Jonan Sebut RI Perlu Belajar Hilirisasi Industri ke China

CNN Indonesia | Selasa, 15/10/2019 09:53 WIB
Jonan Sebut RI Perlu Belajar Hilirisasi Industri ke China Menteri ESDM Ignasius Jonan. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan pemerintah perlu belajar dari China dan Jepang dalam mengembangkan industri hilir di dalam negeri supaya defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) bisa diperbaiki.

Jonan menyebut China dan Jepang sejatinya sama dengan Indonesia; doyan mengimpor. Bedanya, kedua negara itu bisa mengolah lagi komoditas yang mereka impor agar menghasilkan nilai tambah. China, sebagai penghasil produksi batu bara juga banyak melakukan impor dari negara lain.

Dengan demikian, pasokan batu bara milik Negeri Tirai Bambu itu menggunung.


"Batu bara di China itu dijadikan avtur. Kita semangat untuk hilirisasi kurang. Begitu mau dibuat minta proyeksi ini itu dan sebagainya," ucap Jonan, Senin (14/10).

Sama halnya dengan China, Jepang juga melakukan impor untuk batu bara. Selain itu, Jepang juga membeli gas dan bahan bakar dari negara lain.

"Jepang punya produksi gas dalam negeri tapi tidak banyak, gas nya impor. Tapi transaksi berjalan defisit tidak? Tidak karena ekspornya besar. China juga," papar Jonan.

Maka itu, ia berharap industri hilirisasi di Indonesia bisa semakin berkembang dalam waktu mendatang. Masalahnya, Indonesia masih saja menderita defisit dalam beberapa tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]
Informasi saja, Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) pada kuartal II 2019 mencapai US$8,4 miliar atau 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Realisasi tersebut membengkak 21 persen jika dibandingkan kuartal I 2019, US$6,97 miliar.

Nilai CAD periode April-Juni 20019 juga melebar 6,2 persen dari periode yang sama tahun lalu yang tercatat US$7,95 miliar.

"Defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal II 2019 melebar dipengaruhi perilaku musiman repatriasi dividen dan pembayaran bunga utang luar negeri, serta perekonomian global yang kurang menguntungkan," ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko.

(aud/agt)