Kemenaker Proses 350 Aduan Soal Pembayaran THR
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Selasa, 17 Jul 2018 12:08 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai memproses pengaduan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) pekerja yang tidak dibayarkan oleh perusahaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja Sugeng Priyanto mengatakan bahwa terdapat sekitar 350 aduan yang saat ini sedang diproses.
Pengaduan tersebut paling banyak disampaikan pekerja di Jakarta. "Jenis pengaduan bermacam-macam mulai dari keterlambatan membayar maupun pembayaran yang masih sebagian," katanya Selasa (17/7).
Sugeng mengatakan proses penanganan pengaduan dilakukan oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di provinsi tempat perusahaan yang diadukan. Disnaker akan memanggil karyawan pengadu dan perusahaan.
Mereka akan menjadi mediator pekerja dan perusahaan dalam menyelesaikan pengaduan soal pembayaran THR yang masih bermasalah.
"Kami mengawasi dan menurunkan tim untuk memastikan bahwa penanganan pengaduan THR oleh dinas berjalan baik," katanya.
Menurut dia, dalam mediasi, pemerintah tetap berpedoman bahwa pembayaran THR merupakan kewajiban yang harus dijalankan pengusaha.
Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, pemerintah akan memberi sanksi mulai dari teguran, sampai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan.
"Sebelum itu, perusahaan yang belum memenuhi kewajiban akan kami tegur. Ada nota I, ada nota II,"katanya.
(agt/agi)
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja Sugeng Priyanto mengatakan bahwa terdapat sekitar 350 aduan yang saat ini sedang diproses.
Pengaduan tersebut paling banyak disampaikan pekerja di Jakarta. "Jenis pengaduan bermacam-macam mulai dari keterlambatan membayar maupun pembayaran yang masih sebagian," katanya Selasa (17/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sugeng mengatakan proses penanganan pengaduan dilakukan oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di provinsi tempat perusahaan yang diadukan. Disnaker akan memanggil karyawan pengadu dan perusahaan.
Mereka akan menjadi mediator pekerja dan perusahaan dalam menyelesaikan pengaduan soal pembayaran THR yang masih bermasalah.
Menurut dia, dalam mediasi, pemerintah tetap berpedoman bahwa pembayaran THR merupakan kewajiban yang harus dijalankan pengusaha.
Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, pemerintah akan memberi sanksi mulai dari teguran, sampai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan.
"Sebelum itu, perusahaan yang belum memenuhi kewajiban akan kami tegur. Ada nota I, ada nota II,"katanya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK