Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memutuskan untuk menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (
KUR) menjadi Rp123,53 triliun di sisa tahun 2018 ini. Angka ini meningkat dibandingkan plafon awal tahun ini yaitu Rp120 triliun.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menuturkan, peningkatan plafon ini disebabkan karena peningkatan permintaan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (
UMKM). Kebanyakan bank pun meminta plafon penyaluran KUR-nya ditambah.
Menurut data Kemenko Perekonomian, alokasi KUR tahun ini sudah mencapai Rp117,07 triliun atau 97,56 persen dari plafon awal. Meski alokasinya hampir maksimal, realisasi penyalurannya baru Rp79,2 triliun dan tersebar kepada 3,2 juta debitur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penambahan ini sudah disetujui oleh Komite Pembiayaan UMKM tahun ini," ujar Iskandar di kantornya, Rabu (8/8).
Jika dilihat berdasarkan skemanya, sebagian besar penyaluran KUR diberikan untuk KUR Mikro dengan nilai penyaluran mencapai Rp41,01 triliun atau 63,5 persen dari total penyaluran. Kemudian, angka itu disusul oleh KUR kecil dengan nilai Rp23,38 triliun dan KUR penempatan TKI dengan nilai Rp231,1 miliar.
Hanya saja, ia tak menyebut proporsi penggunaan KUR di tahun ini. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017, penyaluran KUR minimal 60 persen harus dialokasikan untuk kegiatan sektor produksi.
Ia juga mengatakan, posisi rasio kredit bermasalah (
Non Performing Loan) juga tercatat 0,01 persen. "Dan ini sudah rendah sekali NPL-nya," terang dia.
Dengan demikian, realisasi penyaluran KUR bersubsidi antara Agustus 2015 hingga Juli 2017 tercatat Rp277,44 triliun dengan jumlah debitur sebesar 11,89 juta. Adapun, rasio kereta bermasalah KUR bersubsidi dalam periode itu tercatat 1,06 persen.
(agi/agi)