Jokowi Kucurkan Rp97,6 Triliun untuk Jaga Pasokan Pangan 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelontorkan anggaran Rp97,6 triliun pada 2019 untuk melaksanakan menjaga pasokan pangan. 

Dalam Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, anggaran tersebut Rp56,8 triliun, di antaranya dialokasikan melalui belanja di beberapa kementerian dan lembaga.

Presiden Jokowi dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2019 di Gedung DPR, Kamis (16/8), mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan agar kebutuhan pokok masyarakat terjamin dan inflasi terkendali.

Lihat juga: Tahun Depan, Jokowi Suntik PLN Rp10 Triliun

"Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan. Untuk pangan upaya dilakukan dengan meningkatkan kapasitas produksi nasional dan efesiensi sepanjang rantai pasokan," katanya.

Rinciannya, pertama, sebesar Rp21,7 triliun untuk Kementerian Pertanian.

Anggaran tersebut ditujukan untuk mewujudkan peningkatan produksi serta akses terhadap pangan, antara lain melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta upaya meningkatkan produktivitas pangan terutama bahan pokok.

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2018, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8). ()

Kedua, sebesar Rp11,5 triliun yang dialokasikan di Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Anggaran tersebut akan diarahkan untuk membangun atau meningkatkan jaringan irigasi pertanian.

Ketiga, sebesar Rp2,8 triliun yang dialokasikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi baik perikanan tangkap, perikanan budi daya, serta produk perikanan lain.

Keempat, sebesar Rp20,8 triliun dialokasikan di Kementerian Sosial. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program beras sejahtera.

Lihat juga: Transfer Daerah dan Dana Desa 2019 Capai Rp832 Triliun

Sisanya, anggaran itu digelontorkan di Kementerian Perdagangan dan lembaga penelitian. Di Kementerian Perdagangan, anggaran digelontorkan untuk stabilisasi harga pangan.

Di lembaga penelitian, anggaran digelontorkan untuk membuat kajian soal peningkatan produktivitas pangan.

Cita-cita untuk meningkatkan kapasitas produksi tersebut sebenarnya sudah disampaikan Jokowi semenjak awal pemerintahannya.

Area persawahan Rorotan, Jakarta Utara, Kamis, 24 Mei. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Bahkan saat itu Jokowi bertekad pemerintahannya akan mewujudkan kapsitas produksi pangan sehingga Indonesia bisa berswasembada dalam tiga tahun pemerintahannya.

Tapi, sampai dengan empat tahun, tekad tersebut belum sepenuhnya bisa terwujud. Untuk beras, capaian tersebut bisa dilihat dari kebijakan impor beras yang masih lakukan pemerintahannya sampai 2018 ini.

Tahun ini, pemerintah masih mengeluarkan persetujuan impor 1 juta ton beras.

Lihat juga: Mengukur Peluang Angan Ma'ruf Amin Setop Impor Pangan

(arh)