AS-China akan Bentuk 'Kantor Hukum' Laksanakan Damai Dagang
CNN Indonesia
Kamis, 11 Apr 2019 11:20 WIB
Bagikan:
url telah tercopy
Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan negaranya dan China sepakat membuat mekanisme untuk mengawasi setiap pelaksanaan kesepakatan perjanjian perdagangan yang telah dicapai. (Andrew H. Walker/Getty Images for City Harvest/AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat (AS) dan China sepakat membuat mekanisme untuk mengawasi setiap pelaksanaan kesepakatan perjanjian perdagangan yang mereka telah capai. Salah satu mekanisme yang sudah mereka sepakati; pembentukan kantor 'penegakan hukum'.
Kantor dibentuk untuk menjamin setiap kesepakatan dijalankan dengan benar oleh AS dan China.
"Kami telah cukup banyak sepakat tentang mekanisme penegakan hukum, kami telah sepakat bahwa kedua belah pihak akan mendirikan kantor penegakan hukum yang akan menangani masalah yang berlangsung," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin seperti dikutip dari Reuters, Kamis (11/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amerika Serikat dan China sekarang ini tengah berunding untuk menyelesaikan perang dagang yang terjadi antara mereka berdua. Sengketa dagang dipicu oleh neraca perdagangan AS yang mengalami defisit besar dengan China.
Trump menuduh, defisit terjadi karena China telah melakukan kecurangan dagang terhadap AS. Dalam perundingan dagang yang sedang dilakukan AS menuntut agar China menerapkan reformasi signifikan untuk mencegah pencurian kekayaan intelektual mereka dan mengakhiri transfer teknologi secara paksa dari perusahaan Amerika ke Cina agar defisit dan kecurangan dagang bisa diatasi.
Washington juga ingin Beijing mengekang subsidi industri, membuka pasarnya lebih luas bagi perusahaan AS dan meningkatkan pembelian pertanian, energi, dan barang-barang manufaktur Amerika. Presiden AS Donald Trump mengatakan baru-baru ini mengatakan bahwa kesepakatan atau damai perang dagang antara negaranya dengan China bisa siap akhir April ini.
Namun, Mnuchin mengatakan masih ada masalah yang mengganjal perundingan dagang AS dengan China. Karena itulah, ia menolak mengomentari kapan perang dagang berakhir dan tarif AS atas barang impor asal China bernilai US$ 250 miliar akan dihapus.
Ia mengatakan pemerintah AS saat ini masih fokus dalam mendapatkan kesepakatan yang tepat dan menguntungkan bagi negerinya. "Poin utamanya, segera setelah kami siap dan menyelesaikan pembicaraan, ia (Trump) siap dan bersedia untuk bertemu dengan Presiden Xi (Jinping)," katanya.