Sri Mulyani Sebut Opini WTP Tak Jamin Kementerian Efesien
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Kamis, 19 Jul 2018 22:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil audit Laporan Keuangan Kementerian Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mencerminkan bahwa anggaran yang dikelola kementeriannya sudah efektif dan efisien.
Selain itu, predikat WTP juga tidak menjamin pengelolaan keuangan pemerintah bebas korupsi
Menurutnya, predikat WTP hanya menunjukan bahwa kementeriannya patuh dengan rambu-rambu laporan keuangan.
Ia mencontohkan, suatu pos anggaran dengan kebutuhan 100 namun dianggarkan sebesar 120 tentu tidak mengundang kecurigaan jika anggaran tersebut digunakan seluruhnya dan dilaporkan dengan baik.
Namun di sisi lain, anggaran tersebut boros. "Jadi jangan bangga dulu," jelas Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (19/7).
Ani mengatakan agar masalah pemborosan anggaran bisa dicegah, saat ini kementeriannya terus berupaya memperbaiki diri. Ia telah memerintahkan wakil menteri keuangan dan inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk merencanakan anggaran secara detail sesuai dengan kegiatan prioritas.
Dia juga memerintahkan agar anggaran yang sudah disusun dan dituangkan dalam APBN disisir lagi agar bisa dihemat.
Selain itu, predikat WTP juga tidak menjamin pengelolaan keuangan pemerintah bebas korupsi
Menurutnya, predikat WTP hanya menunjukan bahwa kementeriannya patuh dengan rambu-rambu laporan keuangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mencontohkan, suatu pos anggaran dengan kebutuhan 100 namun dianggarkan sebesar 120 tentu tidak mengundang kecurigaan jika anggaran tersebut digunakan seluruhnya dan dilaporkan dengan baik.
Ani mengatakan agar masalah pemborosan anggaran bisa dicegah, saat ini kementeriannya terus berupaya memperbaiki diri. Ia telah memerintahkan wakil menteri keuangan dan inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk merencanakan anggaran secara detail sesuai dengan kegiatan prioritas.
Dia juga memerintahkan agar anggaran yang sudah disusun dan dituangkan dalam APBN disisir lagi agar bisa dihemat.
"Yang memang tidak prioritas atau kurang prioritas tapi perlu masih ada ya kami anggarkan sesuai dengan level prioritas-nya," jelasnya.
Perolehan opini WTP kementerian dan lembaga memang tidak selalu berkaitan dengan baiknya kinerja pengelolaan keuangan mereka. Masalah tercermin dari kasus yang pernah dialami Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2017 lalu.
Saat itu kementerian yang dikomandani Eko Putro Sandjojo tersebut mendapatkan opini WTP dari BPK. Tapi ternyata, opini tersebut didapat dengan suap.
(agt)
Perolehan opini WTP kementerian dan lembaga memang tidak selalu berkaitan dengan baiknya kinerja pengelolaan keuangan mereka. Masalah tercermin dari kasus yang pernah dialami Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2017 lalu.
Saat itu kementerian yang dikomandani Eko Putro Sandjojo tersebut mendapatkan opini WTP dari BPK. Tapi ternyata, opini tersebut didapat dengan suap.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK