Rini Sebut Kerja Bos BUMN Lebih Sulit Dibanding Dirut Swasta

Dinda Audriene Muthmainah, CNN Indonesia | Rabu, 04/07/2018 21:29 WIB
Rini Sebut Kerja Bos BUMN Lebih Sulit Dibanding Dirut Swasta Menteri Badan Usaha Milik Negara. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengklaim tugas bos BUMN lebih sulit dibandingkan mengemban tugas menjadi direktur utama di perusahaan swasta.

Rini mengaku sering mengganti direksi BUMN karena dalih tak mudah mencari sosok yang tepat untuk menjadi nahkoda di BUMN. Sebab, pemimpin di BUMN memiliki tugas ganda, berbeda dengan perusahaan swasta yang umumnya hanya mencari keuntungan semata.

"Saya tekankan direktur utama di BUMN fungsinya ganda. Bukan hanya kapabilitas cetak keuntungan tapi sadar terhadap agen pembangunan. Ada yang hanya kapabilitasnnya untuk keuntungan, tapi untuk kesejahteraan masyarakat nggak bisa. Ya itu tidak bisa," papar Rini, Rabu (4/7).



Selain itu, BUMN juga memiliki beberapa tantangan karena dasar aturannya tak hanya mengacu pada Undang-Undang (UU) BUMN. Jika BUMN itu perusahaan publik, maka perusahaan juga wajib mengikuti aturan pasar modal.

"BUMN juga agen pembangunan dan harus jalan bersama," sambung Rini.

Dengan kata lain, satu BUMN dengan BUMN lainnya perlu saling berkomunikasi dan menjalin kerja sama, khususnya perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama.


"Paling utama saya lihat adalah empat bank besar, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN)," papar Rini.

Rini mengungkapkan jika dulunya masing-masing perusahaan itu berjalan sendiri-sendiri dan jarang berkomunikasi. Bahkan, dalam hal promosi pun empat perbankan itu melakukannya secara individu.

"Jadi saya perhatikan misalnya ke mana ada umbul-umbul BNI misalnya, nah itu tiba-tiba berubah jadi BRI pada malamnya. Lalu besoknya dicabut lagi sama Bank Mandiri," ujar Rini.


Beruntung, kondisi itu tak terjadi dalam waktu yang lama. Rini mengaku saat ini empat perbankan besar milik BUMN tersebut sudah saling bersinergi satu sama lain, khususnya dalam pengadaan anjungan tunai mandiri (ATM).

"Kalau dulu punya ATM bersama, pada akhir 2018 ATM ini harus jadi ATM bersama sehingga ATM di Indonesia bisa lebih menyebar tanpa harus ada investasi tambahan," jelas Rini. (lav/lav)