Kendaraan Listrik Diklaim Efektif Redam Impor Minyak

CNN Indonesia | Selasa, 02/04/2019 07:50 WIB
Kendaraan Listrik Diklaim Efektif Redam Impor Minyak Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pengembangan kendaraan listrik lebih efektif tekan impor minyak ketimbang menggenjot produksi minyak dalam negeri. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan ada satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi impor minyak selain menggenjot produksi minyak dalam negeri. Cara tersebut bisa dilakukan dengan mengembangkan ekosistem mobil listrik.

Jonan memandang cara tersebut lebih ampuh untuk mengurangi impor ketimbang harus menggenjot produksi minyak dalam negeri. Selain itu, jika peningkatan produksi dipilih, waktu yang ditempuh juga lama.

Selain dihadapkan pada waktu eksplorasi, kebutuhan minyak dalam negeri kalau dibiarkan tetap seperti sekarang diperkirakan semakin hari akan meningkat.


"Dari eksplorasi sampai minyak mentah dulu katanya tujuh tahun, sekarang 15 tahun. Semakin lama," ucap Jonan, Senin (1/4).


Hal tersebut akan berbeda kalau upaya mengurangi impor minyak dilakukan dengan mobil listrik. Pengembangan bisa dilakukan lebih cepat.

Jonan mengklaim ekosistem kendaraan listrik tak akan bergantung dengan minyak seperti kendaraan konvensional lainnya. Komponen yang akan mendukung kendaraan listrik biasanya nikel dan tembaga.

"Kalau kendaraan listrik tidak itu itu polusi udara akan sangat luar biasa,"ucapJonan.
Untuk pengembangan mobil listrik ini pemerintah memang tengah menyiapkan peraturan presiden. Awal bulan lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan peraturan presiden (Perpres) terkait mengenai hal tersebut akan segera diserahkan ke Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

"(Perpres kendaraan listrik) sudah selesai tinggal nanti kami serahkan ke Presiden. Besok saya tandatanganipengantarnya untuk ke Kementerian Sekretariat Negara," kataLuhut pada bulan lalu.

Beleid itu sudah dua kali molor dari target pemerintah. Sebelumnya pemerintah menginginkan aturan itu terbit pada 2017 lalu, kemudian diundur menjadi Januari 2019, dan hingga kini belum juga dirilis.

Impor minyak dan gas (migas) memang menjadi penyakit bagi perekonomian dalam negeri. Impor minyak yang besar kerap membuat neraca transaksi berjalan defisit.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan defisit neraca transaksi berjalan tahun lalu tembus US$31,1 miliar. Defisit melebar dari posisi 2017 yang hanya US$17,31 miliar.


Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Yati Kurniati mengatakan jumlah impor migas setiap tahunnya selalu naik. Namun, sebelumnya hal itu bisa ditutupi oleh neraca nonmigas.

"Tapi untuk tahun lalu gap-nya tidak menutup," tutur Yati.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah impor migas sepanjang 2018 sebesar US$29,8 miliar atau naik 22,59 persen dibandingkan dengan 2017. Kenaikan itu didorong oleh naiknya impor seluruh komponen migas, yakni minyak mentah, dan migas.

Beruntung, pada Februari 2019 jumlah impor migas turun secara bulanan sebesar 6,28 persen menjadi US$1,55 miliar. Sementara, jika dibandingkan dengan Februari 2018 penurunannya lebih signifikan mencapai 30,53 persen.

Secara keseluruhan, neraca perdagangan pada Februari 2019 tercatat surplus US$330 juta. Realisasi itu berbanding terbalik dengan posisi Januari 2019 yang defisit sebesar US$1,16 miliar.
(aud/agt)