Target Penerimaan Devisa Dipangkas Tinggal US$17,6 Miliar

CNN Indonesia | Senin, 18/03/2019 18:17 WIB
Target Penerimaan Devisa Dipangkas Tinggal US$17,6 Miliar Gubernur BI, Perry Wariyo, Menko Maritim Luhut B. Panjaitan dan Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan hasil Rapat Koordinasi Strategi Akselerasi Pencapaian Target Devisa Pariwisata 2019 di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (18/3). (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menurunkan target penerimaan devisa sektor pariwisata tahun ini dari semula US$20 miliar menjadi hanya US$17,6 miliar. Penurunan dilakukan walaupun pemerintah sebenarnya ingin sumbangan devisa dari sektor ini meningkat dan mengalahkan kontribusi dari ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO).

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pemerintah sebenarnya ingin target tetap dipatok US$20 miliar. Apalagi, saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak pertumbuhan sektor pariwisata.

Namun, menurut Arief, kenyataan di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Indonesia menghadapi banyak bencana belakangan ini, termasuk beberapa di antaranya di titik-titik wisata penting yang sebenarnya diharapkan bisa mengundang banyak wisatawan mancanegara.


Hal itu, sambungnya, membuat jumlah kunjungan wisatawan terpengaruh. Begitu pula dengan durasi masa tinggal wisatawan di Tanah Air dan jumlah pengeluaran yang mereka belanjakan.


Pada 2017 misalnya, penerimaan devisa Indonesia ditargetkan mencapai US$15 miliar. Namun beberapa bencana, seperti erupsi Gunung Agung di Bali, membuat penerimaan devisa Indonesia hanya mencapai kisaran US$14 miliar.

Pun begitu dengan 2018, terjadi bencana alam dari gempa bumi di Lombok, tsunami dan pergeseran tanah di Palu, hingga meletusnya Gunung Anak Krakatau dan tsunami di Banten. Hal ini membuat realisasi penerimaan devisa dari pariwisata hanya berhasil mencapai US$15,8 miliar. Padahal targetnya 2018 kemarin, penerimaan devisa bisa mencapai US$17 miliar.

"Itu (penurunan penerimaan devisa) karena kena bencana. Mau dikritik seperti apa pun, tetap saja susah. Mungkin bagi orang keuangan, target ini cenderung konservatif, tapi ini kami hitung bersama dan sudah relatif bagus," ucap Arief di Kompleks Gedung Bank Indonesia (BI), Senin (18/3).

Begitu pula dengan tahun ini, di mana belum lama ini kembali terjadi gempa di Lombok. Menurutnya, gempa tersebut membuat tingkat keterisian kamar (okupansi) tempat-tempat penginapan di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terkena gempa Lombok kembali turun dari 50 persen menjadi 30 persen.


Meski target penerimaan devisa menurun, namun bidikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tetap sama, yaitu sebanyak 20 juta orang pada sepanjang tahun ini. Menurutnya, target kunjungan masih bisa dikejar karena setidaknya masih lebih mudah mengejar kunjungan wisatawan, ketimbang pengeluaran yang dihabiskan di Indonesia.

Kendati begitu, Arief memastikan pemerintah tetap memetakan sejumlah langkah untuk mencapai target-target tersebut. Pertama, menjadikan Singapura sebagai titik penghubung atau hub bagi wisatawan mancanegara yang mau ke Indonesia.

Kedua, membangun terminal bandara khusus untuk maskapai penerbangan bertarif rendah (Low Cost Carrier/LCC). Menurutnya, Indonesia harus memiliki terminal penerbangan LCC karena pasar wisatawan yang potensial dibidik merupakan kelas menengah.

Hal ini tak jauh berbeda dengan karakteristik wisatawan domestik saat ini. Buktinya, pertumbuhan maskapai LCC di Tanah Air mencapai 20 persen, sementara maskapai yang memberi layanan penuh (full service) hanya tumbuh sekitar 5 persen.

[Gambas:Video CNN]

"Secara de facto (hukum), Terminal 2F (di Bandara Soekarno Hatta) akan jadi terminal LCC. Kalau tidak datangkan LCC, tidak bisa datangkan 20 juta kunjungan itu," ujarnya.

Ketiga, menambah pilihan tempat wisata, aktivitas, hingga fasilitas yang bisa didapat wisatawan mancanegara di Indonesia. Tujuannya agar durasi berkunjung dari wisatawan meningkat.

Arief mencatat, saat ini rata-rata durasi kunjungan wisatawan mancanegara sekitar 8-10 hari untuk wisatawan yang datang dari negara yang relatif jauh dari Indonesia. Sementara durasi kunjungan dari negara-negara yang cukup dekat sekitar dua hari.

"Semakin dekat, semakin cepat biasanya kunjungannya, misalnya Singapura ke Kepulauan Riau, itu average (rata-rata) hanya 1,7 hari. Ibu-ibu itu hanya belanja, lalu pulang," katanya.

Menurutnya, bila durasi kunjungan diperpanjang, maka jumlah pengeluaran dan penerimaan devisa bagi negara akan meningkat. Arief bilang jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara sekitar US$1.000-1.100 per kunjungan atau setara Rp14-15,4 juta.


"Tapi kalau turis Australia itu mungkin bisa US$1.500 per kunjungan, meski dekat, tapi spending (pengeluarannya) besar, itu karena durasi kunjungan cukup tinggi," jelasnya.

Keempat, mengejar kunjungan wisatawan dari negara-negara yang jauh dari Indonesia. Hal ini juga dimaksudkan agar durasi kunjungan lebih lama dan pengeluaran cukup tinggi. "Misalnya, dari China dan Eropa, relatif jauh jadi waktunya bisa lebih lama di sini mereka. Tapi yang dekat tetap dikejar, Malaysia, Singapura, dan Australia," terangnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, pemerintah juga akan meningkatkan sejumlah infrastruktur agar akses ke berbagai titik wisata lebih baik. Misalnya, pengadaan terminal internasional di Bandar Udara Internasional Adisutjipto di Yogyakarta yang ditargetkan beroperasi pada April 2019.

"Targetnya, kunjungan wisatawan untuk Borobudur jadi 2 juta dari sekarang 1 juta. Lalu, pembuatan jalan kereta, Bali second exit runaway agar jumlah penumpang naik jadi 39 juta dari 29 juta," jelasnya.


Selain itu, pemerintah juga akan menambah penerbangan langsung dari beberapa negara ke titik wisata, misalnya ke Danau Toba. "Kami kembangkan bisa ke Danau Toba dari Malaysia, Singapura, itu kami buka juga direct flight," imbuhnya.

Sementara GubernurBIPerryWarjiyo memastikan bank sentral nasional jugaakanmeningkatkanperannya agar penerimaan dari sektor pariwisata meningkat. Misalnya, dengan mempermudah akses sistem keuangan dan pembayaran, serta digital ekonomi di Indonesia oleh wisatawan mancanegara.

"Ini penting karena devisa pariwisata bisa mengurangi current account deficit (defisit transaksi berjalan), supply valas, dan stabilkan rupiah," pungkasnya.

(uli/agt)