Lima Saran YLKI Agar Perluasan Ganjil-Genap Tak Rugikan Warga
Christine Novita Nababan | CNN Indonesia
Senin, 02 Jul 2018 15:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berharap perluasan pemberlakuan pelat nomor kendaraan ganjil genap di DKI Jakarta tidak mengorbankan kepentingan masyarakat setempat.
"Selain arus lalu lintas lebih lancar dan para atlet Asian Games tidak gagal bertanding karena telat akibat tersandera kemacetan, kami berharap kepentingan warga juga tak dikorbankan," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta, mengutip Antara, Senin (2/7).
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mulai Senin ini melakukan uji coba perluasan ganjil dan genap dalam rangka menyambut penyelenggaraan Asian Games 2018 di Ibu Kota.
"Terhitung mulai hari ini, Senin, uji coba perluasan ganjil-genap kami laksanakan dan akan berlangsung hingga 31 Juli 2018," kata Kepala Dishub DKI Jakarta Andri Yansyah.
Menurut dia, sebanyak 185 petugas Dishub DKI dikerahkan dalam pelaksanaan uji coba tersebut di 41 persimpangan jalan yang telah ditentukan selama 15 jam setiap harinya.
Tulus memberikan lima catatan terkait dengan perluasan tersebut agar kepentingan warga tak dikorbankan. Pertama, pemerintah harus menjaga keandalan waktu tempuh Transjakarta dari sisi headway atau ketepatan kedatangan dan keberangkatan.
"Ini dengan asumsi ganjil genap akan direspons oleh warga dengan berpindah ke angkutan umum, khususnya Transjakarta. Jangan sampai pelaksanaan Asian Games malah mengorbankan kepentingan warga yang lebih luas," jelasnya.
Kedua, pemerintah juga seharusnya memperkuat akses angkutan pengumpan (feeder transport) menuju halte Transjakarta. Hal ini sangat mendesak guna menunjang aktivitas warga.
Tulus mengingatkan, jangan sampai pelaksanaan ganjil genap justru melemahkan aktivitas warga dan pergerakan ekonomi riil di Jakarta dan Bodetabek terganggu.
Ketiga, pemerintah idealnya memperkuat angkutan umum lain, seperti bus-bus yang disediakan secara khusus dari kompleks perumahan yang paling terdampak akibat pelaksanaan ganjil genap.
Keempat, pemerintah juga harus konsisten dengan fasilitas area parkir yang lebih luas. Hal ini bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan sektor swasta, khususnya dalam pentarifannya.
"Tidak fair (adil) jika penerapan ganjil genap, tapi minim area parkir dan tidak fair juga kalau tarif parkirnya diterapkan dengan tarif komersial," terang dia.
Kelima, kata Tulus, pemerintah harus melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan ganjil genap secara rutin. (bir)
"Selain arus lalu lintas lebih lancar dan para atlet Asian Games tidak gagal bertanding karena telat akibat tersandera kemacetan, kami berharap kepentingan warga juga tak dikorbankan," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta, mengutip Antara, Senin (2/7).
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mulai Senin ini melakukan uji coba perluasan ganjil dan genap dalam rangka menyambut penyelenggaraan Asian Games 2018 di Ibu Kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Pro dan Kontra Perluasan Sistem Ganjil-Genap |
"Terhitung mulai hari ini, Senin, uji coba perluasan ganjil-genap kami laksanakan dan akan berlangsung hingga 31 Juli 2018," kata Kepala Dishub DKI Jakarta Andri Yansyah.
Menurut dia, sebanyak 185 petugas Dishub DKI dikerahkan dalam pelaksanaan uji coba tersebut di 41 persimpangan jalan yang telah ditentukan selama 15 jam setiap harinya.
"Ini dengan asumsi ganjil genap akan direspons oleh warga dengan berpindah ke angkutan umum, khususnya Transjakarta. Jangan sampai pelaksanaan Asian Games malah mengorbankan kepentingan warga yang lebih luas," jelasnya.
Kedua, pemerintah juga seharusnya memperkuat akses angkutan pengumpan (feeder transport) menuju halte Transjakarta. Hal ini sangat mendesak guna menunjang aktivitas warga.
Tulus mengingatkan, jangan sampai pelaksanaan ganjil genap justru melemahkan aktivitas warga dan pergerakan ekonomi riil di Jakarta dan Bodetabek terganggu.
Ketiga, pemerintah idealnya memperkuat angkutan umum lain, seperti bus-bus yang disediakan secara khusus dari kompleks perumahan yang paling terdampak akibat pelaksanaan ganjil genap.
Keempat, pemerintah juga harus konsisten dengan fasilitas area parkir yang lebih luas. Hal ini bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan sektor swasta, khususnya dalam pentarifannya.
"Tidak fair (adil) jika penerapan ganjil genap, tapi minim area parkir dan tidak fair juga kalau tarif parkirnya diterapkan dengan tarif komersial," terang dia.
Kelima, kata Tulus, pemerintah harus melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan ganjil genap secara rutin. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK