Sebelumnya, beredar surat yang menyatakan bahwa karyawan akan mogok menyikapi salah satu pernyataan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Hotel Pullman pada Rabu (24/4) kemarin.
Surat tersebut terlihat ditanda-tangani Presiden APG Captain Bintang Hardiono dan Ketua Umum Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Ahmad Irfan dan memaparkan pernyataan salah satu pemegang saham dalam RUPST telah menjadi sentimen negatif untuk harga saham Garuda Indonesia. Selain itu, kepercayaan masyarakat juga luntur terhadap maskapai tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hoax surat itu. Sementara berjalan normal. Hanya saja memang kami akan sikapi berita-berita yang beredar di luar itu. Tapi kami belum buat pernyataan," kata Bintang kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (27/4).
"Tidak tahu saya, namanya politik," ujarnya.
Diketahui, dua komisaris Garuda Indonesia menolak menandatangani buku laporan keuangan tahunan 2018. Mereka adalah Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, perwakilan dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd selaku pemilik dan pemegang 28,08 persen saham Garuda Indonesia.
Mereka tidak mengakui pendapatan transaksi yang tertuang di dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan antara Mahata dan anak usaha Garuda Indonesia, yakni PT Citilink Indonesia.
Sebab, pendapatan sebesar US$239,94 juta yang merupakan pendapatan Garuda Indonesia atas kerja sama itu belum juga dibayarkan oleh Mahata hingga akhir 2018. Namun, manajemen tetap mengakuinya sebagai pendapatan perusahaan.
Keputusan itu membuat kinerja Garuda Indonesia terlihat lebih baik pada 2018. Bila pada 2017 masih rugi sebesar US$216,58 juta, perusahaan tercatat membukukan laba pada 2018 sebesar US$809,84 ribu.
--
Catatan redaksi: Presiden APG Captain Bintang Hardiono ketika dihubungi kembali oleh CNNIndonesia.com menyatakan surat rencana aksi benar ada, tapi masih berupa draft dan belum dikirimkan. Bintang juga menyatakan surat bukan konsumsi publik.
(aud/vws)