ANNUAL MEETING 2018
Memorabilia IMF dari Era Soeharto hingga Jokowi
Lavinda | CNN Indonesia
Jumat, 05 Okt 2018 11:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 akan digelar di Bali pada 8-14 Oktober 2018. IMF dan World Bank merupakan dua lembaga internasional yang berbeda tujuan. Namun, keduanya sangat dekat dengan Indonesia. Khusus IMF, bahkan Indonesia memiliki cerita panjang.
Cerita panjang IMF dengan Indonesia layaknya dua sejoli. Pahit dan manis dirasakan dalam periode yang tak bisa dibilang singkat.
Bermula pada 1997, ekonomi Indonesia mengalami 'lesu darah' setelah terkena efek domino dari gejolak ekonomi negara tetangga, Thailand. Penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap Baht akhirnya menyebabkan nilai tukar rupiah ikut bergejolak, dan menular ke sektor keuangan, riil dan makro ekonomi.
Ketika kondisi memburuk, Presiden Soeharto yang menjadi orang nomor satu saat itu memutuskan mengambil langkah nekat, 'menadahkan tangan' kepada IMF untuk meminta suntikan dana langsung, sekaligus menjadi penasihat keuangan sementara.
Singkat cerita, tepat pada 15 Januari 1998, Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus menyambangi kediaman Presiden di Menteng, Jakarta Pusat. Keduanya menandatangani surat kesediaan (letter of intent/LoI) paket bantuan selama 5 tahun senilai US$43 miliar dari IMF untuk Indonesia.
Dalam foto yang beredar, Camdessus terlihat menyilangkan tangan sembari menatap Presiden Soeharto yang sedang membungkuk untuk menggoreskan tanda tangan pada beberapa lembar dokumen perjanjian.
Momentum itu menjadi viral dan menuai banyak komentar, tak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga pimpinan dunia. Gestur Camdessus dinilai menunjukkan sikap arogan terhadap Indonesia yang saat itu memang berada dalam posisi lemah.
Seperti ungkapan 'tak ada makan siang gratis', bantuan dana pun tak diberikan cuma-cuma. Pemerintah harus memenuhi sejumlah persyaratan panjang jika ingin memperoleh bantuan, di antaranya menuruti IMF untuk menaikkan suku bunga acuan, menyuntikkan dana bantuan bagi perbankan, dan melikuidasi bank tak sehat.
Usut punya usut, uluran tangan lembaga keuangan independen itu didalangi oleh Pemerintah AS yang sengaja ingin membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk agar rezim Orde Baru tumbang.
Dalam Arsip Keamanan Nasional Amerika Serikat (National Security Archive) The George Washington University yang terbit beberapa waktu lalu, terungkap percakapan telepon antara Presiden AS Bill Clinton dan Presiden Soeharto.
Tepat 8 Januari 1998, Clinton menghubungi Soeharto dan memintanya untuk bekerja sama dengan IMF. Saat itu, Clinton juga menjanjikan pernyataan resmi mengenai pentingnya hubungan bilateral antara AS dan Indonesia.
"Bahwa kami mendukung Anda (Indonesia) dan kami akan tetap bersama Anda selama masa sulit ini," jelas Clinton dikutip dari dokumen tersebut.
Clinton berharap IMF bisa membantu Indonesia mengatasi utang swasta yang tak bisa terbayar, dan menjadi penasihat perbankan Indonesia dalam memahami struktur utang, sehingga menentukan perusahaan mana yang masih bisa membayar utang atau tidak.
Tak hanya itu, Clinton juga bilang bahwa Indonesia membutuhkan suku bunga yang tinggi demi menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kondisi ini, lanjut dia, serupa dengan situasi yang dihadapi oleh Korea Selatan.
"Saya paham bahwa ini berat, namun suku bunga tetap harus tinggi sampai rupiah stabil," jelasnya.
Ekonom Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat, Steve H. Hanke menilai kebijakan IMF pada krisis finansial Asia berada di bawah kendali pemerintah AS. Clinton dianggap sengaja memberi saran untuk melakukan destabilisasi Indonesia dan menjatuhkan Presiden Soeharto.
Laporan New York Times berjudul 'American with Cure All Enlivens Jakarta Crisis' yang ditulis Seth Mydans mengungkapkan episentrum krisis ekonomi Indonesia bukan diawali tumpukan utang pemerintah dan pihak swasta, tetapi justru ditandai oleh kehadiran IMF.
Mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating berpendapat, Kementerian Keuangan AS dengan sengaja menggunakan keruntuhan ekonomi sebagai sarana untuk menjatuhkan kepemimpinan Presiden Soeharto.
Mantan Menteri Luar Negeri AS Lawrence Eagleberger bahkan membenarkan diagnosis bahwa pemerintah AS memang mendukung IMF untuk sengaja menggulingkan Soeharto.
"Kami cukup pintar mendukung IMF, karena menggulingkan (Soeharto). Apakah itu cara yang bijaksana untuk dilakukan adalah pertanyaan lain," demikian tertulis dalam laporan.
Dalam laporan panjang tersebut, Direktur Eksekutif IMF Michel Camdessus juga tak membantah pernyataan Eagleberger. Saat dia pensiun, dengan bangga dia berkata. "Kami menciptakan kondisi yang mengharuskan Presiden Soeharto untuk meninggalkan kekuasaannya."
Ekonom PT Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menilai obat yang diberikan IMF ternyata sangat pahit untuk ditelan ekonomi Indonesia.
Saat itu, IMF mengusulkan kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rp147 triliun kepada sekitar 48 bank. Faktanya, banyak pihak yang memanfaatkan situasi dengan memasukkan benda tidak berharga dalam daftar aset untuk mendapat dana penjaminan.
Tak hanya itu, usulan IMF untuk melikuidasi 16 bank nasional, menurut Lana, adalah kesalahan paling besar yang menimbulkan efek psikologis sangat buruk bagi sektor moneter kala itu.
"Dulu kita itu menganggap obat IMF baik, tapi ternyata salah dokter. Mereka pikir likuidasi 16 bank yang lain akan sehat, ternyata salah," ujarnya.
Lana mengungkapkan, IMF seharusnya memberi nasihat kebijakan ekonomi disertai rambu-rambu dan efek samping yang jelas dan terukur, sehingga pemerintah tahu risiko yang akan dialami ke depan.
"Seharusnya tanggung jawab itu ada di IMF karena dia sudah menjadi dokter. Tidak cuma memberi obat, tapi juga memberitahu efek sampingnya seperti apa," tegasnya.
Ekonom Rizal Ramli menilai Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menerima bantuan sekaligus nasihat IMF, dan justru paling terpuruk. Menurut dia, IMF menyarankan berbagai program kebijakan yang tak masuk akal, dan malah menyebabkan kondisi ekonomi justru semakin demam panas.
"IMF teorinya textbook. IMF bikin blunder karena menawarkan paket bantuan dengan syarat yang banyak sekali, susah dipenuhi, mengada-ngada, pemerintah terpaksa manut," tuturnya.
IMF Lintas Presiden
Di era pemerintahan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie, IMF sempat menunda kucuran dana bantuan sebagai respons atas kekerasan militer yang terjadi di Timor Leste, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan TNI.
Relasi IMF dan Indonesia semakin buruk pada era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Lembaga internasional yang bermarkas di Washington DC itu kembali menunda pencairan dana dengan dalih bahwa pemerintah tak menaati persyaratan paket kebijakan, yakni merevisi UU Bank Indonesia, dan otonomi daerah.
Pada awal pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, perjanjian disepakati, sehingga bantuan dana yang sempat terhenti kembali mengucur. Namun di pengujung masa jabatannya, Megawati mengakhiri program reformasi kerja sama dengan IMF pada Desember 2003.
Sebelum itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No.5/2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF. Paket kebijakan mencakup reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara, dan privatisasi.
Perlahan tapi pasti, fundamental ekonomi Indonesia mulai membaik. Salah satunya karena mendapat berkah (blessing in disguise) dari kebijakan pelonggaran moneter Negeri Paman Sam. Pemerintah disebut-sebut telah melunasi utang kepada IMF pada 2006.
Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hubungan IMF dan RI kian mesra. Tiga pemimpin IMF dari masa ke masa makin sering 'mengencani' pemerintah yang tengah dalam performa gemilang, mulai dari Rodrigo de Rato (2007), Dominique Strauss-Kahn (2011), hingga Christine Lagarde (2012).
