JK Sebut Kenaikan Anggaran Gagal Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan gelontoran anggaran besar yang dilakukan pemerintah 10 tahun belakangan ini belum memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

Terbukti, walaupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selama 10 tahun belakangan ini sudah naik 100 persen dari Rp1.000 triliun menjadi Rp2.200 triliun, ekonomi tetap tumbuh sama saja.

"Ekonomi hanya tumbuh sekitar lima persen saja," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2018 di Jakarta, Selasa (17/7).

Lihat juga: Ketimpangan Pedesaan Naik, Sri Mulyani Evaluasi Dana Desa

JK mengatakan rendahnya manfaat anggaran ke pertumbuhan tersebut terjadi karena anggaran lebih banyak digunakan untuk belanja barang ketimbang modal.

"Tahun ini, anggaran belanja barang Rp300 triliun, belanja modal Rp200 triliun, beda Rp100 triliun," katanya.

Masalah juga dipicu perencanaan dan pengawasan pembangunan yang lemah.

Menurutnya dua proses tersebut saat ini masih perlu ditingkatkan agar anggaran tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meratakan pembangunan di seluruh Indonesia.

Lihat juga: JK: Masalah Ketimpangan Ekonomi Kerap Timbulkan Pemberontakan

JK mengatakan pemerintah saat ini sudah mempunyai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kepolisian, kejaksaan dan KPK agar pengawasan tersebut bisa dilakukan.

Lembaga tersebut memiliki kewenangan luas, seperti melakukan audit, asistensi, evaluasi, pengawasan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pendidikan serta pelatihan.

Dengan kewenangan tersebut kata JK, kinerja pengawasan pengelolaan anggaran bisa ditingkatkan sehingga potensi penyelewengan penggunaannya bisa dicegah.

Lihat juga: Korupsi Gedung IPDN, Gamawan Singgung Penilaian BPKP

(agt)