JK: Masalah Ketimpangan Ekonomi Kerap Timbulkan Pemberontakan
Dinda Audriene Muthmainah | CNN Indonesia
Rabu, 11 Jul 2018 04:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui masalah ketimpangan ekonomi kerap menimbulkan pemberontakan. Terbukti, hal itu tercermin dalam sejarah Indonesia beberapa tahun silam.
Dia menggambarkan, terdapat sejumlah kelompok yang melakukan gerakan pemberontakan, seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Perdjuangan Semesta atau Perdjuangan Rakjat Semesta (Permesta), dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
"Masalah ketimpangan ini bukan masalah yang baru, setiap saat bisa saja terjadi. PRRI dan Permesta itu memberontak di Sulawesi, di sana kaya tapi sarana bangunannya rendah," ungkap Kalla, Selasa (10/7).
Tak hanya itu, lanjut Kalla, pemberontakan yang dilakukan oleh GAM di Aceh bukanlah tentang agama, melainkan soal ketimpangan ekonomi. Pada akhirnya, kondisi itu menyebabkan persoalan ekonomi menyebabkan masalah sosial di kalangan masyarakat Aceh.
Melihat realita yang ada, Kalla menyebut upaya mengatasi ketimpangan ekonomi dalam negeri merupakan hal yang penting untuk saat ini. Menurut dia, tak mudah mengatasi hal tersebut meski sudah berlangsung sejak lama.
"Memang ketimpangan punya sebab yang panjang, dimulai dari awal kehidupan dengan pendidikan, kesehatan, sanitasi," sambung Kalla.
Tanpa menyelesaikan ketiga persoalan tersebut, maka masalah ketimpangan ekonomi tak akan pernah selesai di Indonesia. Pasalnya, ketiga faktor itu juga yang mempengaruhi perkembangan kehidupan seseorang.
"Ketimpangan ekonomi ini juga menimbulkan sistem yang berbeda," tutur Kalla.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini Indonesia pada 2017 berada di level 0,391. Sementara, tahun ini pemerintah menargetkan rasio gini Indonesia bisa turun ke level 0,380.
Kalla menambahkan masalah ketimpangan ekonomi bukan hanya persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan tanggung jawab atau keputusan terkait pengembangan daerah pada pemimpin daerah masing-masing.
"Bagaimana daerah itu bersaing, walaupung masing-masing daerah punya keunggulan masing-masing, seperti Sumatera banyak perkebunan dan hasil mineral cukup," tutup Kalla.
JK: Ekonomi Timpang, Pejabat Malah Korupsi
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pejabat pemerintah pusat dan daerah seharusnya bekerja sama dan berinovasi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Misalnya, membangun infrastruktur tol hingga pemerataan listrik.
Namun, hal yang disayangkan sejumlah pejabat daerah malah sibuk memperkaya dirinya masing-masing hingga tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tapi ya itu sangat menyedihkan kalau banyak yang ditangkap KPK adalah pejabat daerah," ujar Kalla.
Padahal, Kalla berpendapat pemimpin daerah seharusnya bekerja sama dengan ilmuwan dan cendekiawan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Ide-ide yang diberikan oleh cendekiawan dan ilmuwan dinilai Kalla bisa berpengaruh untuk kemajuan daerah.
"Cendekiawan, ilmuwan, dan pemimpin daerah harus bersatu memberikan aspirasi," sambung Kalla. (lav/bir)
Dia menggambarkan, terdapat sejumlah kelompok yang melakukan gerakan pemberontakan, seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Perdjuangan Semesta atau Perdjuangan Rakjat Semesta (Permesta), dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
"Masalah ketimpangan ini bukan masalah yang baru, setiap saat bisa saja terjadi. PRRI dan Permesta itu memberontak di Sulawesi, di sana kaya tapi sarana bangunannya rendah," ungkap Kalla, Selasa (10/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, lanjut Kalla, pemberontakan yang dilakukan oleh GAM di Aceh bukanlah tentang agama, melainkan soal ketimpangan ekonomi. Pada akhirnya, kondisi itu menyebabkan persoalan ekonomi menyebabkan masalah sosial di kalangan masyarakat Aceh.
Melihat realita yang ada, Kalla menyebut upaya mengatasi ketimpangan ekonomi dalam negeri merupakan hal yang penting untuk saat ini. Menurut dia, tak mudah mengatasi hal tersebut meski sudah berlangsung sejak lama.
Tanpa menyelesaikan ketiga persoalan tersebut, maka masalah ketimpangan ekonomi tak akan pernah selesai di Indonesia. Pasalnya, ketiga faktor itu juga yang mempengaruhi perkembangan kehidupan seseorang.
"Ketimpangan ekonomi ini juga menimbulkan sistem yang berbeda," tutur Kalla.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini Indonesia pada 2017 berada di level 0,391. Sementara, tahun ini pemerintah menargetkan rasio gini Indonesia bisa turun ke level 0,380.
Kalla menambahkan masalah ketimpangan ekonomi bukan hanya persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan tanggung jawab atau keputusan terkait pengembangan daerah pada pemimpin daerah masing-masing.
"Bagaimana daerah itu bersaing, walaupung masing-masing daerah punya keunggulan masing-masing, seperti Sumatera banyak perkebunan dan hasil mineral cukup," tutup Kalla.
JK: Ekonomi Timpang, Pejabat Malah Korupsi
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pejabat pemerintah pusat dan daerah seharusnya bekerja sama dan berinovasi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Misalnya, membangun infrastruktur tol hingga pemerataan listrik.
Namun, hal yang disayangkan sejumlah pejabat daerah malah sibuk memperkaya dirinya masing-masing hingga tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tapi ya itu sangat menyedihkan kalau banyak yang ditangkap KPK adalah pejabat daerah," ujar Kalla.
Padahal, Kalla berpendapat pemimpin daerah seharusnya bekerja sama dengan ilmuwan dan cendekiawan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Ide-ide yang diberikan oleh cendekiawan dan ilmuwan dinilai Kalla bisa berpengaruh untuk kemajuan daerah.
"Cendekiawan, ilmuwan, dan pemimpin daerah harus bersatu memberikan aspirasi," sambung Kalla. (lav/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK