Salurkan Dana Pra-Kerja, Gojek Cs Bakal Dapat Fee Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah menyiapkan dana (fee) atas penyaluran dana insentif bagi peserta program Kartu Pra-Kerja melalui perusahaan jasa dompet elektronik (e-wallet).

Sebagai informasi, perusahaan jasa e-wallet yang ada di Indonesia saat ini antara lain, Gojek Indonesia, Tokopedia, Bukalapak, dan beberapa lain. Namu, pemerintah enggan mengungkapkan perusahaan e-wallet yang sudah pasti akan bekerja sama dengan pemerintah untuk menyalurkan dana program Pra-Kerja.

"Iya dong (ada biaya jasa), kalau tidak dibayar, mana mau (menyalurkan), itu sedang dirumuskan," ujar Darmin di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (24/9) malam.

Namun, mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu enggan merinci jumlah biaya yang akan disiapkan pemerintah untuk para pengelola e-wallet ketika nanti benar-benar menyalurkan dana insentif kepada peserta Kartu Pra Kerja.

Lihat juga: Berpotensi Jerat Petani, RUU Budidaya Pertanian Disahkan DPR

Dana yang akan disalurkan berkisar Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per bulan dengan jangka waktu maksimal selama tiga bulan sesuai durasi pelatihan program kartu.

Nantinya, pemerintah akan membentuk manajer pelaksana proyek (Project Manager Officer/PMO) yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan profesional. Fungsinya, untuk memetakan kebutuhan keterampilan di tingkat industri dan penyedia jasa pelatihan, termasuk menjalankan sistem program, seperti memilih rekan e-wallet.

"Intinya, ada PMO supaya bisa komunikasikan hal itu. Isinya bukan hanya yang sudah advance, tapi mungkin pelaksananya bisa dari macam-macam," terangnya.

Dari sisi keterampilan, pemerintah melihat sudah ada beberapa jenis keterampilan yang dipilih untuk diberikan kepada peserta program Kartu Pra Kerja. Salah satunya, barista alias pekerja pembuat kopi.

Lihat juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Sahkan RUU Pertanahan

Menurut Darmin, pemerintah memilih keterampilan ini karena kebutuhan pasar tengah meningkat. Maklum saja, kedai kopi dan tren 'ngopi' tengah menjamur di masyarakat Indonesia.

Selain itu, sambungnya, pemerintah sengaja memilih keterampilan yang bermodal cukup minim. Namun, ia mengklaim pemerintah tetap menyiapkan beberapa pilihan keterampilan untuk calon peserta program Kartu Pra Kerja.

"Pra Kerja ini kan orang diberhentikan atau belum dapat kerja, dia diberi kesempatan pelatihan. Jangan pelatihannya ada yang mahal, ada yang murah, range (modal) harus sama, kalau tidak nanti orang ramai mau yang itu, yang ini tidak," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan pemerintah tidak menyediakan biaya atas jasa penyaluran dana insentif program Kartu Pra Kerja untuk para e-wallet.

[Gambas:Video CNN]
"Kami sepakat, mereka (e-wallet) tidak akan mengambil keuntungan dari ini, mereka siap untuk bekerja sama," tuturnya.

Namun, ia membenarkan akan ada sejumlah e-wallet yang bekerja sama dengan pemerintah untuk program Kartu Pra Kerja ini. Selain e-wallet, rencananya pemerintah turut menggandeng Jobstreet, perusahaan penyedia informasi kerja.

Dalam mekanismenya, pemerintah akan memberi 'uang saku' kepada peserta program selama tiga bulan selama masa pelatihan. Masyarakat yang tertarik dengan program ini nantinya bisa mendaftar langsung melalui sistem online.

Moeldoko memastikan program ini akan terbuka untuk semua kalangan. Namun, calon peserta setidaknya harus memiliki rekening bank atau akun di e-walllet yang nantinya bekerja sama dengan pemerintah dalam pelaksanaan program Kartu Pra Kerja.

Rencananya, pemerintah akan menyediakan lowongan peserta program Kartu Pra Kerja untuk dua juta orang. Pemerintah sendiri menyiapkan anggaran Rp10,3 triliun untuk program ini di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Lihat juga: Awas, Demo Rusuh dan RKUHP Sumbat Nadi Ekonomi RI

(uli/lav)