Aturan Pengusaha Wajib Parkir Devisa di RI Terbit

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah resmi mengeluarkan aturan yang memaksa pengusaha untuk memarkir devisa hasil ekspor mereka di dalam negeri. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam PP yang ditandatangani Presiden Jokowi 10 Januari lalu, tersebut pemerintah mewajibkan devisa hasil ekspor sumber daya alam untuk diparkirkan ke dalam sistem keuangan Indonesia. Devisa yang terkena kewajiban parkir di dalam sistem keuangan Indonesia merupakan hasil ekspor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Devisa tersebut wajib ditempatkan dalam rekening khusus devisa hasil ekspor sumber daya alam pada bank yang melakukan kegiatan usaha di bidang valuta asing. Penempatan devisa wajib dilaksanakan paling lama pada akhir bulan ketiga setelah  bulan pemberitahuan pabean ekspor.

Devisa tersebut nantinya bisa digunakan untuk pembayaran bea keluar dan pungutan lain di bidang ekspor, pinjaman, impor, keuntungan/dividen atau keperluan lain yang sesuai dengan UU Penanaman Modal.

Lihat juga: BI-Kemenkeu Perkuat Pengawasan Devisa Ekspor-Impor

Jika pengusaha membangkang, pemerintah melalui aturan tersebut akan memberikan sanksi tegas kepada mereka. Sanksi terdiri dari tiga bentuk.

Pertama, sanksi administrasi yang perhitungannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan hasil pengawasan BI dan OJK. Sanksi kedua berbentuk larangan ekspor.

Sedangkan sanksi ketiga berupa pencabutan izin usaha. Presiden Jokowi dalam pertimbangan beleid menyatakan kebijakan tersebut diterbitkan guna menjaga kesinambungan pembangunan serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. 

Lihat juga: Peraturan BI Soal Wajib Parkir Devisa Kelar Akhir Tahun

"Perlu diatur ketentuan mengenai pemasukan devisa hasil ekspor yang diperoleh dari barang ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam ke sistem keuangan Indonesia," kata Jokowi seperti dikutip dari aturan tersebut, Rabu (23/1).

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution beberapa waktu lalu menyatakan kewajiban parkir devisa dilakukan demi mencegah kebocoran ekonomi. Darmin mengatakan saat ini banyak pengusaha yang lebih suka memarkirkan devisa mereka di luar negeri.

Padahal, keberadaan devisa penting bagi ekonomi dalam negeri. Devisa yang besar bisa menjadi bantalan bagi BI dalam melakukan operasi moneter saat rupiah tertekan hebat seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. 

Lihat juga: Wajib Parkir Devisa Ekspor Berlaku Efektif 1 Januari 2019

(agt/agt)