Pembisik Jokowi Janji Tak Manfaatkan Jabatan Demi Bisnis

Jakarta, CNN Indonesia -- Tiga pembisik Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Dato Sri Tahir, Arifin Panigoro, dan Putri Kuswisnuwardhani, berjanji tak akan memanfaatkan jabatan sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk kepentingan bisnis mereka.

"Saya kira, kami ini profesional. Kami tahu bagaimana memisahkan kepentingan pribadi dan negara, maka tidak perlu khawatir. Sudah ada kemampuan untuk memisahkan (kepentingan)," ujar Tahir kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/12).

Orang terkaya ke-7 di Indonesia versi Forbes itu juga janji bakal bertanggung jawab penuh dalam memegang amanah yang diberikan oleh Jokowi. Sebab, jabatan 'kaki tangan presiden' sebenarnya bukan yang pertama kali dipegangnya.

Sebelumnya, ia pernah menjadi utusan khusus presiden di bidang investasi pada pemerintahan Kabinet Kerja. Jabatan itu diembannya selama lima tahun penuh. "Jadi sekarang hanya pindah tempat. Tentu jabatan itu kehormatan dan tanggung jawab, jangan ambil kehormatannya, tapi tanggung jawabnya tidak diambil. Saat dilantik kan kami diminta setia, jalankan tugas selurus-lurusnya," ungkapnya.

Lihat juga: Tahir, Orang Kaya ke-7 di RI jadi 'Penasihat' Jokowi

Ia melanjutkan nasihat di bidang investasi masih dibutuhkan oleh Jokowi. Maklum, Indonesia perlu banyak kucuran dana untuk melangsungkan pembangunan.

"Investasi Indonesia harus lebih baik dari India, harus dikawal sampai bagaimana uangnya bisa jadi rupiah, itu mungkin yang penting, karena kalau cuma niat kan belum cukup," katanya.

Kendati begitu, ia mengaku belum tahu betul apa tugas yang dititipkan Jokowi kepadanya. Sebab, pembagian bidang belum diberikan oleh Ketua Wantimpres Wiranto. Namun, ia ingin memberi masukan terkait pengentasan kemiskinan.

Hal ini, sambung dia, dikarenakan jurang si kaya dan si miskin masih terlalu dalam di Indonesia. "Saya ingin lebih banyak di pengentasan kemiskinan di wilayah desa, itu passion (hasrat). Kalau menurut teori ekonomi, pakai pajak, pajak yang kaya harus dikenakan lebih banyak, itu kan pemerataan. Tapi diharapkan juga swasta bisa isi celah-celah baik di kesehatan dan pendidikan," terang dia.

Lihat juga: Ratu Kosmetik Putri Kuswisnu Wardani Jadi Pembisik Jokowi

Arifin Panigoro, anggota Wantimpres lainnya juga memastikan tidak akan mencampur-adukan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional. "Kami harus jadi resmi penasihat ya untuk kepentingan umum. Kalau kepentingan perusahaan, ngapain saya jadi penasihat," ucapnya.

Pun demikian, Arifin mengaku belum mengetahui bidang yang akan didudukinya. Namun, ia mengaku ingin bisa memberi masukan soal pengentasan masalah penyakit Tuberkulosis alias TBC, meski memiliki latar belakang sebagai pengusaha di bidang energi.

"Karena saya kan pegiat dan pemberantas soal Tuberkulosis, tapi nanti lah, tunggu presiden minta apa. Dari waktu ke waktu saya sampaikan terus sekarang dengan kedudukan jadi tata cara kami sesuaikan," katanya.

Sementara, Putri Kuswisnuwardhani mengaku siap meninggalkan berbagai jabatannya saat ini demi kepentingan jabatan Wantimpres. Salah satunya sebagai Wakil Ketua Kadin Indonesia.

Lihat juga: Arifin Panigoro, dari Bos Medco Hingga Wantimpres

"Tentu nanti saya harus juga melepaskannya. Tapi kebetulan saya sudah lama di KEIN, lima tahun, jadi tahu persis soal masukan dari masing-masing sektor," tuturnya.

Menurut Putri, Jokowi masih butuh banyak masukan terkait bidang percepatan izin usaha. Hal ini sejalan dengan fokus kepala negara yang ingin meningkatkan aliran investasi dengan kebijakan penyatuan undang-undang alias omnibus law.

"Dengan dulu saya di KEIN, saya banyak serap aspirasi dari pengusaha dan itu bisa jadi modal bagi kami di Wantimpres tentunya punya akses untuk beri masukan yang lebih banyak ke Presiden," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN] (uli/bir)