ANALISIS

Ancaman Anggaran Bocor Bayangi Kartu Prakerja Jokowi

Agus Triyono, CNN Indonesia | Kamis, 21/11/2019 14:51 WIB
Ancaman Anggaran Bocor Bayangi Kartu Prakerja Jokowi Risiko kebocoran anggaran membayangi Program Kartu Prakerja. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai melaksanakan Program Kartu Prakerja pada 2020 mendatang. Total anggaran yang akan digelontorkan untuk melaksanakan program tersebut mencapai Rp10 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk membantu para pencari kerja, buruh atau korban PHK yang ingin mendapatkan pelatihan guna meningkatkan ketrampilan mereka supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik.

Anggaran rencananya akan digunakan untuk empat kegiatan. Pertama, membiayai pelatihan kerja. Dalam hal ini,  pemerintah menganggarkan biaya pelatihan mencapai Rp3 juta- Rp7 juta per orang. Besaran biaya bergantung pada jenis pelatihan yang diikuti peserta program.


Kedua, sebesar Rp0-Rp900 ribu untuk biaya sertifikasi. Ketiga, sebesar Rp500 ribu untuk bantuan melamar pekerjaan.

Keempat, sebesar Rp150 ribu untuk biaya pengisian survei bagi peserta usai mengikuti pelatihan. Survei dilakukan untuk mengetahui efektifitas Program Kartu Prakerja.

"Estimasi, dua juta penduduk akan mengikuti program ini," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (20/11) kemarin.

Ida mengatakan pihaknya menetapkan tiga syarat bagi masyarakat yang ingin ikut agar program tersebut nantinya bisa memberikan manfaat. Syarat tersebut antara lain berusia di atas 18 tahun, berkewarganegaraan Indonesia dan tidak sedang mengikuti program pendidikan formal.

"Kami juga akan menggunakan kuota jumlah. Penerima Kartu Prakerja di masing-masing wilayah nanti ditentukan variabel, antara lain tingkat pengangguran terbuka, jumlah pekerja muda dan permintaan tenaga kerja atau lowongan pekerjaan," katanya.

Kendati demikian, risiko kebocoran membayangi penyelenggaraan program itu jika tidak dikelola dengan baik. Anggaran tersebut rentan bocor dan disalahgunakan seperti Dana Desa.

Kekhawatiran itu dirasakan oleh Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal. Ia menilai munculnya kebocoran dana muncul jika pemerintah gagal menyeleksi dengan baik peserta yang ingin mengikuti pelatihan.

Untuk menangani hal tersebut, Faisal merasa pemerintah perlu menentukan sistem kuota yang baik dengan mendesain perekrutan peserta.

"Sebelum diimplementasikan, kartu prakerja ini harus diperhatikan dari sistem filtrasi desain eligibility-nya, atau siapa saja dengan kriteria yang betul-betul layak membutuhkan program ini," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, Faisal juga berpendapat sistem penjaringan dan seleksi yang dilakukan secara online dapat meningkatkan human error. Sebab, penyeleksi tidak bertatap muka langsung dengan pendaftar sehingga lemah dari sisi sisi pengawasan.

"Proses seleksi, yang menentukan siapa saja yang dapat dan juga sistem monitoring-nya itu penting supaya program efektif. Online memang memudahkan tapi ditakutkan dapat menimbulkan human error karena tidak tatap muka, tapi mesin yang menjalankan," tuturnya.

Setelah dijaring, lanjut Faisal, proses pendampingan pasca pelatihan juga harus dilakukan secara intens. Menurutnya, pemerintah harus membuat mekanisme yang dapat mengawasi dengan baik para peserta yang telah mengikuti pelatihan dan sedang mencari kerja.

"Supaya betul-betul mengetahui modal yang telah diberikan tidak hanya hangus begitu saja. Jadi jangan hanya sekedar membagikan kartu, kemudian di lepas. Harus ada proses pendampingan, dan pemantauan lebih lanjut. Harus ada pengarahan kepada pencari kerja tersebut," jelasnya.

Pemerintah akan menggelontorkan Rp10 triliun untuk membiayai Program Kartu Prakerja. (CNN Indonesia/Djonet Sugiarto).
Senada, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi juga mencium potensi kebocoran anggaran. Hal itu bisa terjadi dari permainan data penerima bantuan program maupun pada balai latihan yang diikutsertakan dalam program.

Untuk mencegah kebocoran, sambungnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bisa melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Pengawasan tidak diawal, tapi di akhir. Setelah dinilai BPK, lakukan evaluasi, mana kekurangan, mana masalahnya perbaiki," ujarnya.

Fithra mengingatkan pemerintah harus matang dalam menghitung anggaran yang dibutuhkan, peruntukan dan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut.

Langkah tersebut diperlukan agar nantinya Program Kartu Prakerja tidak hanya dilaksanakan sekadar untuk memenuhi janji politik saja tanpa bisa benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Dampaknya harus jelas, jangan hanya program terselenggara tapi ternyata tidak memberikan dampak dan manfaat ke masyarakat," jelasnya.

Bukan Jawaban Satu-satunya

Sebenarnya, Program Kartu Prakerja bukan satu-satunya jawaban yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh penghidupan yang layak. Fithra menilai masih ada masalah lain yang perlu diatasi pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan kurikulum pendidikan kejuruan di dalam negeri.

Menurutnya, saat ini kurikulum sekolah kejuruan dan pelatihan di dalam negeri cukup tertinggal dibandingkan negara lain.

Ketertinggalan tersebut sering membuat tenaga kerja yang dihasilkan oleh balai latihan kerja atau sekolah kejuruan di dalam negeri tidak cocok dengan kebutuhan industri.

Dengan kondisi tersebut, tidak mengherankan kalau sekarang ini jumlah lulusan SMK yang menganggur cukup tinggi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase kontribusi pengangguran lulusan SMK terhadap tingkat pengangguran terbuka sampai dengan Agustus 2019 kemarin mencapai 10,42 persen.

Tak hanya kurikulum, dari sisi kualitas instruktur pun Indonesia kalah jauh. Sebagai pembanding Jerman.

Data yang dimilikinya, jumlah instruktur handal di balai latihan kerja mencapai 133 ribu orang. Tapi, balai latihan kerja di Indonesia hanya memiliki 2.000 instruktur.

Menurutnya, masalah tersebut harus segera diatasi. Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa bekerja sendiri.

Mereka harus melibatkan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mengatasi masalah tersebut.

"Karena kalau dibiarkan dan Kartu Prakerja diberikan, ketika masyarakat mendapatkan mengikuti program, kemudian instrukturnya tidak ada bagaimana," katanya.

Kekhawatiran senada juga dilontarkan Ekonom dan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati. Ia khawatir efektivitas dana program Kartu Prakerja dapat terancam dengan membludaknya ketertarikan masyarakat yang berada di luar data tingkat pengangguran terbuka.

"Persoalannya, orang yang mempunyai karakteristik (kriteria pengangguran) seperti itu besar sekali jumlahnya. Mungkin lebih dari 37 juta yang orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang memadai, pasti sangat tertarik dengan program itu. Sementara dana dari pemerintah ini kan terbatas, tidak mungkin bisa meng-cover begitu banyak orang," ujarnya.

Terlebih, masyarakat yang bekerja di sektor informal membludak sehingga menambah beban dana yang harus ditanggung oleh pemerintah. Seperti misalnya, orang-orang yang kesehariannya menjadi driver online yang juga dapat ikut terbuai dengan tawaran insentif dari pemerintah.

Menurut Enny, pemerintah seharusnya juga lebih memikirkan sisi permintaan dibandingkan terlalu fokus terhadap peningkatan suplai tenaga kerja, dengan memberikan insentif terhadap bisnis-bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan juga Industri yang besar dana dalam menyerap tenaga kerja.

[Gambas:Video CNN]
"Industri-industri kecil, menengah ataupun industri besar yang dimana mereka mampu menyediakan lapangan kerja, itu yang sebenarnya sangat efektif untuk diberikan insentif supaya mereka bisa menyerap lapangan kerja lebih baik," tuturnya.

Pasalnya, apabila yang ditingkatkan hanya dari sisi suplai tenaga kerja, hal itu akan berpengaruh kepada keseimbangan antara jumlah pencari kerja dan penerima kerja. Apabila hal tersebut terjadi maka menimbulkan suplai pekerja yang berlebih, yang berujung pada peningkatan pengangguran.

"Maka dari itu, perlu adanya program kombinasinya, diantaranya, bagaimana selain melatih pencari kerja, memfasilitasi juga dengan memberikan insentif kepada sektor-sektor yang mampu menyediakan lapangan kerja, sehingga pemerintah juga tidak boros dana sementara strateginya tidak tepat sasaran," jelasnya.
(ara)