Rini Targetkan Holding BUMN Perbankan Terbentuk Mei 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menargetkan pembentukan induk usaha (holding) perusahaan pelat merah di sektor perbankan dan jasa keuangan rampung paling lambat Mei 2019.

"Targetnya (rampung) Mei (2019)," ujar Rini usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2019 di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (30/1).

Rini mengungkapkan pembentukan holding bakal menciptakan efisiensi biaya di perbankan pelat merah. Selama ini, menurut dia, perusahaan plat merah kerap mengeluarkan biaya untuk hal yang sama.

Selain itu, pembentukan holding diharapkan bakal meningkatkan profesionalitas dan transparansi pada perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini juga akan meningkatkan keyakinan investor dalam bekerja sama.

Lihat juga: Faisal Basri: Utang BUMN Era SBY Naik Tajam Dibanding Jokowi

"Tadi saya minta maaf, kalau kita membicarakan mengelola korporasi ya lebih baik dikelola oleh orang profesional bukan birokrat sehingga investor lebih percaya diri karena mereka berbicara di level yang sama," ujarnya.

Selain perbankan, Rini juga menargetkan holding BUMN di sektor lain seperti asuransi, industri strategis, serta infrastruktur dan perumahan juga terbentuk sebelum Mei. Bahkan, khusus untuk holding BUMN sektor infratruktur dan perumahan ditargetkan rampung Februari 2018.

"Itu kan ambisi saya, maunya demikian (rampung paling lambat Mei). Cuma kok saya nggak yakin, terus terang," ujarnya.

Lihat juga: Menjawab Tudingan Prabowo soal BUMN Bangkrut

Secara terpisah, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengungkapkan perusahaan yang akan menjadi induk perusahaan adalah PT Danareksa. Nantinya, Danareksa akan menginduki PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Saat ini, lanjut Gatot, Danareksa tengah melakukan penajaman perhitungan terkait rencana tersebut. Selain itu, Kementerian BUMN juga telah berkomunikasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) baik secara formal maupun informal.

"Total aset (holding perbankan) nanti melihat hasil audit," ujar Gatot. (sfr/agi)