TOP TALKS
Eko Putro, dari Loper Koran di Amerika Jadi Menteri Desa
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Jumat, 04 Okt 2019 08:49 WIB
Anda baru pertama kali bekerja di pemerintahan dan langsung menjadi menteri. Seperti apa rasanya menjadi pembantu Presiden dan bagaimana Anda melakukan sinkronisasi kebijakan dan kerja sama dengan menteri lain?
Setiap organisasi ada hirarki, di pemerintahan adalah Presiden. Saya punya tugas melaksanakan visi yang ditetapkan oleh Presiden. Jadi saya harus bisa menangkap visi Presiden dan berusaha menjalankan. Kami tidak boleh create (menciptakan) visi sendiri, nanti tabrakan.
Begitu pula kepada anak buah (di Kementerian Desa), saya harus memastikan anak buah menjalankan visi presiden yang dibebankan kepada saya, jadi mereka tidak boleh punya visi sendiri. Dalam menjalankan tugas, Presiden selalu menekankan yang dibutuhkan di kabinet bukan superman, tapi superteam, jadi kerja sama itu penting.
Presiden mencontohkan, ada program di masa lalu yang tidak sinkron, sehingga menjadi sia-sia. Contohnya, bangun bendungan, tapi tidak terhubung dengan irigasi. Buat pelabuhan, tapi tidak connect (terhubung) dengan jalan dan listrik, kan jadi sia-sia. Nah, Presiden ingin memastikan itu tidak terjadi lagi, sehingga penting untuk koordinasi antar kementerian.
Saya beruntung karena program saya butuh peran dari kementerian lain, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan. Saya beruntung didukung oleh Bapak Ibu Menteri sehingga percepatan pembangunan desa bisa bagus karena kita fokus ke lokus yang sudah kita sepakati bersama. Bahkan selain kementerian terkait, saya libatkan juga dunia usaha.
Presiden meminta Anda menjadi menteri untuk membenahi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota dan menumbuhkan perekonomian masyarakat desa. Apa saja yang sudah dilakukan dan seperti hasilnya?
Saya perhatikan desa itu menjadi miskin karena pembangunannya tidak fokus. Mereka tidak konsentrasi kepada satu tapi banyak komoditas. Akhirnya, ya tidak ada size-nya (kapasitas), tidak ada economic of skill-nya (keterampilan ekonomi). Produksi melalui mata rantai panjang. Ketika menjual, produknya ada masalah dan tidak jarang harganya malah jatuh karena tidak ada yang menyerap.
Belajar dari pengalaman ini, saya yang kebetulan berlatar belakang komoditas, minta kepala daerah, bupati mengusulkan mau fokus di komoditas apa. Tidak perlu banyak, satu sampai dua saja kata saya.
Contoh, Kabupaten Pandeglang (Banten). Dari 342 desa di wilayah itu, 154 desa masuk kategori tertinggal. Lalu, Bupatinya fokus ingin tanam jagung. Kami minta tolong ke Kementerian Pertanian. Ternyata ada 57 ribu hektare tanah siap ditanami jagung.
Kementerian Pertanian beri bantuan bibit, traktor gratis, Kementerian PUPR bangun jembatan, Kementerian BUMN melalui bank BUMN beri KUR.
Persoalan terakhir, produksi 500 ribu ton jagung di 57 ribu hektare siapa yang serap? Kebetulan, Pandeglang tidak jauh dari Balaraja, Cikupa, dan Cikande. Di sana ada 50 persen pabrik pakan ternak ada di sana. Beberapa perusahaan saya ajak sebagai pembeli, kami buat mata rantainya.
Saat ini, saya dapat laporan dari bupatinya, produksi jagung sudah 500 ribu ton dengan harga rata-rata Rp4.000 per kg. Mereka bisa dapat Rp2 triliun. Apa artinya Rp2 triliun ini? Di 2014, APBD Pandeglang hanya Rp1,8 triliun, PAD Rp180 miliar, tapi dari jagung saja sekarang dapat Rp2 triliun.
Upaya tersebut membuat desa tertinggal di Pandeglang turun dari 154 menjadi 75. Ini model yang kami terapkan ke desa-desa lain juga.
Secara nasional, Presiden Jokowi dalam RPJMN 2014-2019 menargetkan untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal. Berdasarkan Sensus BPS awal tahun ini, kami sudah berhasil mengentaskan hampir 6.500 desa tertinggal, target terlampau. Mudah-mudahan (sampai akhir tahun) bisa 8.000-8.500 desa tertinggal yang jadi maju.
Dalam lima tahun terakhir, peningkatan pendapatan masyarakat desa hampir 50 persen, sudah 47 persen, dari Rp504 ribu per bulan menjadi Rp802 ribu per bulan. Penurunan angka kemiskinan desa menurun lebih cepat dari kota. Angka stunting dari 37,2 persen di 2014, sudah 30,8 persen (2018).
Presiden punya Program Dana Desa, namun program ini dirasa minim dampak karena terlalu fokus untuk pembangunan infrastruktur. Seperti apa Anda melihatnya dan bagaimana seharusnya Dana Desa di pemerintahan selanjutnya?
Dana Desa selama ini memang digunakan untuk infrastruktur karena memang desa membutuhkan itu. Dan perlu dicatat kalau kita buat infrastruktur itu tidak ada cukupnya. Kami takut buat infrastruktur terus, nanti infrastrukturnya kebanyakan, sementara desa tidak punya income, maka untuk rawat infrastrukturnya tidak cukup.
Makanya sekarang infrastruktur sudah cukup. Presiden mengarahkan agar Dana Desa digunakan untuk pembedayaan SDM dan ekonomi desa, seperti buat BUMDes, desa wisata, dan sebagainya. Sekarang sudah banyak desa wisata yang pendapatan BUMDes-nya jauh lebih besar daripada Dana Desa yang diterima. Bahkan sudah ada beberapa desa yang bayar pajaknya jauh lebih besar daripada dana desa yang diterima.
Selama menjadi menteri, Anda kerap mengunjungi satu desa ke desa lainnya. Kesan apa yang Anda dapat soal pembangunan desa sekarang ini?
Rata-rata mereka mengapresiasi Presiden Jokowi karena memberikan Dana Desa. Sampai 2014 masih ada 5.000 desa yang tidak pernah mendapatkan dana pembangunan dari pusat. Tapi dengan Dana Desa dipastikan semuanya akan dapat.
Awal-awal ada protes memang, kenapa jalan yang dibuat di dusun yang ini dulu baru dusun yang lain. Padahal itu hasil musyawarah. Kan tidak bisa sekaligus. Alhamdulilalh lima tahun ini, jalan desa lebih bagus daripada jalan kota, kabupaten, dan provinsi. Masyarakat mengapresiasi adanya air bersih, MCK, dan sebagainya.
Yang agak berat kalau saya kunjungan ke desa itu wajib makan, jadi kalau satu hari berkunjung ke 10 desa, saya bisa makan 10 kali. Berat badan saya naik, susah untuk diet.
Bila Presiden Jokowi masih memberi kepercayaan kepada Anda untuk menjadi Menteri Desa dan PDTT, apakah Anda bersedia? Bila tidak diberi amanah lagi, sekiranya apa yang akan Anda lakukan ke depan?
Itu nanti urusan Presiden saja. Jadi menteri enak, bisa punya nama, bisa berbuat, bisa punya legacy (warisan kebijakan), tapi tidak bisa cari uang. Kalau dunia usaha bisa (cari uang), jadi ada pro kontranya. Latar belakang saya di dunia usaha, ya saya akan balik urus usaha.
Setiap organisasi ada hirarki, di pemerintahan adalah Presiden. Saya punya tugas melaksanakan visi yang ditetapkan oleh Presiden. Jadi saya harus bisa menangkap visi Presiden dan berusaha menjalankan. Kami tidak boleh create (menciptakan) visi sendiri, nanti tabrakan.
Begitu pula kepada anak buah (di Kementerian Desa), saya harus memastikan anak buah menjalankan visi presiden yang dibebankan kepada saya, jadi mereka tidak boleh punya visi sendiri. Dalam menjalankan tugas, Presiden selalu menekankan yang dibutuhkan di kabinet bukan superman, tapi superteam, jadi kerja sama itu penting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saya beruntung karena program saya butuh peran dari kementerian lain, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan. Saya beruntung didukung oleh Bapak Ibu Menteri sehingga percepatan pembangunan desa bisa bagus karena kita fokus ke lokus yang sudah kita sepakati bersama. Bahkan selain kementerian terkait, saya libatkan juga dunia usaha.
Saya perhatikan desa itu menjadi miskin karena pembangunannya tidak fokus. Mereka tidak konsentrasi kepada satu tapi banyak komoditas. Akhirnya, ya tidak ada size-nya (kapasitas), tidak ada economic of skill-nya (keterampilan ekonomi). Produksi melalui mata rantai panjang. Ketika menjual, produknya ada masalah dan tidak jarang harganya malah jatuh karena tidak ada yang menyerap.
Belajar dari pengalaman ini, saya yang kebetulan berlatar belakang komoditas, minta kepala daerah, bupati mengusulkan mau fokus di komoditas apa. Tidak perlu banyak, satu sampai dua saja kata saya.
Contoh, Kabupaten Pandeglang (Banten). Dari 342 desa di wilayah itu, 154 desa masuk kategori tertinggal. Lalu, Bupatinya fokus ingin tanam jagung. Kami minta tolong ke Kementerian Pertanian. Ternyata ada 57 ribu hektare tanah siap ditanami jagung.
Kementerian Pertanian beri bantuan bibit, traktor gratis, Kementerian PUPR bangun jembatan, Kementerian BUMN melalui bank BUMN beri KUR.
Saat ini, saya dapat laporan dari bupatinya, produksi jagung sudah 500 ribu ton dengan harga rata-rata Rp4.000 per kg. Mereka bisa dapat Rp2 triliun. Apa artinya Rp2 triliun ini? Di 2014, APBD Pandeglang hanya Rp1,8 triliun, PAD Rp180 miliar, tapi dari jagung saja sekarang dapat Rp2 triliun.
Upaya tersebut membuat desa tertinggal di Pandeglang turun dari 154 menjadi 75. Ini model yang kami terapkan ke desa-desa lain juga.
Secara nasional, Presiden Jokowi dalam RPJMN 2014-2019 menargetkan untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal. Berdasarkan Sensus BPS awal tahun ini, kami sudah berhasil mengentaskan hampir 6.500 desa tertinggal, target terlampau. Mudah-mudahan (sampai akhir tahun) bisa 8.000-8.500 desa tertinggal yang jadi maju.
Dalam lima tahun terakhir, peningkatan pendapatan masyarakat desa hampir 50 persen, sudah 47 persen, dari Rp504 ribu per bulan menjadi Rp802 ribu per bulan. Penurunan angka kemiskinan desa menurun lebih cepat dari kota. Angka stunting dari 37,2 persen di 2014, sudah 30,8 persen (2018).
Dana Desa selama ini memang digunakan untuk infrastruktur karena memang desa membutuhkan itu. Dan perlu dicatat kalau kita buat infrastruktur itu tidak ada cukupnya. Kami takut buat infrastruktur terus, nanti infrastrukturnya kebanyakan, sementara desa tidak punya income, maka untuk rawat infrastrukturnya tidak cukup.
Makanya sekarang infrastruktur sudah cukup. Presiden mengarahkan agar Dana Desa digunakan untuk pembedayaan SDM dan ekonomi desa, seperti buat BUMDes, desa wisata, dan sebagainya. Sekarang sudah banyak desa wisata yang pendapatan BUMDes-nya jauh lebih besar daripada Dana Desa yang diterima. Bahkan sudah ada beberapa desa yang bayar pajaknya jauh lebih besar daripada dana desa yang diterima.
Selama menjadi menteri, Anda kerap mengunjungi satu desa ke desa lainnya. Kesan apa yang Anda dapat soal pembangunan desa sekarang ini?
Rata-rata mereka mengapresiasi Presiden Jokowi karena memberikan Dana Desa. Sampai 2014 masih ada 5.000 desa yang tidak pernah mendapatkan dana pembangunan dari pusat. Tapi dengan Dana Desa dipastikan semuanya akan dapat.
Awal-awal ada protes memang, kenapa jalan yang dibuat di dusun yang ini dulu baru dusun yang lain. Padahal itu hasil musyawarah. Kan tidak bisa sekaligus. Alhamdulilalh lima tahun ini, jalan desa lebih bagus daripada jalan kota, kabupaten, dan provinsi. Masyarakat mengapresiasi adanya air bersih, MCK, dan sebagainya.
Yang agak berat kalau saya kunjungan ke desa itu wajib makan, jadi kalau satu hari berkunjung ke 10 desa, saya bisa makan 10 kali. Berat badan saya naik, susah untuk diet.
Bila Presiden Jokowi masih memberi kepercayaan kepada Anda untuk menjadi Menteri Desa dan PDTT, apakah Anda bersedia? Bila tidak diberi amanah lagi, sekiranya apa yang akan Anda lakukan ke depan?
Itu nanti urusan Presiden saja. Jadi menteri enak, bisa punya nama, bisa berbuat, bisa punya legacy (warisan kebijakan), tapi tidak bisa cari uang. Kalau dunia usaha bisa (cari uang), jadi ada pro kontranya. Latar belakang saya di dunia usaha, ya saya akan balik urus usaha.
Cinta Istri dan Otomotif
BACA HALAMAN BERIKUTNYA TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK