OJK Tak Larang Ma'ruf Amin Tetap Menjabat di Bank Syariah

Agustiyanti & Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Kamis, 16/08/2018 08:50 WIB
OJK Tak Larang Ma'ruf Amin Tetap Menjabat di Bank Syariah Calon wakil presiden Ma'ruf Amin. (REUTERS/Darren Whiteside).
Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan status KH Ma'ruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) tidak berpengaruh terhadap jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perbankan dan lembaga keuangan syariah. Pasalnya, Ma'ruf tidak melanggar ketentuan OJK terkait kriteria pengurus DPS.

"Untuk keanggotaan dalam komite berasal dari unsur OJK, BI, Pemerintah, lembaga yang membina ekonomi umat seperti MUI, NU, Muhammadiyah, akademisi," ujar Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot usai menghadiri konferensi pers di Menara Radius Prawiro komplek Bank Indonesia (BI), Rabu (15/8).

Sekar mengungkapkan kapasitas dan kompetensi anggota DPS diperlukan untuk memastikan prinsip syariah dijalankan dengan baik dan benar oleh individual Lembaga Jasa Keuangan.



Berdasarkan amanat UU Perbankan Syariah mengenai pembentukan komite pengembangan perbankan syariah bertujuan untuk menjalankan fungsi pengembangan keuangan syariah.

"Ini juga menjadi bagian mendukung Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)," jelasnya.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, Ma'ruf Amin saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada empat bank syariah. Keempatnya, yakni PT Bank Muamalat Tbk, PT BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Mega Syariah.

Selain menjabat sebagai dewan pengawas di perbankan syariah, ia juga menjabat untuk posisi yang sama di sejumlah asuransi syariah, salah satunya pada BNI Life, termasuk di investasi syariah.


Menanggapi hal itu, Sekar mengungkapkan bahwa sesuai ketentuan OJK seseorang dapat menjadi anggota DPS di paling banyak lima lembaga jasa keuangan syariah.

Terkait jabatan Ma'ruf, OJK telah memastikan bahwa Ma'ruf menjadi pengurus DPS hanya di lima Lembaga Jasa Keuangan. Sayangnya, Sekar tak merinci nama-nama lembaga jasa keuangan terkait.

"Berdasarkan catatan kami, Beliau (Ma'ruf) masih (menjadi anggota DPS) di lima lembaga keuangan. Kami sudah memastikan segala sesuatunya sesuai dengan aturan yang ditentukan," tandasnya.


Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K Permana mengakui jabatan dewan pengawas perusahaan hingga saat ini masih diemban Ma'ruf. Bahkan, bank murni syariah pertama di Tanah Air itu belum berencana mencari pengganti sosok Ma'ruf.

"Belum lah, kan masih lama prosesnya (pemilihan presiden)," imbuh Permana. (lav/bir)