Menteri Sofyan Akui Ada 'Pungli' di Sertifikat Gratis Jokowi
CNN Indonesia
Rabu, 06 Feb 2019 18:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengaku telah mengetahui praktik 'pungli' dalam pengurusan sertifikat tanah di Kota Tangerang Selatan, Banten. Bahkan, Sofyan menyebut pungutan liar tersebut sudah mendarah daging.
Meskipun demikian, ia menyatakan membuat sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) gratis alias tidak dipungut biaya."Jadi memang ini adalah penyakit lama ya, yang perlu pelan-pelan. Tapi bagi kami terus sosialisasi bahwa ini program pemerintah gratis," kata Sofyan usai Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2).
Sofyan menjelaskan dari ketentuan yang berlaku, desa-desa memang bisa memungut Rp200 ribu untuk biaya administrasi membuat sertifikat tanah kepada warga untuk di Pulau Jawa. Sementara di luar Pulau Jawa, biaya yang bisa diminta ke warga sekitar Rp350 ribu.
"Karena begini ketentuan yang ada desa bisa memungut sampai dengan 200 ribu untuk kepentingan pra-sertifikat, di BPN sekarang alhamdulillah tidak ada sama sekali," ujarnya.
Menurut Sofyan, yang melakukan 'pungli' bukan pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia menyatakan pihaknya sudah disiplin untuk tak mengambil biaya pembuatan sertifikat. Sofyan menyebut pungutan biaya pembuatan sertifikat tanah dilakukan di tingkat RT sampai Kelurahan.
Namun, kata Sofyan masalahnya adalah banyak warga yang enggan melaporkan 'pungli' pembuatan sertifikat tanah. Sofyan mengatakan seperti berita yang dibacanya di CNNIndonesia.com, keengganan disebabkan karena sebagian besar masyarakat yang mengurus sertifikat tak enak mengganggu rezeki orang.
"Dalam berita tadi, dia enggak mau melaporkan karena enggak mau ganggu (rezeki), karena persoalannya soal lingkungan setempat," kata dia.
Tegaskan Gratis
Sofyan pun meminta kepada seluruh warga yang mengikuti program membuat sertifikat tanah gratis untuk tidak memberikan uang di luar ketentuan biaya yang telah ditetapkan secara resmi sebesar Rp200 ribu di Pulau Jawa dan Rp350 ribu di luar Pulau Jawa. "Kemudian saya baca di CNN(Indonesia.com) kan mereka (warga) enggak mau melapor. Jadi ini terus kita sosialisasi kan ke masyarakat bahwa sertifikat kita adalah gratis," kata dia.
Menurut Sofyan, warga tak boleh tinggal diam membiarkan praktik 'pungli' dalam membuat sertifikat tanah ini terus berlangsung. Ia menyatakan warga harus berani melaporkan itu ke penegak hukum setempat seperti instruksi Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
"Pungli itu sebenarnya seperti dikatakan presiden laporkan ke penegak hukum, karena itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan," ujarnya.
(fra/agt)
Meskipun demikian, ia menyatakan membuat sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) gratis alias tidak dipungut biaya."Jadi memang ini adalah penyakit lama ya, yang perlu pelan-pelan. Tapi bagi kami terus sosialisasi bahwa ini program pemerintah gratis," kata Sofyan usai Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2).
Sofyan menjelaskan dari ketentuan yang berlaku, desa-desa memang bisa memungut Rp200 ribu untuk biaya administrasi membuat sertifikat tanah kepada warga untuk di Pulau Jawa. Sementara di luar Pulau Jawa, biaya yang bisa diminta ke warga sekitar Rp350 ribu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena begini ketentuan yang ada desa bisa memungut sampai dengan 200 ribu untuk kepentingan pra-sertifikat, di BPN sekarang alhamdulillah tidak ada sama sekali," ujarnya.
Menurut Sofyan, yang melakukan 'pungli' bukan pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia menyatakan pihaknya sudah disiplin untuk tak mengambil biaya pembuatan sertifikat. Sofyan menyebut pungutan biaya pembuatan sertifikat tanah dilakukan di tingkat RT sampai Kelurahan.
"Dalam berita tadi, dia enggak mau melaporkan karena enggak mau ganggu (rezeki), karena persoalannya soal lingkungan setempat," kata dia.
 Presiden Jokowi saat pembagian sertifikat tanah di halaman Skadron 21/Sena Puspenerbad Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan, Banten beberapa waktu lalu. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari). |
Tegaskan Gratis
Sofyan pun meminta kepada seluruh warga yang mengikuti program membuat sertifikat tanah gratis untuk tidak memberikan uang di luar ketentuan biaya yang telah ditetapkan secara resmi sebesar Rp200 ribu di Pulau Jawa dan Rp350 ribu di luar Pulau Jawa. "Kemudian saya baca di CNN(Indonesia.com) kan mereka (warga) enggak mau melapor. Jadi ini terus kita sosialisasi kan ke masyarakat bahwa sertifikat kita adalah gratis," kata dia.
Menurut Sofyan, warga tak boleh tinggal diam membiarkan praktik 'pungli' dalam membuat sertifikat tanah ini terus berlangsung. Ia menyatakan warga harus berani melaporkan itu ke penegak hukum setempat seperti instruksi Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
"Pungli itu sebenarnya seperti dikatakan presiden laporkan ke penegak hukum, karena itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan," ujarnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK