Bappenas Jawab Soal BUMN 'Borong' Proyek Infrastruktur Jokowi
Dinda Audriene Muthmainah | CNN Indonesia
Senin, 02 Jul 2018 20:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan pemerintah telah membagi porsi pengerjaan dan pendanaan proyek infrastruktur menjadi tiga sumber, yakni pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta.
Hal itu merespons keluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang beranggapan mayoritas proyek infrastruktur masih dikerjakan oleh BUMN. Isu itu sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi sudah berembus sejak tahun lalu.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Beppenas Wismana Adi Suryabrata mengatakan sebagian besar pendanaan proyek infrastruktur atau sebesar 41,2 persen berasal dari pemerintah. Kemudian, sebanyak 36,7 persen berasal dari swasta dan 22,7 persen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Jadi sudah ada batas-batas aturannya," ujar Wismana, Senin (2/7).
Selain itu, batas pengerjaan proyek infrastruktur juga bisa dilihat dari nilai proyek itu sendiri. Misalnya, BUMN dilarang untuk mengerjakan proyek dengan nilai di bawah Rp50 miliar. Namun, Wismana menyebut akan mengecek ke beberapa kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk memastikan implementasi aturan itu.
"Yang akan saya lakukan bicara dengan K/L nya (jika ada yang melanggar)," sambung Wismana.
Dalam hal ini, Anggota Komisi V DPR Sungkono mengungkapkan beberapa perusahaan konstruksi swasta yang bangkrut karena tak dapat 'jatah' proyek infrastruktur hingga saat ini.
"Saya di komisi V banyak kontraktor yang gulung tikar karena pembangunan infrastruktur banyak dikuasai BUMN," kata Sungkono.
Tak hanya Sungkono, anggota Komisi V DPR lainnya bernama Hamka B Kady juga meminta agar pemerintah tak menyerahkan seluruh anggaran infrastruktur untuk perusahaan pelat merah.
"Tolong anggaran infrastruktur jangan diserahkan ke semua BUMN, padahal Pak Presiden katakan padat karya," ucap Hamka.
Ia berharap pengerjaan proyek infrastruktur juga bisa melibatkan perusahaan konstruksi yang berada di wilayah tempat konstruksi itu dibangun atau melibatkan pengusaha lokal. (asa)
Hal itu merespons keluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang beranggapan mayoritas proyek infrastruktur masih dikerjakan oleh BUMN. Isu itu sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi sudah berembus sejak tahun lalu.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Beppenas Wismana Adi Suryabrata mengatakan sebagian besar pendanaan proyek infrastruktur atau sebesar 41,2 persen berasal dari pemerintah. Kemudian, sebanyak 36,7 persen berasal dari swasta dan 22,7 persen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi sudah ada batas-batas aturannya," ujar Wismana, Senin (2/7).
Selain itu, batas pengerjaan proyek infrastruktur juga bisa dilihat dari nilai proyek itu sendiri. Misalnya, BUMN dilarang untuk mengerjakan proyek dengan nilai di bawah Rp50 miliar. Namun, Wismana menyebut akan mengecek ke beberapa kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk memastikan implementasi aturan itu.
Dalam hal ini, Anggota Komisi V DPR Sungkono mengungkapkan beberapa perusahaan konstruksi swasta yang bangkrut karena tak dapat 'jatah' proyek infrastruktur hingga saat ini.
"Saya di komisi V banyak kontraktor yang gulung tikar karena pembangunan infrastruktur banyak dikuasai BUMN," kata Sungkono.
Tak hanya Sungkono, anggota Komisi V DPR lainnya bernama Hamka B Kady juga meminta agar pemerintah tak menyerahkan seluruh anggaran infrastruktur untuk perusahaan pelat merah.
"Tolong anggaran infrastruktur jangan diserahkan ke semua BUMN, padahal Pak Presiden katakan padat karya," ucap Hamka.
Ia berharap pengerjaan proyek infrastruktur juga bisa melibatkan perusahaan konstruksi yang berada di wilayah tempat konstruksi itu dibangun atau melibatkan pengusaha lokal. (asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK