ANALISIS

Wisma Atlet 'Menganggur', Hilangnya Potensi Pendapatan Negara

ulf, CNN Indonesia | Jumat, 29/03/2019 13:45 WIB
Wisma Atlet 'Menganggur', Hilangnya Potensi Pendapatan Negara Wisma Atlet Kemayoran selama lima bulan terakhir tak memiliki penghuni. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Utara menjadi saksi perhelatan Asian Games dan Asian Para Games. Namun, usai pesta olahraga tersebut berakhir pada Oktober 2018, Wisma Atlet kini masih 'menganggur'. Sudah lima bulan terakhir, bangunan dengan sepuluh tower yang terdiri dari 7.246 unit kamar ini tak berpenghuni.

Semula, pemerintah berencana mengalihkan fungsinya sebagai rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah usai Asia Para Games 2018. Namun, pemerintah berubah pikiran dan memilih untuk mengalihkan fungsinya sebagai rumah dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alasannya, banyak PNS yang belum memiliki rumah dinas. Namun, hingga kini belum jelas peruntukkan Wisma Atlet ini.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid menuturkan pemerintah tengah memproses serah terima Wisma Atlet dari Kementerian PUPR sebagai pelaksana pembangunan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) sebagai pemilik lahan. Saat ini, prosesnya sudah sampai di tangan Kementerian Keuangan. Namun, ia enggan menuturkan target penyelesaian proses serah terima itu.


"Serah terima aset ini melaui proses yang cukup lama. Jadi ini prosesnya di Kemenkeu, Kementerian Setneg tidak mau menetapkan pemanfaatannya sabelum serah terima selesai," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (28/3).


Jika serah terima rampung, selanjutnya Kementerian Setneg akan memberikan keputusan final terkait alih fungsi Wisma Atlet sekaligus pengelola barunya. Khalawi mengatakan pemerintah sejauh ini masih ingin menjadikan Wisma Atlet sebagai rumah dinas PNS.

"Kemungkinan itu (untuk PNS), karena MBR tidak mungkin bayar sewanya. Sementara keputusannya belum ada jadi saya tidak bisa mendahului," katanya.

Sebelum serah terima selesai, maka Kementerian PUPR bertanggung jawab atas pemeliharaan Wisma Atlet. Khalawi mengaku pemeliharaan Wisma Atlet menelan biaya yang cukup besar.

Ia bilang Kementerian PUPR menyediakan anggaran untuk kebutuhan listrik dan air selama enam bulan di tahun ini sebesar Rp5 miliar. Kendati demikian, ia tidak merinci besarnya uang yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan Wisma Atlet selama ini.

"Kalau kamiinginnya secepatnya selesai (serah terima) sehingga segera bisa bermanfaat,"tuturnya. 

Uang Sewa yang Terlewatkan

Pembangunan Wisma Atlet sendiri membutuhkan waktu dua tahun, sejak peletakan batu pertama pada Maret 2016 hingga selesai 100 persen pada Februari 2018. Dana yang dihabiskan pun mencapai Rp3,79 triliun berasal dari anggaran Kementerian PUPR.

Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana yakni, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Abipraya-Indulexco (KSO), PT Adhi Karya (Persero) Tbk-Jaya Konstruksi-Penta (KSO), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk-Cakra (KSO).

Wisma Atlet yang dibangun di atas tanah seluas 10 ha itu terdiri dari 10 tower, tiga tower di Blok C2 dengan kapasitas 1.932 unit untuk 5.796 orang. Sedangkan, tujuh menara lainnya berada di Blok D10 dengan kapasitas 5.494 unit untuk 16.482 orang. Dengan demikian, total unit rusun yang dimiliki oleh Wisma Atlet sebanyak 7.426 unit.

Unit rusun Wisma Atlet adalah tipe 36 yang dilengkapi dengan ruang tamu dan dapur. Selain itu, tersedia fasilitas tempat tidur, meja, kursi, gorden, pendingin udara, serta pemanas air.

Sekretaris Jenderal Real Estate Indonesia (REI) sekaligus pengamat properti Paulus Totok Lusida menuturkan rata-rata harga sewa rusun tipe 36 di kawasan tersebut mencapai Rp20 juta per tahun. Harga tersebut di luar service charge meliputi listrik, air, biaya perawatan dan sebagainya.

"Karena lokasinya termasuk lokasi prime (strategis) harusnya disewakan mahal akan laku, pasti akan berebut," tuturnya.
Wisma Atlet 'Menganggur' dan Potensi Pendapatan NegarWisma Atlet terletak di kawasan yang cukup strategis. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Mengacu pada harga sewa yang dikemukakan oleh Totok, maka secara perhitungan kasar sebetulnya pemerintah bisa mengantongi Rp8,3 juta dari penyewaan setiap unit selama lima bulan. Jika jumlah tersebut dikalikan dengan 7.426 unit yang tersedia, maka pemerintah melewatkan potensi uang sewa sebesar Rp61,63 miliar. Jumlah ini belum memperhitungkan biaya pemeliharaan rutin termasuk biaya air dan listrik yang selama ini ditanggung oleh Kementerian PUPR. 

Ia pun menyarankan pemerintah untuk segera menentukan pengelolaan Wisma Atlet ini. Bukan hanya pertimbangan pemasukan uang sewa, kekosongan Wisma Atlet ini bisa merusak fasilitas yang ada, terutama fasilitas mebel lantaran perawatannya kurang maksimal.

"Berapa lama mau (kosong) seperti ini? Kalau mau disewakan ke PNS monggo, pasti akan berebut karena lokasi prime. Mau apapun (fungsinya), dikelola segera supaya apartemennya dirawat," imbuhnya.

Ia mengaku tidak mempermasalahkan fungsi Wisma Atlet ini selanjutnya, baik rumah dinas PNS maupun rusunawa bagi MBR, karena itu adalah hak pemerintah. Namun, dengan segala fasilitas yang dimiliki Wisma Atlet, ia meyakini MBR akan terbebani dengan harga sewanya nanti.


Senada, pengamat properti Aleviery Akbar juga menilai sebaiknya pemerintah segera menentukan pengelolaan Wisma Atlet. Dengan demikian, pemerintah tidak terbebani atas biaya pemeliharaan.

"Pengelolaannya bisa saja sama seperti apartemen biasa yang bisa disewakan atau seperti sistem kondotel dengan masa perjanjian pengelolaan disesuaikan sampai event berikutnya," tuturnya.

Ia juga mengaku tidak mempermasalahkan alih guna Wisma Atlet sebagai rumah dinas PNS. Namun, ia berharap pemerintah bisa memastikan perawatan dan pemeliharaan Wisma Atlet ini berjalan secara maksimal. Sebab, bisa dipastikan nantinya PNS akan membayar iuran uang dinas lebih rendah dibandingkan harga sewa Wisma Atlet kepada masyarakat umum.

"Masalah akan terjadi jika pembayaran maintenance fee (biaya pemeliharaan) lama atau terlambat, sehingga membuat operasional gedung terhambat," tuturnya.

Hingga saat ini, pemerintah belum menentukan harga sewa yang ditawarkan kepada ASN. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan uang sewa akan digunakan untuk pemeliharaan gedung. Meski begitu, Basuki belum bisa memberi besaran iuran yang akan dipungut yang dibebankan pada ASN. (agi)