Transfer Daerah dan Dana Desa 2019 Capai Rp832 Triliun

Galih Gumelar & Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Kamis, 16/08/2018 17:28 WIB
Transfer Daerah dan Dana Desa 2019 Capai Rp832 Triliun Presiden Joko Widodo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana mengalokasikan dana transfer daerah beserta dana desa sebesar Rp832,3 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2019. Angka itu naik 9 persen dari perkiraan realisasi anggaran tahun ini.

Berdasarkan nominal, rencana alokasi dana transfer daerah itu juga tercatat hampir 50 persen dari realisasi anggaran pada 2014 silam, ketika masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

"Dana transfer daerah dialokasikan dengan tujuan mempercepat pembangunan di daerah," ungkap Presiden Joko Widodo dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN 2019 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (16/8).



Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan anggaran transfer daerah dan dana desa diklaim mampu meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik. Hal itu tercermin dari membaiknya beberapa indikator
kesejahteraan masyarakat.

Dalam periode 2014-2017, Indeks Kesenjangan Antar-Daerah menurun dari 0,759 menjadi 0,668, persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan meningkat dari 87,1 persen menjadi 93,3 persen, serta akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak meningkat dari 61,1 persen menjadi 67,9 persen.

Kepala Negara mengklaim dana desa yang mulai dialokasikan sejak 2015 meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah desa.

Realisasi anggaran dana desa sebesar Rp127,2 triliun dalam periode 2015-2017 telah dimanfaatkan, antara lain untuk pembangunan sekitar 124 ribu kilometer jalan desa, 791 kilometer jembatan, dan akses air bersih 38,3 ribu unit.

Selain itu, sekitar 3.000 unit tambatan perahu, 18,2 ribu unit PAUD, 5.400 unit Polindes, 6.600 unit pasar desa, 28,8 ribu unit irigasi, 11,6 ribu unit Posyandu, dan sekitar 2.000 unit embung.


Pemerintah mengaku telah melakukan penyempurnaan alokasi dana desa agar lebih berpihak pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi di dalamnya.

Pemanfaatan dana desa diarahkan untuk skema padat karya tunai guna memperkuat pendapatan dan daya beli masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sampai Semester I 2018, realisasi dana desa baru mencapai Rp35,9 triliun atau 59,8 persen dari pagunya.

Realisasi dana tersebut antara lain, digunakan untuk membangun 5.300 kilometer jalan desa, 24,1 kilometer jembatan, 6.000 unit akses air bersih, 508 unit tambatan perahu, 1,6 ribu unit PAUD, 910 unit Polindes, 845 unit pasar desa, 10.800 unit irigasi, 677 unit posyandu, dan 664 unit embung.

Dalam pemberitaan sebelumnya, para wali kota meminta pemerintah pusat menggelontorkan dana kelurahan demi mengatasi permasalahan perkotaan yang juga dianggap kompleks. Ini juga diharapkan bisa menjadi penyeimbang dana desa yang selama ini sudah digulirkan pemerintah.


Wali Kota Tangerang Selatan sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany mengatakan banyak permasalahan yang bisa diselesaikan dengan dana kelurahan, seperti kriminalitas serta perbaikan lalu lintas. Bahkan, dana kelurahan juga bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan.

"Sehingga kami meminta kepada presiden membuat kebijakan bahwa bantuan keuangan tidak hanya pada desa tetapi juga ke kelurahan," terang Airin.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan meninjau kembali postur penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan ke daerah. (lav/bir)