Selain momentum pemerintah juga harus melakukan evaluasi kalau nantinya kebijakan tersebut jadi diterapkan. Libatkan masyarakat, pengusaha tol (BUJT) dan pengguna untuk melihat dampak dari penerapan kebijakan tersebut.
"Supaya terlihat semua dampak- dampaknya dan khusus bagi masyarakat tidak merasa dikorbankan," katanya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK