Cegah Pembalasan, Pemerintah Buat Strategi Pembatasan Impor

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Senin, 27/08/2018 13:37 WIB
Pemerintah menyatakan akan hati-hati dalam menerapkan kebijakan pembatasan atau pengendalian impor agar nantinya kebijakan tersebut tidak dibalas negara lain. Pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pembatasan impor agar tak menimbulkan aksi balas dendam. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah akan berhati-hati dalam menjalankan kebijakan pembatasan impor. 

Kehati-hatian dilakukan agar nantinya kebijakan yang diambil pemerintah tersebut tak dibalas dan dipermasalahkan oleh mitra dagang.

"Untuk menghindari itu, sedang dirumuskan caranya, kalau pembatasan membuat orang membalas ya, nanti akan repot," katanya di Jakarta akhir pekan lalu.


Upaya pemerintah dalam mengendalikan impor sempat dipermasalahkan negara mitra dagang. Negara yang mempermasalahkan Amerika Serikat (AS) dan Selandia Baru.


Pembatasan yang mereka permasalahkan adalah persetujuan impor produk hortikultura dan larangan impor hortikultura di musim panen.

AS mempermasalahkan pengaturan tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Upaya tersebut membuahkan hasil.

WTO menyatakan bahwa kebijakan pembatasan tersebut bertentangan dengan Artikel XI:1 GATT 1994.

Sementara, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi yakin kekhawatiran soal aksi balas tersebut tak akan terjadi. 


Pasalnya, pembatasan impor yang akan dilakukan pemerintah nantinya dilakukan dengan mekanisme tarif.

"Semua negara diperbolehkan secara mekanisme tarif. Itu legal dan administrasinya didaftarkan ke WTO," katanya

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa walau risiko kecil, pemerintah harus tetap waspada.

Apalagi, saat ini pemerintah tengah giat membuka pasar ekspor baru melalui kerja sama perdagangan internasional, baik bilateral maupun multilateral.


"Takutnya bila kebijakan tak dilakukan secara hati-hati nantinya itu memberikan sinyal kepada investor maupun mitra perundingan," katanya.

Pemerintah akan membatasi impor. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi defisit neraca transaksi berjalan yang pada kuartal II 2018 kemarin sudah tembus 3 persen dari PDB.

Saat ini mereka tengah mengkaji 900 komoditas yang impornya akan dibatasi. 

Sementara itu berdasarkan data yang diterima CNNIndonesiaq.com, pekan lalu, komoditas yang impornya akan dibatasi antara lain; beras, gula, garam, produk hortikultura, hewan dan produk hewan, hingga produk kemasan kedap udara.

Selain itu, pemerintah juga akan membatasi impor besi dan baja, hingga telpon seluler.



(agt/bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK