Pemerintah Desak Maskapai Transparan Soal Diskon Tiket

CNN Indonesia | Senin, 22/07/2019 20:32 WIB
Pemerintah Desak Maskapai Transparan Soal Diskon Tiket Ilustrasi. (CNN)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah meminta maskapai penerbangan untuk transparan terkait terkait kuota 30 persen diskon tiket pada jam-jam dan rute-rute tertentu (happy hour). Pasalnya, selama pekan pertama pemberlakuannya, regulator maupun masyarakat tidak bisa memantau ketersediaan diskon tiket pesawat itu.

Pada tahap awal, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono meminta maskapai transparan kepada regulator. Lewat transparansi kuota, lanjut Susiwijono, regulator bisa memantau kepatuhan maskapai pada ketetapan yang berlaku.

"Transparansi ke publik mungkin belum bisa diakomodasi tapi kami ataupun Kementerian Perhubungan diberikan akses," ujar Susiwijono di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (22/7).


Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, implementasi kebijakan diskon tiket happy hour masih terkendala dari sisi teknis, khususnya sistem reservasi tiket. Akibat kendala itu, Lion Air Group belum sepenuhnya memberikan diskon sesuai ketentuan pemerintah. Saat ini, baru Citilink Indonesia yang telah menjalankan ketentuan tersebut.

Namun, ia memastikan Lion Air Group akan memberikan seluruh diskon pada Rabu (24/7) mendatang.

"Di level teknis masih ada yang perlu kami sempurnakan," ujarnya.


Pemilik Lion Group Rusdi Kirana mengakui jika pihaknya belum merealisasikan diskon tarif 50 persen dari Tarif Batas Atas (TBA) pada happy hour lantaran kendala penyesuaian sistem reservasi tiket. Namun demikian, ia mengklaim perseroan telah menawarkan diskon melalui penjualan tiket pesawat promo.

"Kami sudah turun sebetulnya, tetapi mereka (pemerintah) minta lebih turun lagi," ujarnya.

Gandeng Sektor Pariwisata

Susiwijono mengatakan kebijakan diskon tiket yang berlaku pada Kamis (11/7) lalu ini merupakan kebijakan jangka pendek. Oleh sebab itu, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan jangka menengah dan panjang untuk industri penerbangan.

Dalam hal ini, pemerintah akan mengajak serta pelaku usaha di luar sektor penerbangan. Salah satunya, kata Susiwijono, adalah pelaku sektor pariwisata, baik dari Kementerian Pariwisata, industri hotel, hingga agen perjalanan. Sebab, sektor pariwisata ini memiliki pengaruh tidak langsung kepada industri penerbangan.

Untuk itu, pihaknya tengah mematangkan rancangan peta jalan (road map) integrasi antar sektor itu bagi perbaikan ekosistem industri penerbangan.

"Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution) dan Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) memberikan waktu kepada kami dalam waktu satu bulan sudah bisa mengajak sektor lain," katanya. 


Dari sektor pariwisata, ia mengkaji peluang pemberian diskon dari hotel dan agen perjalanan. Dengan demikian, integrasi antar sektor ini bisa mewujudkan ekosistem penerbangan yang lebih efisien.

"Jadi ini tidak hanya ditimpangkan ke industri penerbangan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengharapkan kontribusi dari sektor pariwisata untuk mendorong efisiensi industri penerbangan.

"Usulan saya, kerja sama antara pariwisata dengan aviasi ya, dengan maskapai. Jadi nanti sharing diskon untuk dilakukan secara bersama-sama untuk rute tujuan tertentu," ujarnya.

Selain menggandeng sektor pariwisata, maskapai juga mengusulkan pembebasan bea masuk, Pajak Penghasilan (PPh), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk komponen pesawat. Ia menuturkan baru 21 pos tarif yang mendapatkan insentif sebesar 0 persen. Sementara. lainnya, masih dibebankan pajak sebesar 15 hingga 20 persen.

Menurut maskapai, kata Susiwijono, bea dan pajak itu berkontribusi sebesar 8 persen dari biaya operasional.

"Ini kami akan uji dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait usulan pembebasan PPN dan PPh impor," ujarnya.


Ia berharap, dengan langkah-langkah tersebut, maskapai bisa memberikan diskon tarif tidak hanya pada happy hour. Hal tersebut juga diamini oleh Rusdi. Ia menyatakan pihaknya siap memberlakukan diskon penuh jika ada insentif dari pemerintah.

"Apa yang dilakukan sekarang sifatnya sementara, karena tidak mungkin selamanya hanya seminggu tiga kali. Masyarakat juga mintanya kalau bisa jangan dipaksa jam 10.00 pagi mau berangkat," ujar Rusdi.

[Gambas:Video CNN]
(ulf/sfr)