Dalam kunjungan terakhirnya, IMF bahkan berharap Indonesia bisa ikut menaruh dananya di kantongnya, karena Indonesia telah menjadi anggota G20. Hal itu mengindikasikan termasuk dalam daftar ekonomi besar di dunia.
Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), IMF semakin terpesona dengan kemolekan Indonesia. Dalam waktu singkat, Christine Lagarde berkali-kali menyambangi Kantor Kepresidenan untuk membahas berbagai persoalan ekonomi global. Pendapat Indonesia mulai 'didengar' karena dianggap sebagai salah satu negara yang berpengaruh dalam ekonomi global.
Masih teringat dalam benak bagaimana Jokowi mengajak Lagarde sowan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk menunjukkan bagaimana jantung perekonomian berdetak kencang di sana. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengajak Lagarde mengunjungi Rumah Sakit Pertamina dan memamerkan keberhasilan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Untuk pertama kalinya, IMF mempercayakan Indonesia sebagai tuan rumah dalam perhelatan besar Forum Tahunan IMF-World Bank. Indonesia menjadi negara ke-empat di Asia Tenggara yang pernah menjadi tuan rumah acara internasional tersebut.
Kendati demikian, banyak kalangan mencibir kondisi hubungan antara kedua pihak yang 'naik-turun'. Sebagian masih mengingat tentang perlakuan buruk IMF saat Indonesia mengalami kesulitan. Tak ada yang lupa dengan kenangan tangan bersila ala Camdessus. Momentum itu rupanya memberi kesan buruk yang sulit terhapus.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tak ingin masyarakat mengaitkan lagi peran IMF dengan krisis keuangan yang menjerat ekonomi Indonesia pada era 1998 silam. Menurut dia, lembaga independen tersebut telah memperbaiki diri.
Luhut menilai masyarakat perlu mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh lewat penyelenggaraan Forum Tahunan IMF-Bank Dunia bagi perekonomian nasional, khususnya Bali yang menjadi lokasi penyelenggaraan acara internasional tersebut.
Selain bisa menjadi ajang untuk mempromosikan Indonesia, kegiatan ini juga bermanfaat bagi masyarakat dengan adanya pembangunan dan kesempatan kerja di masa mendatang. (bir)
Cerita panjang IMF dengan Indonesia layaknya dua sejoli. Pahit dan manis dirasakan dalam periode yang tak bisa dibilang singkat.
Bermula pada 1997, ekonomi Indonesia mengalami 'lesu darah' setelah terkena efek domino dari gejolak ekonomi negara tetangga, Thailand. Penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap Baht akhirnya menyebabkan nilai tukar rupiah ikut bergejolak, dan menular ke sektor keuangan, riil dan makro ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Singkat cerita, tepat pada 15 Januari 1998, Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus menyambangi kediaman Presiden di Menteng, Jakarta Pusat. Keduanya menandatangani surat kesediaan (letter of intent/LoI) paket bantuan selama 5 tahun senilai US$43 miliar dari IMF untuk Indonesia.
 Saat krisis 1998, Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus menatap Presiden Soeharto menandtangani perjanjian paket bantuan US$43 miliar dari IMF untuk Indonesia. (AFP PHOTO / AGUS LOLONG). |
Dalam foto yang beredar, Camdessus terlihat menyilangkan tangan sembari menatap Presiden Soeharto yang sedang membungkuk untuk menggoreskan tanda tangan pada beberapa lembar dokumen perjanjian.
Momentum itu menjadi viral dan menuai banyak komentar, tak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga pimpinan dunia. Gestur Camdessus dinilai menunjukkan sikap arogan terhadap Indonesia yang saat itu memang berada dalam posisi lemah.
Seperti ungkapan 'tak ada makan siang gratis', bantuan dana pun tak diberikan cuma-cuma. Pemerintah harus memenuhi sejumlah persyaratan panjang jika ingin memperoleh bantuan, di antaranya menuruti IMF untuk menaikkan suku bunga acuan, menyuntikkan dana bantuan bagi perbankan, dan melikuidasi bank tak sehat.
