Istana Akui Semua Presiden Ikut Tekan Angka Kemiskinan

CNN Indonesia | Kamis, 25/10/2018 18:00 WIB
Istana Akui Semua Presiden Ikut Tekan Angka Kemiskinan Ilustrasi kemiskinan. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Istana menyatakan keberhasilan Pemerintah Jokowi dalam menekan angka kemiskinan hingga ke level satu digit tak lepas dari upaya semua presiden. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika  mengatakan setiap presiden yang pernah memerintah Indonesia memiliki program untuk yang hasilnya berdampak pada penurunan kemiskinan hingga sekarang.

"Pencapaian pemerintah saat ini dengan angka kemiskinan di bawah 10 persen itu merupakan bagian dari rencana dan realisasi yang sudah diperjuangkan pemimpin sebelumnya," ujar Erani saat menghadiri Seminar Nasional Official Statistics 2018 di Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Kamis (25/10).

Erani merinci di era kepemimpinan Soekarno (1945-1969), upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan orientasi pembangunan Orde Lama untuk mewujudkan masyarakat yang adil merata. Caranya dengan melakukan reformasi lahan dan memenuhi kebutuhan pokok rakyat melalui Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun.


Di era Soeharto (1970-1998), kebijakan yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di antaranya keluarnya Instruksi Presiden Desa Tertinggal, Program Bantuan Kesejahteraan Fakir Miskin, Program Keluarga Muda Mandiri, hingga Program Transmigrasi.
Selanjutnya, Era BJ Habibie (1998-1999), pemerintah memberlakukan Program Jaringan Penyelamatan Sosial (JPS), beras subsidi untuk masyarakat, dana untuk pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan sejahtera I, beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu dan program padat karya.

Di Era Abdurahman Wahid (2000-2001), pemerintah memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat miskin, perbaikan lingkungan rumah tinggal, pengembangan budaya usaha masyarakat miskin, hingga kompensasi kenaikan harga BBM di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan angkutan umum.

Selanjutnya, di Era Megawati (2001-2004), pemerintah mengeluarkan program listrik murah untuk rumah tangga miskin. Pemerintah juga memperbanyak subsidi seperti subsidi untuk masyarakat kurang mampu, subsidi bunga untuk program kredit usaha mikro, subsidi pupuk dan subsidi pelayanan kesehatan.

Pada Era Soesilo Bambang Yudhoyono, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi beras untuk masyarakat miskin (raskin), bantuan siswa miskin (BSM), hingga program Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Program-program tersebut kemudian ditingkatkan oleh pemerintahan Joko Widodo dengan menerapkan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras sejahtera dan bantuan sosial pangan, Bantuan Pangan Non Tunai, dana desa, dan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS).

Menurut Erani, program pengentasan kemiskinan di masing-masing pemerintahan keberhasilannya tidak bisa hanya dilihat dari seberapa besar kemampuannya menekan persentase masyarakat miskin. Menurutnya program yang dijalankan oleh pemerintah berjalan sesuai dengan kondisi pada masanya.

"Beberapa kebijakan ini kemudian saling melengkapi dari keseluruhan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah sebelumnya," ujarnya.

Implementasi program-program tersebut telah membantu pemerintah menekan angka kemiskinan dari kisaran 60 persen pada 1970 menjadi 9,82 persen pada Maret 2018. Upaya menekan angka kemiskinan ini merupakan perjalanan panjang di mana tren penurunan angka kemiskinan Indonesia sempat terganggu oleh krisis moneter 1997-1998. 

Saat itu angka kemiskinan yang sempat berhasil ditekan ke level 14 persen kembali melonjak ke kisaran 27 hingga 28 persen.
(sfr/agt)