Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjuk kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS)
The Federal Reserve menjadi pangkal masalah terpuruknya
rupiah saat ini. Diketahui, The Fed menaikkan
suku bunga acuan pada pertengahan Juni 2018 sebesar 25 basis poin.
Mengutip RTI Infokom, nilai tukar rupiah pada pukul 18.30 WIB, Kamis (28/6), bertengger di level Rp14.387 per dolar AS. Angka itu turun 0,7 persen atau 109 poin.
Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyebutkan kenaikan suku bunga acuan The Fed membuat investor semakin tertarik untuk melakukan investasi di AS, karena risikonya semakin rendah dengan keuntungan yang lebih tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini persoalan pasar modal dan pasar uang, kalau untuk ekonomi riil-nya ekspor dan impor hanya berpengaruh kecil, tapi ini lebih kepada persoalan pasar uang dan pasar modal," ungkap Mekeng kepada CNNIndonesia.com.
Hingga saat ini, Indonesia memang belum bereaksi usai The Fed menaikkan suku bunga acuan yang kedua kalinya pada pertengahan bulan ini. Apalagi, pengumuman dilakukan bertepatan dengan Lebaran di Indonesia. Walhasil, BI baru melaksanakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada akhir Juni 2018.
"Dari sisi moneternya, ini investor melihat kok BI belum ada intervensi, suku bunga acuan dalam negeri tidak ikut dinaikkan. Ya mereka (investor) jual portofolio dan langsung beli dolar AS," kata Mekeng.
Makanya, Mekeng menyebut BI bisa melakukan dua hal untuk menyelematkan rupiah, salah satunya dengan intervensi menggunakan cadangan devisa (cadev). Bila tidak berhasil, maka BI memang harus menaikkan suku bunga acuan.
"Hanya itu," tegas Mekeng.
Sependapat, Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar menilai kenaikan suku bunga The Fed berhasil membuat dolar AS kembali ke negaranya, sehingga mata uang Paman Sam itu terus terapresiasi.
"Tentu, ini tekanan global yang semakin kuat," tutur Willgo.
Dari sisi internal sendiri, kata Willgo, kondisi neraca perdagangan Mei 2018 yang masih defisit ikut menekan nilai tukar rupiah hingga terus bertahan di area Rp14 ribu per dolar AS.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2018 kembali defisit sebesar US$1,52 miliar secara bulanan, sedangkan secara year to date atau Januari-Mei 2018 neraca perdagangan defisit sebesar US$2,83 miliar.
"Ini karena impor Indonesia masih lebih besar dari ekspornya, jadi kebutuhan dolar AS juga semakin besar," ucap Willgo.
Selain untuk kebutuhan impor, dolar AS juga kerap digunakan untuk pembayaran dividen sebuah perusahaan kepada pemegang saham dan pembayaran utang berdenominasi dolar AS.
"Kalau kondisi ini tidak dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sementara kebutuhan import Indonesia terus meningkat baik untuk manufaktur, pangan, dan barang modal, maka tentu ini menjadi beban ekonomi dalam negeri," jelasnya.
Agak berbeda dengan Mekeng, Willgo justru berpendapat jika BI terus memanfaatkan cadev untuk meredam pelemahan rupiah dan memutuskan untuk terus-menerus menaikkan suku bunga acuan, maka hal itu akan memberatkan perekonomian Indonesia.
Jumlah cadev tentu akan berkurang dan kenaikan suku bunga acuan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dalam negeri, karena beban biaya utang perusahaan meningkat.
"Idealnya pacu ekspor dan batasi impor. Eksportir diminta mengembalikan hasil ekspornya lebih besar lagi ke dalam negeri. Dolar AS masuk ke Indonesia diupayakan lebih banyak lagi," pungkasnya.
(bir)