Sri Mulyani Ibaratkan Dana Pensiun RI Seperti 'Danau Dangkal'

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 26/09/2018 14:44 WIB
Sri Mulyani Ibaratkan Dana Pensiun RI Seperti 'Danau Dangkal' Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jumlah dana pensiun di Indonesia masih kurang memuaskan, karena rasio terhadap PDB hanya 1,85 persen. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jumlah dana pensiun di Indonesia masih kurang memuaskan. Sebab, rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini terbilang lebih kecil dibanding negara lainnya.

Sri Mulyani mengatakan himpunan dana pensiun di angka Rp266 triliun atau 11,7 persen dari total himpunan dana Industri Keuangan Non Bank (IKNB) saat ini.

Sementara itu, rasio terhadap PDB hanya tercatat 1,85 persen. Angka itu lebih rendah dibanding rasio dana pensiun di Thailand yang mencapai 6 persen terhadap PDB, bahkan Kanada yang mencapai 72 persen dari PDB. Padahal, menurutnya, himpunan dana pensiun bisa memperdalam pasar keuangan, sehingga bisa menangkal Indonesia dari tekanan ekonomi global yang terjadi saat ini.



"Pasar Keuangan Indonesia saya ibaratkan seperti danau, kalau airnya dangkal dan ada ikan meloncat maka percikannya besar sekali. Namun jika danaunya dalam, kapal jatuh saja tidak dapat dicari karena begitu tenang. Dari analogi tersebut, terlihat pentingnya bagi kami untuk memperdalam pasar keuangan," terang Sri Mulyani, Rabu (26/9).

Lebih lanjut, ia menuturkan, perusahaan pengelola dana pensiun harus mencari cara agar penetrasinya bisa meningkat. Menurut dia, dengan PDB yang hampir mencapai Rp14 ribu triliun pada tahun lalu, Indonesia seharusnya bisa menghimpun dana pensiun sebesar Rp1.400 triliun atau 10 persen dari PDB.

Menurutnya, pemerintah mau saja membantu peningkatan himpunan dana pensiun di Indonesia. Salah satunya, ia mengaku telah menerima masukan dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) yang keberatan atas beban Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga obligasi pemerintah.


Pasalnya, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 36 Tahun 2016, sebanyak 30 persen dari dana himpunan pensiun harus diinvestasikan melalui Surat Berharga Negara (SBN).

Sri Mulyani mau-mau saja mempertimbangkan hal tersebut, namun ia tak mau kebijakan ini diberlakukan jika himpunan dananya masih sedikit.

"Kita bicara mengenai Rp266 triliun it's so tiny, very very tiny. Kemenkeu saja mengelola APBN Rp2.200 triliun, padahal di negara maju (dana) Menkeu kurang keren dibandingkan dana pensiun. Tapi kalau dana pensiun cuma sepersepuluh dari APBN, jadi dana pensiun kurang keren," ujar dia.

Selain itu, ia meminta perusahaan pengelola dana pensiun untuk memanfaatkan teknologi demi menjaring generasi milenial. Ia juga mengimbau perusahaan pengelola dana pensiun untuk tidak manja, dan memanfaatkan peluang penetrasi saat ini.


"Jadi jangan terus katakan dana pensiun tidak terkumpul karena pendapatan per kapita rendah, sektor informal masih banyak, atau kebiasaan masyarakat Indonesia yang selalu menggantungkan anaknya selepas tidak bekerja," pungkas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. (glh/lav)