Usut punya usut, uluran tangan lembaga keuangan independen itu didalangi oleh Pemerintah AS yang sengaja ingin membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk agar rezim Orde Baru tumbang.
Dalam Arsip Keamanan Nasional Amerika Serikat (National Security Archive) The George Washington University yang terbit beberapa waktu lalu, terungkap percakapan telepon antara Presiden AS Bill Clinton dan Presiden Soeharto.
Tepat 8 Januari 1998, Clinton menghubungi Soeharto dan memintanya untuk bekerja sama dengan IMF. Saat itu, Clinton juga menjanjikan pernyataan resmi mengenai pentingnya hubungan bilateral antara AS dan Indonesia.
"Bahwa kami mendukung Anda (Indonesia) dan kami akan tetap bersama Anda selama masa sulit ini," jelas Clinton dikutip dari dokumen tersebut.
Clinton berharap IMF bisa membantu Indonesia mengatasi utang swasta yang tak bisa terbayar, dan menjadi penasihat perbankan Indonesia dalam memahami struktur utang, sehingga menentukan perusahaan mana yang masih bisa membayar utang atau tidak.
Tak hanya itu, Clinton juga bilang bahwa Indonesia membutuhkan suku bunga yang tinggi demi menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kondisi ini, lanjut dia, serupa dengan situasi yang dihadapi oleh Korea Selatan.
"Saya paham bahwa ini berat, namun suku bunga tetap harus tinggi sampai rupiah stabil," jelasnya.
Ekonom Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat, Steve H. Hanke menilai kebijakan IMF pada krisis finansial Asia berada di bawah kendali pemerintah AS. Clinton dianggap sengaja memberi saran untuk melakukan destabilisasi Indonesia dan menjatuhkan Presiden Soeharto.
Laporan New York Times berjudul 'American with Cure All Enlivens Jakarta Crisis' yang ditulis Seth Mydans mengungkapkan episentrum krisis ekonomi Indonesia bukan diawali tumpukan utang pemerintah dan pihak swasta, tetapi justru ditandai oleh kehadiran IMF.
Lihat juga:Dua Wajah IMF-World Bank Sejak 1946 |
Mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating berpendapat, Kementerian Keuangan AS dengan sengaja menggunakan keruntuhan ekonomi sebagai sarana untuk menjatuhkan kepemimpinan Presiden Soeharto.
Mantan Menteri Luar Negeri AS Lawrence Eagleberger bahkan membenarkan diagnosis bahwa pemerintah AS memang mendukung IMF untuk sengaja menggulingkan Soeharto.
"Kami cukup pintar mendukung IMF, karena menggulingkan (Soeharto). Apakah itu cara yang bijaksana untuk dilakukan adalah pertanyaan lain," demikian tertulis dalam laporan.
Dalam laporan panjang tersebut, Direktur Eksekutif IMF Michel Camdessus juga tak membantah pernyataan Eagleberger. Saat dia pensiun, dengan bangga dia berkata. "Kami menciptakan kondisi yang mengharuskan Presiden Soeharto untuk meninggalkan kekuasaannya."
Ekonom PT Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menilai obat yang diberikan IMF ternyata sangat pahit untuk ditelan ekonomi Indonesia.
Saat itu, IMF mengusulkan kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rp147 triliun kepada sekitar 48 bank. Faktanya, banyak pihak yang memanfaatkan situasi dengan memasukkan benda tidak berharga dalam daftar aset untuk mendapat dana penjaminan.
Tak hanya itu, usulan IMF untuk melikuidasi 16 bank nasional, menurut Lana, adalah kesalahan paling besar yang menimbulkan efek psikologis sangat buruk bagi sektor moneter kala itu.
"Dulu kita itu menganggap obat IMF baik, tapi ternyata salah dokter. Mereka pikir likuidasi 16 bank yang lain akan sehat, ternyata salah," ujarnya.
Lana mengungkapkan, IMF seharusnya memberi nasihat kebijakan ekonomi disertai rambu-rambu dan efek samping yang jelas dan terukur, sehingga pemerintah tahu risiko yang akan dialami ke depan.
"Seharusnya tanggung jawab itu ada di IMF karena dia sudah menjadi dokter. Tidak cuma memberi obat, tapi juga memberitahu efek sampingnya seperti apa," tegasnya.
