Sofyan Djalil: Persetujuan Izin Meikarta 84 Hektare

Antara, CNN Indonesia | Jumat, 19/10/2018 19:23 WIB
Sofyan Djalil: Persetujuan Izin Meikarta 84 Hektare Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengklaim perizinan tata ruang proyek Meikarta yang masuk ke mejanya dan disetujui hanya 84 hektare (ha). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengklaim perizinan tata ruang proyek Meikarta yang disetujui oleh pihaknya baru mencakup lahan seluas 84 hektare (ha).

"Di ATR tidak ada masalah, karena sudah disampaikan surat, yang selesai dan sesuai tata ruang itu adalah 84 ha," ujarnya, mengutip Antara, Jumat (19/10).

Sofyan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan izin lahan tata ruang tambahan untuk proyek hunia Meikarta di Cikarang.


Ia juga mengaku tak tahu menahu mengetahui proses perizinan di tingkat pemerintah daerah yang menimbulkan persoalan hukum dan kaitannya dengan kesesuaian tata ruang serta rencana pembangunan.

Karenanya, ia mengharapkan agar semua perizinan nantinya tidak melalui banyak pintu, namun hanya melalui sistem perizinan terintegrasi (Online Single Submission/OSS).

"Makanya perlu OSS seperti ini, supaya izin menjadi transparan dan orang tidak perlu lagi memakai jalan-jalan belakang," kata Sofyan.

Sebelumnya, KPK menahan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, buntut dari operasi tangkap tangan dua konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Billy dan rekan-rekannya diduga memberikan suap Rp7 miliar dari total commitment fee sebesar Rp13 miliar untuk mengurus banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam yang diberikan melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Pemadam Kebakaran dan DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).


KPK ikut menetapkan Bupati Bekasi 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka penerima suap.

KPK menduga pemberian suap terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 ha yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yakni fase pertama 84,6 ha, fase kedua 252,6 ha, dan fase ketiga 101,5 ha.

Realisasi pemberiaan sekitar Rp7 miliar itu melalui beberapa kepala dinas pada April, Mei, dan Juni 2018 terkait rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan.


(bir)