Pemerintah Hitung Ulang Anggaran Demi Tambah Kuota Haji
CNN Indonesia
Kamis, 18 Apr 2019 15:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran menterinya untuk mencari cara memenuhi kebutuhan anggaran demi menambah kuota jamaah haji. Penambahan kuota sebanyak 10 ribu jamaah haji baru diberikan pemerintah Arab Saudi dalam kunjungan Jokowi baru-baru ini ke Tanah Suci.
Hal ini diungkap Menteri Agama Lukman Hakim usai mengikuti rapat terbatas bersama presiden dan jajaran menteri Kabinet Kerja di Istana Merdeka pada Kamis (18/4).
Menurut Lukma, Jokowi ingin tambahan kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi segera direalisasikan tahun ini. Namun, penambahan kuota haji, menurut dia, berimbas pada bertambahnya kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan haji.
"Konsekuensi dari tambahan kuota adalah perlu sedia anggaran, tidak hanya untuk jemaah itu sendiri, tapi juga petugas. Karena tambah jemaah, tentu kloter akan bertambah dan petugas juga bertambah," ujar Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/4).
Lukman mengatakan strategi awal yang sudah didiskusikan dalam ratas adalah memperoleh anggaran tambahan kuota haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hal ini seiring dengan tugas badan tersebut untuk mengelola dana haji.
"Sebagian akan didapat dari BPKH, sebagian dari efisiensi Kementerian Agama, dan terakhir dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk biayai petugas," ucapnya.
Lukman enggan merinci seperti apa strategi efisiensi yang bakal dilakukan Kementerian Agama. Ia juga belum bisa memberitahu anggaran pos-pos mana saja yang sekiranya bisa dialihkan untuk kegiatan penyelenggaraan ibadah haji.
Demikian pula dengan anggaran yang dibutuhkan untuk penambahan kuota jamaah haji tersebut. "Estimasinya belum bisa disebut angka pastinya, karena masih kami hitung secara persis," ungkapnya.
Menurutnya, perhitungan tambahan anggaran tersebut juga masih harus melewati tahapan diskusi dengan para anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjadi mitra Kementerian Agama. Setelah memperoleh kesepakatan dengan DPR, menurut dia, Kementerian Agama juga perlu melakukan konsultasi dengan Kementerian Keuangan.
"Mudah-mudahan minggu depan (mulai diskusi dengan DPR)," imbuhnya.
Di sisi lain, Lukman belum bisa juga memberi gambaran peta distribusi tambahan kuota 10 ribu jemaah tersebut di Indonesia. Namun, ia memastikan distribusi akan diberikan secara adil, sehingga WNI di berbagai daerah bisa mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji.
"Distribusi akan proporsional. Kami bagi ke seluruh provinsi yang ada dan prioritas utama bagi lansia," katanya.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut hadir dalam rapat tersebut enggan memberi gambaran kebutuhan dan sumber anggaran tambahan kuota haji yang akan diambil dari APBN. "Nanti kami lihat sumber-sumbernya," tuturnya singkat. (uli/agi)
Hal ini diungkap Menteri Agama Lukman Hakim usai mengikuti rapat terbatas bersama presiden dan jajaran menteri Kabinet Kerja di Istana Merdeka pada Kamis (18/4).
Menurut Lukma, Jokowi ingin tambahan kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi segera direalisasikan tahun ini. Namun, penambahan kuota haji, menurut dia, berimbas pada bertambahnya kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan haji.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lukman mengatakan strategi awal yang sudah didiskusikan dalam ratas adalah memperoleh anggaran tambahan kuota haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hal ini seiring dengan tugas badan tersebut untuk mengelola dana haji.
Lukman enggan merinci seperti apa strategi efisiensi yang bakal dilakukan Kementerian Agama. Ia juga belum bisa memberitahu anggaran pos-pos mana saja yang sekiranya bisa dialihkan untuk kegiatan penyelenggaraan ibadah haji.
Demikian pula dengan anggaran yang dibutuhkan untuk penambahan kuota jamaah haji tersebut. "Estimasinya belum bisa disebut angka pastinya, karena masih kami hitung secara persis," ungkapnya.
Menurutnya, perhitungan tambahan anggaran tersebut juga masih harus melewati tahapan diskusi dengan para anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjadi mitra Kementerian Agama. Setelah memperoleh kesepakatan dengan DPR, menurut dia, Kementerian Agama juga perlu melakukan konsultasi dengan Kementerian Keuangan.
"Mudah-mudahan minggu depan (mulai diskusi dengan DPR)," imbuhnya.
Di sisi lain, Lukman belum bisa juga memberi gambaran peta distribusi tambahan kuota 10 ribu jemaah tersebut di Indonesia. Namun, ia memastikan distribusi akan diberikan secara adil, sehingga WNI di berbagai daerah bisa mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji.
"Distribusi akan proporsional. Kami bagi ke seluruh provinsi yang ada dan prioritas utama bagi lansia," katanya.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut hadir dalam rapat tersebut enggan memberi gambaran kebutuhan dan sumber anggaran tambahan kuota haji yang akan diambil dari APBN. "Nanti kami lihat sumber-sumbernya," tuturnya singkat. (uli/agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK