Kerja Sama Pemerintah-Swasta Diklaim Hemat APBN Rp3 Triliun
CNN Indonesia
Selasa, 27 Nov 2018 12:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) mampu menghemat anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur sektor transportasi hingga Rp3 triliun.
Selain itu, skema KPBU juga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di sektor transportasi yang dibutuhkan masyarakat, seperti bandara dan pelabuhan di daerah.
"Manfaat dari kerja sama antara pemerintah dan badan usaha yaitu kita dapat efisiensi APBN hingga Rp 2-3 triliun. Selain itu, ini merupakan bidang dari swasta sehingga kami mengharapkan dapat meningkatkan tingkat pelayanan menjadi lebih baik, dan kami bisa membangun daerah," ujar Budi usai menghadiri Seminar Business Challenge di Hotel Raffles Jakarta, Senin (26/11).
Budi menjelaskan skema KPBU diawali dengan tahap perencanaan yaitu identifikasi proyek KPBU. Selanjutnya, tahap penyiapan berupa pengembangan dokumen terkait seperti studi kelayakan. Tahap ketiga yaitu tahap transaksi yang merupakan proses pengadaan badan usaha, dan terakhir adalah tahap financial close yaitu penandatanganan kontrak kerja sama oleh badan usaha.
Budi mengungkapkan minat investor untuk masuk ke proyek sektor transportasi cukup besar. Saat ini, lanjut Budi, terdapat lima proyek yang menjadi proyek awal (pilot project) pembangunan infrastruktur transportasi melalui skema KPBU. Budi merinci kelima proyek tersebut antara lain Pelabuhan Bau Bau, Pelabuhan Anggrek, Jalur Kereta Api Makassar- Pare Pare, Bandar Udara Komodo (Laboan Bajo), Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad, dan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.
"Kemarin, untuk proyek Jalur Kereta Api Makassar-Pare Pare, dari sekian banyak peminat, ada empat pemenang. Untuk proyek Laboan Bajo terdapat 21 investor yang mau masuk," ujarnya.
Tahun depan, Budi menyebutkan ada sepuluh bandara dan 10 pelabuhan yang sudah dikerjasamakan dengan pihak swasta.
Nantinya, skema KPBU pada proyek jalur kereta api Makassar-Pare Pare dan Laboan Bajo, dapat diterapkan pada proyek pembangunan infrastruktur transportasi lainnya. Dengan demikian, investor dalam maupun luar negeri merasa memiliki kepastian mengenai legalitas usahanya di Indonesia.
"Kami ingin mengelompokkan antara perusahaan asing dan dalam negeri, supaya mereka punya kepastian dan keberlanjutan dan memiliki basis regulasi yang baik sehingga mereka akan lebih antusias," ujarnya.
(sfr/lav)
Selain itu, skema KPBU juga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di sektor transportasi yang dibutuhkan masyarakat, seperti bandara dan pelabuhan di daerah.
"Manfaat dari kerja sama antara pemerintah dan badan usaha yaitu kita dapat efisiensi APBN hingga Rp 2-3 triliun. Selain itu, ini merupakan bidang dari swasta sehingga kami mengharapkan dapat meningkatkan tingkat pelayanan menjadi lebih baik, dan kami bisa membangun daerah," ujar Budi usai menghadiri Seminar Business Challenge di Hotel Raffles Jakarta, Senin (26/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi menjelaskan skema KPBU diawali dengan tahap perencanaan yaitu identifikasi proyek KPBU. Selanjutnya, tahap penyiapan berupa pengembangan dokumen terkait seperti studi kelayakan. Tahap ketiga yaitu tahap transaksi yang merupakan proses pengadaan badan usaha, dan terakhir adalah tahap financial close yaitu penandatanganan kontrak kerja sama oleh badan usaha.
Budi mengungkapkan minat investor untuk masuk ke proyek sektor transportasi cukup besar. Saat ini, lanjut Budi, terdapat lima proyek yang menjadi proyek awal (pilot project) pembangunan infrastruktur transportasi melalui skema KPBU. Budi merinci kelima proyek tersebut antara lain Pelabuhan Bau Bau, Pelabuhan Anggrek, Jalur Kereta Api Makassar- Pare Pare, Bandar Udara Komodo (Laboan Bajo), Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad, dan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.
Tahun depan, Budi menyebutkan ada sepuluh bandara dan 10 pelabuhan yang sudah dikerjasamakan dengan pihak swasta.
Nantinya, skema KPBU pada proyek jalur kereta api Makassar-Pare Pare dan Laboan Bajo, dapat diterapkan pada proyek pembangunan infrastruktur transportasi lainnya. Dengan demikian, investor dalam maupun luar negeri merasa memiliki kepastian mengenai legalitas usahanya di Indonesia.
"Kami ingin mengelompokkan antara perusahaan asing dan dalam negeri, supaya mereka punya kepastian dan keberlanjutan dan memiliki basis regulasi yang baik sehingga mereka akan lebih antusias," ujarnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK