Empat 'Sabda' Jokowi untuk Menteri agar Tak Miskin Hasil
CNN Indonesia
Kamis, 14 Nov 2019 19:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin target pembangunan dibuat dengan perencanaan yang kaya, namun miskin keberhasilan dalam implementasi. Ia meminta target pembangunan dibuat lebih realistis dan dikejar dengan usaha maksimal.
Hal ini disampaikannya kala membuka Sidang Kabinet Paripurna mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (14/11).
"Seringkali kita kaya dalam perencanaan, tapi miskin dalam implementasi atau eksekusi, karena itu dalam proses eksekusi, efektivitas dan proses delivery harus jadi tekanan dalam RPJMN 2020-2024," ungkap Jokowi.
Kepala negara memaparkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan para jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menyusun dan mengejar target pembangunan yang dituangkan ke dalam RPJMN 2020-2024. Pertama, ia ingin target pembangunan dibuat secara realistis, bukan sekadar formalitas dokumen.
"RPJMN bukan dokumen formalitas. Saya melihat ini sering hanya menjadi dokumen formalitas, tapi seharusnya betul-betul jadi panduan, jadi rencana menuju Indonesia maju," katanya.
Menurutnya, RPJMN seharusnya berisi soal target yang benar-benar bisa dikejar dan peta jalan serta program yang bisa dijalankan. Selain itu, apa yang sudah dirumuskan dalam RPJMN seharusnya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat.
[Gambas:Video CNN]
Tak ketinggalan, target pembangunan dalam RPJMN seharusnya turut memperhitungkan kondisi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global yang sedang terjadi.
"Misalnya, pertumbuhan ekonomi harus dikalkulasi dengan baik, bagaimana strategi untuk mencapai target, Begitu pula dengan penurunan kemiskinan, target harus jelas berapa persen dan dalam waktu berapa lama," katanya.
Kedua, target pembangunan dalam RPJMN harus mengacu pada visi dan misi presiden, bukan visi dan misi menteri. Pasalnya, Jokowi ingin para pembantunya benar-benar fokus dalam mengejar target pembangunan tersebut.
"Saya minta agar Bappenas dapat menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategis di kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi misi presiden dan wakil presiden," tuturnya.
Ketiga, kepala negara meminta agar target pembangunan dan perencanaan yang telah disusun sesuai dengan ketersediaan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuannya, agar semua program yang telah disusun bisa benar-benar berjalan atas sokongan keuangan negara.
"Karena itu, Bappenas dan Kementerian Keuangan harus menjadi tangan presiden dalam memastikan RPJMN terwujud dalam rencana dan anggaran kementerian," katanya.
Keempat, ia ingin pelaksanaan program RPJMN 2020-2024 mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Khususnya, bagi program-program prioritas, seperti pengembangan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur. (uli/asa)
Hal ini disampaikannya kala membuka Sidang Kabinet Paripurna mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (14/11).
"Seringkali kita kaya dalam perencanaan, tapi miskin dalam implementasi atau eksekusi, karena itu dalam proses eksekusi, efektivitas dan proses delivery harus jadi tekanan dalam RPJMN 2020-2024," ungkap Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"RPJMN bukan dokumen formalitas. Saya melihat ini sering hanya menjadi dokumen formalitas, tapi seharusnya betul-betul jadi panduan, jadi rencana menuju Indonesia maju," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Tak ketinggalan, target pembangunan dalam RPJMN seharusnya turut memperhitungkan kondisi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global yang sedang terjadi.
"Misalnya, pertumbuhan ekonomi harus dikalkulasi dengan baik, bagaimana strategi untuk mencapai target, Begitu pula dengan penurunan kemiskinan, target harus jelas berapa persen dan dalam waktu berapa lama," katanya.
Kedua, target pembangunan dalam RPJMN harus mengacu pada visi dan misi presiden, bukan visi dan misi menteri. Pasalnya, Jokowi ingin para pembantunya benar-benar fokus dalam mengejar target pembangunan tersebut.
"Saya minta agar Bappenas dapat menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategis di kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi misi presiden dan wakil presiden," tuturnya.
Ketiga, kepala negara meminta agar target pembangunan dan perencanaan yang telah disusun sesuai dengan ketersediaan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuannya, agar semua program yang telah disusun bisa benar-benar berjalan atas sokongan keuangan negara.
"Karena itu, Bappenas dan Kementerian Keuangan harus menjadi tangan presiden dalam memastikan RPJMN terwujud dalam rencana dan anggaran kementerian," katanya.
Keempat, ia ingin pelaksanaan program RPJMN 2020-2024 mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Khususnya, bagi program-program prioritas, seperti pengembangan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur. (uli/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK