Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan
Sri Mulyani mengungkapkan banyak pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (
Kemenkeu), khususnya di Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang menjadi makelar pada 15 tahun silam.
Saat itu, ia baru saja ditunjuk sebagai menteri keuangan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sri Mulyani kembali mengenang aktivitasnya saat mengunjungi kantor DJBC di Tanjung Priok pada 2004-2005 silam.
Menurutnya, banyak karyawan DJBC yang merangkap sebagai makelar. Tak jarang, mereka juga bekerja sama dengan calo yang 'nongkrong' di kantor DJBC Tanjung Priok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ke Tanjung Priok dikasih tahu oleh Pak Heru Pambudi (Direktur Jenderal Bea dan Cukai), itu dulu semua gedung dan ruangan banyak yang bawa map-map, banyak calo," ucap Sri Mulyani, Selasa (3/12).
Selain di DJBC, rupanya mental makelar diakui Sri Mulyani juga terjadi di beberapa direktorat lain, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Ia mengaku masih sering ditanya mengenai pencairan dana alokasi khusus (DAK) oleh sejumlah pihak. Padahal, proses pencairannya kini sudah dilakukan secara daring (
online).
"Di Indonesia tuh apa-apa dimanfaatkan, misalnya DAK penyalurannya sering dianggap butuh lobi-lobi. Padahal ada sistem
online dalam penyalurannya," tutur Sri Mulyani.
Oleh karena itu, Sri Mulyani berpendapat perlu ada perbaikan di sistem anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan begitu, tak ada kesalahan dalam pencairan anggaran.
"Reformasi bidang belanja negara harus dilakukan. Kami dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah bertemu untuk perbaiki sistem," pungkas Sri Mulyani.
[Gambas:Video CNN] (aud/agt)