Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto mengatakan persetujuan PMN akan membantu kemampuan kas perusahaan dalam menggelontorkan belanja modal proyek 35 ribu MW. Apalagi, kebutuhan investasi PLN demi proyek tersebut tak tanggung-tanggung, yakni di kisaran Rp80 triliun per tahunnya.
"Setiap tahun, kami membangun 35 ribu MW dan ini cukup besar, baik pembangkit, transmisi, dan gardu induk. Ini kan belum selesai, konstruksinya berjalan terus dan proyek ini butuh dana banyak sekali," ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (10/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Pipa Bocor, PLN Rugi Rp350 Juta Per Jam |
Jika tidak ada tambahan modal, maka PLN mau tak mau harus memenuhi pendanaan itu dengan kas internal. Jika pendanaan internal tak memenuhi, nantinya PLN akan mencari pendanaan eksternal dalam bentuk pinjaman atau merilis obligasi.
Namun, menurutnya, sejauh ini kas internal PLN masih mumpuni untuk membiayai belanja modal bagi proyek 35 ribu MW. Hingga semester I 2018, penyerapan belanja modal bagi 35 ribu MW disebutnya mencapai 40 persen dari target sekitar Rp80 triliun.
Kendati meminta PMN, namun sampai saat ini perusahaan belum meminta jumlah tertentu. Meski memang, berdasarkan surat Menteri BUMN RI Nomor S-376/MBU/06/2018 tanggal 5 Juni 2018, Kementerian BUMN minta persetujuan DPR untuk menambah PMN PLN sebesar Rp15 triliun.
"Kami belum mau bicara angka, karena harusnya rapat dengan DPR kali ini batal," jelas Sarwono.
PLN mendapatkan jatah 10 ribu MW di dalam program listrik 35 ribu MW. Sementara itu, sisanya dibangun oleh pengembang listrik swasta. Di samping pembangkit, investasi juga digunakan untuk membangun 291 pembangkit, 732 set transmisi, 1.375 unit gardu induk. (bir)