Hasil RDG, Ekonom Kompak Yakin Suku Bunga Bakal Naik 25 Bps
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Jumat, 29 Jun 2018 10:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia diprediksi akan kembali menaikkan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang akan digelar hari ini, Jumat (29/6). Upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi tujuan utama.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 25 basis poin (bps). Sebab, operasi moneter BI dianggap sudah habis untuk melaksanakan stabilisasi.
"BI diprediksi tetap naikan bunga acuan karena opsi kebijakan moneter dapat dikatakan sudah habis. Efek kenaikan bunga acuan besok sebesar 25 bps pun sangat kecil dampaknya dan lebih temporer sifatnya," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Jumat (29/6).
Ia melanjutkan, saat ini rupiah terdepresiasi cukup dalam lantaran tekanan global, seperti kelanjutan perang dagang Amerika Serikat dan China, ekspektasi kenaikan suku bunga acuan Fed Rate sebanyak empat kali tahun ini, dan kenaikan harga minyak akibat seruan boikot impor minyak dari Iran.
Hal ini, lanjut dia, membuat dolar dominan menguat terhadap mata uang lain. Artinya, rupiah secara fundamental dianggap mumpuni.
Hanya saja, data domestik juga di bawah ekspektasi. Neraca perdagangan kembali defisit US$1,52 miliar pada Mei dan proyeksi pertumbuhan ekonomi dikoreksi di bawah target yang ditetapkan yakni 5,4 persen. Apalagi, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun juga menuju ke arah 8 persen.
"Itu yang membuat pelaku pasar melakukan net sales atau aksi jual di bursa saham dan pasar surat utang. Ada capital outflow dari pasar modal dan surat utang. Investor asing menghindari negara berkembang," jelas dia.
Namun menurutnya, BI dan pemerintah harus segera memikirkan opsi selain transmisi suku bunga acuan demi menjaga stabilitas nilai tukar. Sebab, hal ini sangat kontraktif dengan dunia usaha, karena bisa menghambat penyaluran kredit dan investasi.
"Solusinya jangka pendek BI harus konsisten meningkatkan likuiditas valas di pasar dan intervensi cadangan devisa secara terukur. Kemudian jangka menengah dan panjang perbaiki segera kinerja fundamental ekonomi seperti ekspor, transaksi berjalan dan daya beli," papar dia.
Ekonom PT Bank Pertama Josua Pardede juga memprediksi BI akan mengetatkan kebijakan moneternya. Ini akan diambil setelah melihat rupiah yang makin terjungkal dan pelebaran defisit neraca transaksi berjalan yang diprediksi melebar sampai 2,2 persen hingga 2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pengetatan kebijakan moneter BI diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka pendek yang diharapkan dapat menahan keluarnya dana asing dari pasar keuangan domestik," jelas Josua.
Menurut dia, pengetatan ini tentu harus didukung dengan optimasi bauran kebijakan yang bisa mendorong sektor riil. Makanya, ada harapan BI bisa konsisten melonggarkan kebijakan makroprudensial yang diharapkan bisa mendorong permintaan kredit, khususnya kredit konsumsi.
"Bank Indonesia diperkirakan akan tetap mendorong terjaganya stabilitas makroekonomi Indonesia secara khusus stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek dan akan mempertimbangkan kebijakan yang preemptive," pungkas dia.
Nilai tukar rupiah tak kunjung membaik meski BI pada bulan lalu telah menaikkan dua kali suku bunga acuannya dengan total 50 basis poin. Bahkan kemarin, nilai tukar rupiah menembus angka Rp14.387 per dolar AS, yang merupakan posisi terlemah sejak 2015 silam. (lav)
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 25 basis poin (bps). Sebab, operasi moneter BI dianggap sudah habis untuk melaksanakan stabilisasi.
"BI diprediksi tetap naikan bunga acuan karena opsi kebijakan moneter dapat dikatakan sudah habis. Efek kenaikan bunga acuan besok sebesar 25 bps pun sangat kecil dampaknya dan lebih temporer sifatnya," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Jumat (29/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia melanjutkan, saat ini rupiah terdepresiasi cukup dalam lantaran tekanan global, seperti kelanjutan perang dagang Amerika Serikat dan China, ekspektasi kenaikan suku bunga acuan Fed Rate sebanyak empat kali tahun ini, dan kenaikan harga minyak akibat seruan boikot impor minyak dari Iran.
Hal ini, lanjut dia, membuat dolar dominan menguat terhadap mata uang lain. Artinya, rupiah secara fundamental dianggap mumpuni.
"Itu yang membuat pelaku pasar melakukan net sales atau aksi jual di bursa saham dan pasar surat utang. Ada capital outflow dari pasar modal dan surat utang. Investor asing menghindari negara berkembang," jelas dia.
Namun menurutnya, BI dan pemerintah harus segera memikirkan opsi selain transmisi suku bunga acuan demi menjaga stabilitas nilai tukar. Sebab, hal ini sangat kontraktif dengan dunia usaha, karena bisa menghambat penyaluran kredit dan investasi.
"Solusinya jangka pendek BI harus konsisten meningkatkan likuiditas valas di pasar dan intervensi cadangan devisa secara terukur. Kemudian jangka menengah dan panjang perbaiki segera kinerja fundamental ekonomi seperti ekspor, transaksi berjalan dan daya beli," papar dia.
Ekonom PT Bank Pertama Josua Pardede juga memprediksi BI akan mengetatkan kebijakan moneternya. Ini akan diambil setelah melihat rupiah yang makin terjungkal dan pelebaran defisit neraca transaksi berjalan yang diprediksi melebar sampai 2,2 persen hingga 2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pengetatan kebijakan moneter BI diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka pendek yang diharapkan dapat menahan keluarnya dana asing dari pasar keuangan domestik," jelas Josua.
Menurut dia, pengetatan ini tentu harus didukung dengan optimasi bauran kebijakan yang bisa mendorong sektor riil. Makanya, ada harapan BI bisa konsisten melonggarkan kebijakan makroprudensial yang diharapkan bisa mendorong permintaan kredit, khususnya kredit konsumsi.
"Bank Indonesia diperkirakan akan tetap mendorong terjaganya stabilitas makroekonomi Indonesia secara khusus stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek dan akan mempertimbangkan kebijakan yang preemptive," pungkas dia.
Nilai tukar rupiah tak kunjung membaik meski BI pada bulan lalu telah menaikkan dua kali suku bunga acuannya dengan total 50 basis poin. Bahkan kemarin, nilai tukar rupiah menembus angka Rp14.387 per dolar AS, yang merupakan posisi terlemah sejak 2015 silam. (lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK