ANALISIS
Memang, Pemerintah Perlu Hati-hati Patok Pertumbuhan Ekonomi
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Rabu, 04 Jul 2018 11:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah bersama DPR sudah mulai mempersiapkan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Cuma, dalam persiapan tersebut mereka dihadapkan pada kondisi ekonomi global yang sedang tidak bersahabat. Kebijakan kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve, dan perang dagang antara Amerika dan China.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyadari masalah tersebut. Atas dasar itulah, ia berjanji pemerintah akan lebih berhati-hati dalam membuat asumsi pertumbuhan ekonomi 2019.
Kehati-hatian akan dilakukan dengan mencermati dua komponen penting. Pertama, investasi. Pada kuartal I lalu, investasi punya peran penting dalam pertumbuhan ekonomi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komponen Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 7,95 persen secara tahunan, lebih baik ketimbang konsumsi rumah tangga 4,95 persen.
Pemerintah sadar investasi tahun depan akan mendapatkan tantangan besar. Kenaikan suku bunga acuan BI sebesar 100 basis poin yang mereka lakukan untuk mengimbangi kenaikan Fed Rate akan sedikit membebani investasi.
Investasi akan melambat, dan imbasnya akan menjalar ke pertumbuhan ekonomi.
Kedua, ekspor. Perang dagang AS dan China yang merembet ke beberapa negara dikhawatirkan akan berdampak ke kinerja ekspor Indonesia.
Kondisi tersebut perlu dikhawatirkan. Sebab, periode Januari-Mei 2018, kinerja perdagangan sudah menunjukkan tekanan hebat.
Data BPS selama periode tersebut kinerja perdagangan mengalami defisit US$2,83 miliar.
Mencermati kondisi tersebut, pemerintah dan DPR beberapa waktu lalu memang sudah merevisi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen hingga 5,8 persen yang mereka pasang dalam Kerangka Ekonomi Makro - Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2019 menjadi tinggal 5,2 persen hingga 5,6 persen.
Hanya saja target pertumbuhan ekonomi hasil revisi tersebut dinilai masih terlalu ambisius. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemerintah dan DPR perlu mengkaji lagi target yang mereka telah buat.
Pasalnya, selain mendapatkan beban berat dari kebijakan suku bunga AS dan perang dagang yang berkobar antara Negeri Paman Sam dengan China, ekonomi dalam negeri tahun depan akan dibayangi oleh pelemahan konsumsi domestik.
"Jadi, praktis harapan terakhir penopang pertumbuhan ekonomi tinggal belanja pemerintah," katanya kepada CNNIndonesia pekan ini.
Direktur Riset Center of Reform On Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pertumbuhan ekonomi yang realistis untuk 2019 nanti 5,2 persen.
Namun, pertumbuhan tersebut juga harus dikejar dengan kerja keras. Pemerintah harus berusaha mendorong penguatan daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga tumbuh dan ekonomi tertopang.
Pemerintah juga harus berupaya menggenjot kinerja ekspor ke pasar baru. Selain itu, pemerintah juga harus berupaya memperbesar pasar domestik untuk substitusi pasar ekspor yang saat ini tengah lesu.
Tak cuma itu, pemerintah juga harus melanjutkan upaya perbaikan iklim kemudahan berusaha agar investasi mengalir deras. Tanpa upaya tersebut, jangan harap target pertumbuhan ekonomi yang dibuat bisa dicapai.
(agt/bir)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyadari masalah tersebut. Atas dasar itulah, ia berjanji pemerintah akan lebih berhati-hati dalam membuat asumsi pertumbuhan ekonomi 2019.
Kehati-hatian akan dilakukan dengan mencermati dua komponen penting. Pertama, investasi. Pada kuartal I lalu, investasi punya peran penting dalam pertumbuhan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah sadar investasi tahun depan akan mendapatkan tantangan besar. Kenaikan suku bunga acuan BI sebesar 100 basis poin yang mereka lakukan untuk mengimbangi kenaikan Fed Rate akan sedikit membebani investasi.
Kedua, ekspor. Perang dagang AS dan China yang merembet ke beberapa negara dikhawatirkan akan berdampak ke kinerja ekspor Indonesia.
Kondisi tersebut perlu dikhawatirkan. Sebab, periode Januari-Mei 2018, kinerja perdagangan sudah menunjukkan tekanan hebat.
Data BPS selama periode tersebut kinerja perdagangan mengalami defisit US$2,83 miliar.
Mencermati kondisi tersebut, pemerintah dan DPR beberapa waktu lalu memang sudah merevisi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen hingga 5,8 persen yang mereka pasang dalam Kerangka Ekonomi Makro - Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2019 menjadi tinggal 5,2 persen hingga 5,6 persen.
Hanya saja target pertumbuhan ekonomi hasil revisi tersebut dinilai masih terlalu ambisius. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemerintah dan DPR perlu mengkaji lagi target yang mereka telah buat.
Pasalnya, selain mendapatkan beban berat dari kebijakan suku bunga AS dan perang dagang yang berkobar antara Negeri Paman Sam dengan China, ekonomi dalam negeri tahun depan akan dibayangi oleh pelemahan konsumsi domestik.
"Jadi, praktis harapan terakhir penopang pertumbuhan ekonomi tinggal belanja pemerintah," katanya kepada CNNIndonesia pekan ini.
Lihat juga:Merasa Diperlakukan Buruk, Trump Ancam WTO |
Direktur Riset Center of Reform On Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pertumbuhan ekonomi yang realistis untuk 2019 nanti 5,2 persen.
Namun, pertumbuhan tersebut juga harus dikejar dengan kerja keras. Pemerintah harus berusaha mendorong penguatan daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga tumbuh dan ekonomi tertopang.
Pemerintah juga harus berupaya menggenjot kinerja ekspor ke pasar baru. Selain itu, pemerintah juga harus berupaya memperbesar pasar domestik untuk substitusi pasar ekspor yang saat ini tengah lesu.
Tak cuma itu, pemerintah juga harus melanjutkan upaya perbaikan iklim kemudahan berusaha agar investasi mengalir deras. Tanpa upaya tersebut, jangan harap target pertumbuhan ekonomi yang dibuat bisa dicapai.
(agt/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK