ANALISIS
Saat Ekonomi Indonesia di Tangan Para Politikus
Dinda Audriene | CNN Indonesia
Rabu, 23 Okt 2019 17:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan susunan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (23/10). Mayoritas menteri di sektor ekonomi diganti.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang dulunya ditempati Darmin Nasution kini digantikan oleh Airlangga Hartarto. Ia sebelumnya menjabat sebagai menteri perindustrian.
Sementara, Jokowi menunjuk Agus Gumiwang sebagai Menteri Perindustrian. Lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditempati oleh Erick Thohir.
Menteri Perdagangan diisi oleh Agus Suparmanto menggantikan Enggartiasto Lukita. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dijabat oleh Arifin Tasrif. Selanjutnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Untuk posisi yang tak berubah, antara lain Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Ekonom dari Institute for Development on Economic (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan Jokowi salah dalam menetapkan menteri ekonomi. Pasalnya, orang yang dipilih kebanyakan berasal dari kalangan politisi.
Khususnya, Airlangga yang saat ini menggantikan posisi Darmin Nasution sebagai menteri koordinator bidang perekonomian. Menurut Bhima, posisi strategis seperti itu seharusnya ditempati oleh seorang profesional.
"Kalau yang menempati dari politisi akan terjadi konflik kepentingan. Kondisi ekonomi kan lagi melambat, ada ancaman resesi global. Ini seharusnya dikelola oleh profesional," ucap Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).
Diketahui, Airlangga adalah seorang politisi dari Partai Golkar. Ia terjun ke dunia politik pada 2004 lalu sebagai Wakil Bendahara DPP Golkar. Setelah itu, ia juga sempat menjadi Anggota DPR RI dalam dua periode, yakni 2009-2014 dan 2014-2019.
Selain itu, ada Agus Gumiwang yang juga seorang politikus Golkar. Ditambah, Agus Suparmanto yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Syahrul yang berasal dari Partai NasDem.
Bhima khawatir menteri-menteri yang juga seorang politikus ini hanya akan bekerja sampai 2022 atau dua tahun jelang berakhirnya masa jabatan Jokowi. Sebab, mereka akan sibuk untuk menyusun strategi menyambut pemilihan presiden 2024 mendatang.
"Kerjanya bisa saja terpecah, hanya sampai 2022. Pecah untuk kemenangan 2024," ucapnya.
Lagi pula, pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang politisi biasanya untuk kepentingan pribadi dan partainya semata. Untuk itu, bisa saja keputusannya nanti bertabrakan dengan kepentingan ekonomi dalam negeri.
"Menteri-menteri dari politisi ini punya agenda berbeda-beda, punya agenda besar partai," ujar dia.
Makanya, ia ragu ekonomi dan investasi dalam negeri bisa meningkat tajam di pemerintahan Jokowi jilid kedua. Kalau sudah begitu, bukan tidak mungkin Jokowi akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) tahun depan.
Diketahui, pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada kuartal II 2019 hanya 5,05 persen secara tahunan. Angka itu melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,27 persen.
Sementara, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi sepanjang 2018 hanya naik dari Rp692,8 triliun menjadi Rp721,3 triliun atau 4,11 persen.
Secara persentase, pertumbuhannya melambat karena aliran investasi pada 2017 naik hingga 13,05 persen. Bukan hanya itu, investasi asing juga tampak lesu tahun lalu.
Angkanya turun 8,78 persen dari Rp430,5 triliun menjadi Rp392,7 triliun. Menyedihkannya lagi, ketika negara lain kecipratan investasi besar dari perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China, Indonesia justru harus gigit jari.
"Saya prediksi ada reshuffle, karena dalam 100 hari pemerintahan Jokowi tidak sesuai dengan ekspektasi. Apalagi kalau ekonomi semakin melambat, nanti pasti ada evaluasi," ujar Bhima.
Tak ayal, pasar merespons negatif pemilihan kabinet Jokowi. RTI Infokom mencatat pelaku pasar asing melakukan jual bersih (net sell) di all market Rp231,73 miliar, sedangkan di pasar reguler net sell sebesar Rp8,07 miliar.
Di sisi lain, Ekonom Bank Permata Josua Pardede masih optimistis orang-orang pilihan Jokowi masih bisa membawa ekonomi Indonesia lebih baik lagi. Terlebih, Sri Mulyani masih menempati posisi menteri keuangan.
"Posisi kunci tetap di Kementerian Keuangan. Bagaimana mengoptimalkan belanja ke daerah, sehingga diharapkan lebih produktif," terang Josua.
Soal banyaknya politisi yang menjadi menteri ekonomi di pemerintahan Jokowi jilid kedua ini, Josua menilai tak ada masalah. Hal ini khususnya Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Beliau (Airlangga) kan juga ada pengalaman yang sebelumnya di Kementerian Perindustrian, jadi tidak perlu belajar dari awal," pungkas Josua.
(sfr)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang dulunya ditempati Darmin Nasution kini digantikan oleh Airlangga Hartarto. Ia sebelumnya menjabat sebagai menteri perindustrian.
Sementara, Jokowi menunjuk Agus Gumiwang sebagai Menteri Perindustrian. Lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditempati oleh Erick Thohir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khususnya, Airlangga yang saat ini menggantikan posisi Darmin Nasution sebagai menteri koordinator bidang perekonomian. Menurut Bhima, posisi strategis seperti itu seharusnya ditempati oleh seorang profesional.
"Kalau yang menempati dari politisi akan terjadi konflik kepentingan. Kondisi ekonomi kan lagi melambat, ada ancaman resesi global. Ini seharusnya dikelola oleh profesional," ucap Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/10).
Selain itu, ada Agus Gumiwang yang juga seorang politikus Golkar. Ditambah, Agus Suparmanto yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Syahrul yang berasal dari Partai NasDem.
Bhima khawatir menteri-menteri yang juga seorang politikus ini hanya akan bekerja sampai 2022 atau dua tahun jelang berakhirnya masa jabatan Jokowi. Sebab, mereka akan sibuk untuk menyusun strategi menyambut pemilihan presiden 2024 mendatang.
"Kerjanya bisa saja terpecah, hanya sampai 2022. Pecah untuk kemenangan 2024," ucapnya.
"Menteri-menteri dari politisi ini punya agenda berbeda-beda, punya agenda besar partai," ujar dia.
Makanya, ia ragu ekonomi dan investasi dalam negeri bisa meningkat tajam di pemerintahan Jokowi jilid kedua. Kalau sudah begitu, bukan tidak mungkin Jokowi akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) tahun depan.
Diketahui, pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada kuartal II 2019 hanya 5,05 persen secara tahunan. Angka itu melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,27 persen.
Secara persentase, pertumbuhannya melambat karena aliran investasi pada 2017 naik hingga 13,05 persen. Bukan hanya itu, investasi asing juga tampak lesu tahun lalu.
Angkanya turun 8,78 persen dari Rp430,5 triliun menjadi Rp392,7 triliun. Menyedihkannya lagi, ketika negara lain kecipratan investasi besar dari perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China, Indonesia justru harus gigit jari.
"Saya prediksi ada reshuffle, karena dalam 100 hari pemerintahan Jokowi tidak sesuai dengan ekspektasi. Apalagi kalau ekonomi semakin melambat, nanti pasti ada evaluasi," ujar Bhima.
Di sisi lain, Ekonom Bank Permata Josua Pardede masih optimistis orang-orang pilihan Jokowi masih bisa membawa ekonomi Indonesia lebih baik lagi. Terlebih, Sri Mulyani masih menempati posisi menteri keuangan.
"Posisi kunci tetap di Kementerian Keuangan. Bagaimana mengoptimalkan belanja ke daerah, sehingga diharapkan lebih produktif," terang Josua.
Soal banyaknya politisi yang menjadi menteri ekonomi di pemerintahan Jokowi jilid kedua ini, Josua menilai tak ada masalah. Hal ini khususnya Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Beliau (Airlangga) kan juga ada pengalaman yang sebelumnya di Kementerian Perindustrian, jadi tidak perlu belajar dari awal," pungkas Josua.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK