Jokowi Sentil Pemda Soal Pembangunan Infrastruktur Daerah

CNN Indonesia | Senin, 16/12/2019 12:12 WIB
Presiden Jokowi mengisyaratkan Pemerintah Daerah untuk ikut membangun infrastruktur di daerahnya. Presiden Jokowi mengisyaratkan Pemerintah Daerah untuk ikut membangun infrastruktur di daerahnya. (Biro Pers Sekretariat Presiden /Laily Rachev).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikeras menyelesaikan pembangunan infrastruktur di era kepemimpinannya. Ia bahkan menegaskan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur di kawasan industri, kawasan produksi pertanian, kawasan produksi perikanan, hingga kawasan wisata.

"Misalnya, ada jalan tol, sambungkan ke kawasan pertanian. Siapa yang menyambung? Ada pemprov, pemkab, pemkot. Tugas bapak ibu semuanya adalah sambungkan. Kalau tidak memiliki kemampuan di APBD, bisa dikonsultasikan kepada Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono)," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12).

Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur penting dilanjutkan karena akan memperkokoh fondasi RI dalam berkompetisi dengan negara-negara lainnya.


"Sambungkan airport yang telah dibangun atau sedang dibangun dengan kawasan wisata. Setelah ini selesai, tugas Menteri Pariwisata (Wishnutama) yang melakukan promosi besar-besaran," terang dia.

Untuk saat ini, pemerintah menetapkan fokus pada 5 wilayah, yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Likupang di Sulawesi Utara, dan Borobudur Magelang di Jawa Tengah.

Selanjutnya, sambung Jokowi, pemerintah akan fokus pada Bangka Belitung, Wakatobi, Bromo, Raja Ampat, dan Morotai.

"Jangan sampai kejadian 5 tahun lalu, saya datang ke sebuah provinsi, bendungan sudah ada bangunannya, tapi sudah bertahun-tahun irigasinya tidak ada. Untuk apa bendungan itu? Ada juga pelabuhan dibangun di Kalimantan, tapi jalannya tak disambung untuk apa pelabuhan itu?" imbuh Jokowi.

Oleh karenanya, ia menegaskan agar pemerintah daerah menjalankan fungsi otonomi di masing-masing daerahnya. "Jangan sampai ada swasta mau masuk, bangun bandara, pelabuhan, jalan, tapi pemda nggak memberikan izin. Ini kesalahan besar," katanya.
[Gambas:Video CNN] (fra/bir)