Ekonom Rizal Ramli menilai Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menerima bantuan sekaligus nasihat IMF, dan justru paling terpuruk. Menurut dia, IMF menyarankan berbagai program kebijakan yang tak masuk akal, dan malah menyebabkan kondisi ekonomi justru semakin demam panas.
"IMF teorinya textbook. IMF bikin blunder karena menawarkan paket bantuan dengan syarat yang banyak sekali, susah dipenuhi, mengada-ngada, pemerintah terpaksa manut," tuturnya.
IMF Lintas Presiden
Di era pemerintahan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie, IMF sempat menunda kucuran dana bantuan sebagai respons atas kekerasan militer yang terjadi di Timor Leste, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan TNI.
Relasi IMF dan Indonesia semakin buruk pada era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Lembaga internasional yang bermarkas di Washington DC itu kembali menunda pencairan dana dengan dalih bahwa pemerintah tak menaati persyaratan paket kebijakan, yakni merevisi UU Bank Indonesia, dan otonomi daerah.
Pada awal pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, perjanjian disepakati, sehingga bantuan dana yang sempat terhenti kembali mengucur. Namun di pengujung masa jabatannya, Megawati mengakhiri program reformasi kerja sama dengan IMF pada Desember 2003.
Sebelum itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No.5/2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF. Paket kebijakan mencakup reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara, dan privatisasi.
Perlahan tapi pasti, fundamental ekonomi Indonesia mulai membaik. Salah satunya karena mendapat berkah (blessing in disguise) dari kebijakan pelonggaran moneter Negeri Paman Sam. Pemerintah disebut-sebut telah melunasi utang kepada IMF pada 2006.
Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hubungan IMF dan RI kian mesra. Tiga pemimpin IMF dari masa ke masa makin sering 'mengencani' pemerintah yang tengah dalam performa gemilang, mulai dari Rodrigo de Rato (2007), Dominique Strauss-Kahn (2011), hingga Christine Lagarde (2012).
Dalam kunjungan terakhirnya, IMF bahkan berharap Indonesia bisa ikut menaruh dananya di kantongnya, karena Indonesia telah menjadi anggota G20. Hal itu mengindikasikan termasuk dalam daftar ekonomi besar di dunia.
Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), IMF semakin terpesona dengan kemolekan Indonesia. Dalam waktu singkat, Christine Lagarde berkali-kali menyambangi Kantor Kepresidenan untuk membahas berbagai persoalan ekonomi global. Pendapat Indonesia mulai 'didengar' karena dianggap sebagai salah satu negara yang berpengaruh dalam ekonomi global.
Lihat juga:Turki Pastikan Tak Pinjam Dana IMF |
Masih teringat dalam benak bagaimana Jokowi mengajak Lagarde sowan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk menunjukkan bagaimana jantung perekonomian berdetak kencang di sana. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengajak Lagarde mengunjungi Rumah Sakit Pertamina dan memamerkan keberhasilan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Untuk pertama kalinya, IMF mempercayakan Indonesia sebagai tuan rumah dalam perhelatan besar Forum Tahunan IMF-World Bank. Indonesia menjadi negara ke-empat di Asia Tenggara yang pernah menjadi tuan rumah acara internasional tersebut.
Kendati demikian, banyak kalangan mencibir kondisi hubungan antara kedua pihak yang 'naik-turun'. Sebagian masih mengingat tentang perlakuan buruk IMF saat Indonesia mengalami kesulitan. Tak ada yang lupa dengan kenangan tangan bersila ala Camdessus. Momentum itu rupanya memberi kesan buruk yang sulit terhapus.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tak ingin masyarakat mengaitkan lagi peran IMF dengan krisis keuangan yang menjerat ekonomi Indonesia pada era 1998 silam. Menurut dia, lembaga independen tersebut telah memperbaiki diri.
Luhut menilai masyarakat perlu mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh lewat penyelenggaraan Forum Tahunan IMF-Bank Dunia bagi perekonomian nasional, khususnya Bali yang menjadi lokasi penyelenggaraan acara internasional tersebut.
Selain bisa menjadi ajang untuk mempromosikan Indonesia, kegiatan ini juga bermanfaat bagi masyarakat dengan adanya pembangunan dan kesempatan kerja di masa mendatang. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK