"Nah kalau belum diserahkan asetnya berarti pemeliharaan di Kementerian PUPR termasuk operasional ringan," papar Khalawi.
Bentuk pemeliharaan rutin yang dilakukan, misalnya menyempurnakan cat pada dinding yang sudah mulai pudar lalu membersihkan lantai tiap unit. Tak lupa, penyediaan air dan listrik di kawasan Wisma Atlet Kemayoran juga menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu jendela di unit kamar Wisma Atlet tampat terbuka. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Perusahaan konstruksi yang mendapatkan kontrak dari proyek Wisma Atlet Kemayoran yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengatakan pihaknya tak lagi ikut campur dalam memelihara atau mengelola Wisma Atlet Kemayoran. Perusahaan telah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah sejak pembangunan selesai dilakukan tahun lalu.
"Kami tidak lagi ikut-ikutan (mengelola). Semua di Kementerian PUPR," kata Budi.
Hal yang sama diungkapkan oleh Senior VP Corporate Secretary Waskita Karya Shastia Hadiarti. Kontrak yang diterima perusahaan hanya sebatas membangun beberapa tower, bukan menjadi pemilik.
"Kami tidak memiliki tower (di Wisma Atlet Kemayoran), hanya mengerjakan proyeknya saja," tuturnya.
Lihat juga:Beban Berat APBN Demi Milenial Punya Rumah |
Hunian PNS
Pemerintah berencana mengalihkan penggunaan Wisma Atlet Kemayoran menjadi rumah dinas untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Awalnya, wisma itu akan dialihfungsikan menjadi rumah susun sewa (rusunawa) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rencah (MBR).
Namun, mengingat masih banyak PNS yang belum memiliki rumah dan sedikitnya ketersediaan rumah dinas bagi mereka, maka Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memutuskan Wisma Atlet Kemayoran menjadi hunian PNS.
Walau begitu, bukan berarti abdi negara bisa menggunakan unit di wisma itu secara cuma-cuma. Pemerintah bakal menerapkan sistem sewa kepada PNS yang tinggal di Wisma Atlet Kemayoran.
"Mungkin sewa untuk (biaya) pemeliharaan saja. Kalau di rusun Rempoa itu ditempati teman-teman PUPR. Ada iuran Rp300 ribu per bulan buat pemeliharaan," kata Basuki belum lama ini.
PNS yang menghuni Wisma Atlet rencananya akan dikenakan biaya pemeliharaan. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
"Nanti beliau merumuskan, pasti memanggil semua kementerian dan lembaga supaya adil, nanti diserahkan lagi ke Wakil Presiden (Jusuf Kalla)," ucap Basuki.
Khalawi mengatakan rencana itu bisa teralisasi jika proses serah terima aset Wisma Atlet Kemayoran ke Setneg telah rampung. Ia belum bisa menyebut pasti kapan bisa tercapai.
"Belum ya, itu masih tunggu proses di Kementerian Keuangan dulu," jelas Khalawi.
Terkait rencana ini, petugas yang ditemui oleh CNNIndonesia.com di Wisma Atlet Kemayoran tadi mengaku sudah tahu hal tersebut. Hanya saja, ia belum menerima info resmi dari atasannya.
"Iya, tapi belum ada info. Hanya selentingan saya dengar," pungkas dia.
(agi)
Salah satu jendela di unit kamar Wisma Atlet tampat terbuka. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
PNS yang menghuni Wisma Atlet rencananya akan dikenakan biaya pemeliharaan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Hampir seluruh pintu masuk saat ini digembok dan dirantai.(CNN Indonesia/Hesti Rika)
Beberapa lampu di kawasan Wisma Atlet masih menyala di siang hari. (CNN Indonesia/Hesti Rika)