Produsen Sepakat Pasok 2,9 Juta Kl Biofuel untuk Produksi B20
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Rabu, 29 Agu 2018 01:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU-BBN) akan menyepakati kebijakan penambahan volume produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) berjenis solar dengan campuran minyak sawit sebanyak 20 persen atau disebut biodiesel (B20) sebanyak 2,9 juta kilo liter (KL).
Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofeul Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan hal ini ditandai dengan akan diadakannya penandatangan kontrak pengadaan biodiesel oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan BU-BBN pada Sabtu (1/9) pukul 13.30 WIB di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Ia bilang, kesepakatan tersebut menandakan bahwa kedua pihak sudah siap mengimplementasikan rencana penambahan volume produksi B20. Dengan demikian, industri kelapa sawit siap mengalokasikan sebagian hasil produksi untuk kebijakan B20.
"Tidak ada masalah, kapasitas kami kan sampai 14 juta ton. Ini kami hanya gelontorkan sekitar 3 jutaan. Jadi 1 September akan jalan," ucapnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (28/8).
Ia merinci, jumlah produksi 2,9 juta KL itu terbagi atas B20 subsidi (Public Service Obligation/PSO) sebanyak 1,95 juta KL yang diproduksi pada Mei-Desember 2018 dan B20 Non-PSO sekitar 715 ribu KL yang diproduksi September-Desember 2018.
Untuk B20 PSO, akan diproduksi oleh PT Pertamina (Persero) sekitar 1,91 juta KL, sedangkan sisanya diproduksi PT AKR Corporindo Tbk sebanyak 40 ribu KL. Sementara untuk B20 Non-PSO yang diproduksi Pertamina sebanyak 595,16 ribu KL dan AKR sekitar 120,8 ribu KL.
Rencananya, hasil produksi akan dikirim secara bertahap dalam beberapa bulan terakhir sebelum tutup tahun ini. "Akan didistribusikan ke enam depo, tapi tidak sekaligus semuanya. Mungkin bulan pertama sekitar 500 ribu KL, bulan kedua 600 ribu KL, dan seterusnya bertahap sampai Desember," jelasnya.
Sedangkan dari sisi harga, ia memastikan ketentuan harga akan dikeluarkan oleh Menteri ESDM. Sementara, terkait aturan kontrak, katanya, bisa diamandemen sejalan dengan pelaksanaan.
"PSO bisa diamandemen, tadi kami rundingkan. Untuk tambahan yang September-Desember, karena tambahan ini terkait lokasi, tadinya tidak ada di kontrak lama. Nanti diamandemen kontraknya," terangnya.
Di sisi lain, terkait bayang-bayang denda sebesar Rp6 ribu per liter yang akan dikenakan pemerintah kepada BU-BBN yang tidak memasok BBN tepat waktu ke Pertamina dan AKR, menurutnya, tak jadi masalah pula.
"Kalau memang pabriknya lagi rusak, tidak bisa, dia harus segera bilang. Dia lapor kemudian dia cari penggantinya untuk menghindari denda," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah kekeh menambah produksi B20 guna mengurangi impor minyak sampai akhir tahun ini. Tujuannya, agar defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang terlanjur mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) bisa diturunkan dan membantu stabilitas nilai tukar rupiah. (agi)
Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofeul Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan hal ini ditandai dengan akan diadakannya penandatangan kontrak pengadaan biodiesel oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan BU-BBN pada Sabtu (1/9) pukul 13.30 WIB di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Ia bilang, kesepakatan tersebut menandakan bahwa kedua pihak sudah siap mengimplementasikan rencana penambahan volume produksi B20. Dengan demikian, industri kelapa sawit siap mengalokasikan sebagian hasil produksi untuk kebijakan B20.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia merinci, jumlah produksi 2,9 juta KL itu terbagi atas B20 subsidi (Public Service Obligation/PSO) sebanyak 1,95 juta KL yang diproduksi pada Mei-Desember 2018 dan B20 Non-PSO sekitar 715 ribu KL yang diproduksi September-Desember 2018.
Rencananya, hasil produksi akan dikirim secara bertahap dalam beberapa bulan terakhir sebelum tutup tahun ini. "Akan didistribusikan ke enam depo, tapi tidak sekaligus semuanya. Mungkin bulan pertama sekitar 500 ribu KL, bulan kedua 600 ribu KL, dan seterusnya bertahap sampai Desember," jelasnya.
Sedangkan dari sisi harga, ia memastikan ketentuan harga akan dikeluarkan oleh Menteri ESDM. Sementara, terkait aturan kontrak, katanya, bisa diamandemen sejalan dengan pelaksanaan.
"PSO bisa diamandemen, tadi kami rundingkan. Untuk tambahan yang September-Desember, karena tambahan ini terkait lokasi, tadinya tidak ada di kontrak lama. Nanti diamandemen kontraknya," terangnya.
Di sisi lain, terkait bayang-bayang denda sebesar Rp6 ribu per liter yang akan dikenakan pemerintah kepada BU-BBN yang tidak memasok BBN tepat waktu ke Pertamina dan AKR, menurutnya, tak jadi masalah pula.
"Kalau memang pabriknya lagi rusak, tidak bisa, dia harus segera bilang. Dia lapor kemudian dia cari penggantinya untuk menghindari denda," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah kekeh menambah produksi B20 guna mengurangi impor minyak sampai akhir tahun ini. Tujuannya, agar defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang terlanjur mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) bisa diturunkan dan membantu stabilitas nilai tukar rupiah. (agi)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK