Pemerintah Belum Akan Menghemat Anggaran
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Senin, 20 Agu 2018 20:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan menyatakan belum akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini dan tahun depan, meskipun kegiatan impor akan dibatasi untuk memulihkan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan hal ini karena kegiatan pembatasan impor itu belum benar-benar dilakukan, sehingga belum terlihat dampaknya, termasuk soal potensi penghematan belanja.
"Sementara belum, kami lihat sambil jalan. Tapi kami fokus kerjakan dengan yang sudah direncanakan sesuai dengan APBN dan RKAP. Nanti kami review (kaji) ulang," ucapnya di kantor Kementerian Keuangan, Senin (20/8).
Di sisi lain, Askolani bilang, hal ini masih belum bisa dipastikan karena sejatinya proyek pemerintah yang berkonten impor tinggi tidak begitu banyak.
"Mungkin yang lebih banyak itu yang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), itu yang dilihat nanti," katanya.
Sebelumnya, pemerintah telah menyatakan keseriusan untuk membatasi kegiatan impor demi memulihkan CAD yang terlanjur menyentuh tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal II 2018.
Kegiatan impor yang dibatasi itu mulai dari impor barang konsumsi, bahan baku, hingga barang jadi di proyek infrastruktur. Untuk membatasi impor barang konsumsi, pemerintah rencananya menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor dan bea masuk.
Sementara, untuk bahan baku dan barang jadi proyek, misalnya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur jangka panjang dan serapan impor PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero).
Kemudian, pemerintah juga akan memaksimalkan penggunaan campuran minyak kelapa sawit sebesar 20 persen dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) atau yang dikenal dengan Biodiesel (B20). Tak ketinggalan, pemerintah juga akan menggenjot devisa dari sektor pariwisata. (bir)
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan hal ini karena kegiatan pembatasan impor itu belum benar-benar dilakukan, sehingga belum terlihat dampaknya, termasuk soal potensi penghematan belanja.
"Sementara belum, kami lihat sambil jalan. Tapi kami fokus kerjakan dengan yang sudah direncanakan sesuai dengan APBN dan RKAP. Nanti kami review (kaji) ulang," ucapnya di kantor Kementerian Keuangan, Senin (20/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Askolani bilang, hal ini masih belum bisa dipastikan karena sejatinya proyek pemerintah yang berkonten impor tinggi tidak begitu banyak.
"Mungkin yang lebih banyak itu yang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), itu yang dilihat nanti," katanya.
Kegiatan impor yang dibatasi itu mulai dari impor barang konsumsi, bahan baku, hingga barang jadi di proyek infrastruktur. Untuk membatasi impor barang konsumsi, pemerintah rencananya menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor dan bea masuk.
Sementara, untuk bahan baku dan barang jadi proyek, misalnya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur jangka panjang dan serapan impor PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero).
Kemudian, pemerintah juga akan memaksimalkan penggunaan campuran minyak kelapa sawit sebesar 20 persen dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) atau yang dikenal dengan Biodiesel (B20). Tak ketinggalan, pemerintah juga akan menggenjot devisa dari sektor pariwisata. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK