Sudah 9 Tahun, Ganti Rugi Tumpahan Minyak Montara Belum Kelar

CNN Indonesia | Selasa, 18/12/2018 17:42 WIB
Sudah 9 Tahun, Ganti Rugi Tumpahan Minyak Montara Belum Kelar Seorang petani menunjukkan bibit rumput laut jenis Spinosum di lokasi budidaya desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, Rabu (1/4). Produksi rumput laut di desa tersebut turun drastis pasca meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Timor Laut pada 21 Agustus 2009. (ANTARA FOTO/Kornelis Kaha)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah sampai saat ini masih menghitung besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh PTT Exploration and Production (PTTEP) Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd, perusahaan pengelola Kilang minyak Montara Wellhead Platform di Lok Atlas Barat Laut Timor  yang pada 2009 lalu minyaknya tumpah dan merusak perairan Indonesia.

Padahal, tumpahan minyak tersebut sudah terjadi hampir sepuluh tahun lalu. Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R Muzhar mengatakan lamanya waktu menghitung kerugian tersebut terjadi karena pemerintah butuh sinkronisasi data dari berbagai pihak mengenai kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak tersebut.

Pemerintah membutuhkan hasil studi para ahli lingkungan untuk menghitung kerugian tersebut. "PTTEP Australasia tetap harus bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang berdampak bagi para korban yaitu petani rumput laut, nelayan, dan masyarakat sekitar. Itu semua harus dikompensasi, tapi masih dihitung," ujar Cahyo di Jakarta, Selasa (18/12).

Kilang minyak Montara Wellhead Platform di Lok Atlas Barat Laut Timor yang dikelola  PTT Exploration and Production (PTTEP) Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd pada 21 Agustus 2009 lalu meledak. Akibat kejadian tersebut, 400 barel minyak mentah mencemari lautan Indonesia. 



Pemerintah Indonesia melalui Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Montara yang dibentuk era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut pernah menyebut kerugian yang ditimbulkan oleh masalah tersebut mencapai Rp22 triliun. Ketua Tim tersebut Freddy Number pada 2010 lalu mengatakan pemerintah pernah mengajukan klaim ganti rugi tersebut kepada PTTEP Austrasia.

Tapi sayangnya klaim tersebut ditolak. 

Rugikan Petani

Cahyo mengatakan pencemaran tersebut tidak hanya merusak ekosistem lautan Indonesia. Pencemaran tersebut juga telah merenggut sumber mata pencaharian masyarakat Indonesia.


Cahyo mengatakan sebelum laut tercemari tumpahan minyak Montara, petani rumput laut bisa mendapatkan penghasilan Rp10 juta sampai Rp 40 juta per bulan. Tapi setelah laut tercemar, petani tidak bisa melaksanakan kegiatannya.

Mereka harus berganti profesi menjadi pemungut kayu bakar yang penghasilannya dihitung Rp15 ribu per ikat. Ketua Yayasan Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni mengatakan alih profesi dilakukan karena 75 persen wilayah yang tercemar minyak Montara sudah tidak bisa ditanami rumput laut lagi.

"Padahal dulu satu tahun mereka tanam hingga empat kali, jadi hitungannya pendapatan mereka ada yang Rp10 juta sampai Rp30 juta bergantung luas area yang ditanami rumput laut, dari situ hitung saja kerugiannya," kata Ferdi.

(ulf/agt)