Jokowi Pastikan Perpres Reforma Agraria Terbit Pekan Depan
Tim | CNN Indonesia
Kamis, 20 Sep 2018 12:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo memastikan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai reforma agraria bakal terbit pekan depan. Target disampaikan karena telah melihat perkembangan terbaru Kamis (20/9) pagi.
"Pagi tadi saya cek sudah mutar, tapi belum sampai meja saya. Memang buat Perpres mutar-mutar dulu. Saya beri waktu seminggu lagi harus selesai," kata Jokowi di Istana Negara, Kamis (20/9).
Hal ini disampaikan sebelum meresmikan Pembukaan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018.
Jokowi menyatakan sebelum menghadiri acara, ia telah menghubungi seluruh orang terkait perkembangan penyusunan draf Perpres.
"Pasti saya telepon sampai meja siapa saya ikuti terus," tuturnya.
Hal itu disampaikan menanggapi permintaan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) agar Perpres Reforma Agraria dapat diterbitkan dalam waktu dekat.
Ketua Umum PBNU Said Aqil meminta penerbitan Perpres karena menilai masyarakat NU hingga saat ini masih kesulitan menggarap tanah atau lahan.
"Melalui forum PBNU mengusulkan agar ada Perpres Reforma Agraria sekaligus bisa diterbitkannya Inpres. Ini sering kali kita dengar karena mengganggu wilayah Perhutani," kata Said.
Perpres Reforma Agraria telah dibahas sejak beberapa bulan lalu. Nantinya, aturan ini bermanfaat sebagai landasan hukum atas kebijakan pemberian lahan bekas program transmigrasi beserta sertifikatnya ke masyarakat.
Perpres ini juga menjadi dasar pemerintah mengambil alih tanah berlatar milik pemerintah, tapi digunakan masyarakat tanpa izin.
Selain itu, Perpres juga menjadi payung hukum memproses tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini tak diperpanjang izinnya. (chri/lav)
"Pagi tadi saya cek sudah mutar, tapi belum sampai meja saya. Memang buat Perpres mutar-mutar dulu. Saya beri waktu seminggu lagi harus selesai," kata Jokowi di Istana Negara, Kamis (20/9).
Hal ini disampaikan sebelum meresmikan Pembukaan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menyatakan sebelum menghadiri acara, ia telah menghubungi seluruh orang terkait perkembangan penyusunan draf Perpres.
"Pasti saya telepon sampai meja siapa saya ikuti terus," tuturnya.
Ketua Umum PBNU Said Aqil meminta penerbitan Perpres karena menilai masyarakat NU hingga saat ini masih kesulitan menggarap tanah atau lahan.
"Melalui forum PBNU mengusulkan agar ada Perpres Reforma Agraria sekaligus bisa diterbitkannya Inpres. Ini sering kali kita dengar karena mengganggu wilayah Perhutani," kata Said.
Perpres Reforma Agraria telah dibahas sejak beberapa bulan lalu. Nantinya, aturan ini bermanfaat sebagai landasan hukum atas kebijakan pemberian lahan bekas program transmigrasi beserta sertifikatnya ke masyarakat.
Perpres ini juga menjadi dasar pemerintah mengambil alih tanah berlatar milik pemerintah, tapi digunakan masyarakat tanpa izin.
Selain itu, Perpres juga menjadi payung hukum memproses tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang selama ini tak diperpanjang izinnya. (chri/lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK