Penantian Mubazir Nasabah Jiwasraya di Kantor Erick Thohir
CNN Indonesia
Selasa, 17 Des 2019 18:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Harapan belasan nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencari kepastian pembayaran tunggakan klaim produk asuransi tabungan rencana (saving plan) ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sirna. Pasalnya, tidak ada satu pun pejabat di kementerian yang dikomandoi Erick Thohir tersebut mau keluar dan menemui mereka.
Menunggu lebih dari dua jam, 15 nasabah Jiwasraya yang hadir hanya berhasil bertemu kepala keamanan atau satpam Kementerian BUMN.
Lee, salah satu nasabah yang sudah hadir sekitar pukul 10.40 WIB mengaku bertemu dengan kepala bagian keamanan bernama Duwet. Padahal, sebelumnya ia dan 14 nasabah lain dijanjikan bisa bertemu dengan Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga.
"Satpam bilang akan bantu pukul 13.00 WIB ditemukan dengan Pak Arya sebagai staf khususnya Pak Erick Thohir (Menteri BUMN). Kami tunggu," ucap Lee, Senin (17/12)
Menurut Lee, satpam Kementerian BUMN menyatakan kalau Arya ada jadwal rapat hingga sore, sehingga tak bisa menemui rombongan nasabah Jiwasraya. Tak hilang akal, Lee sempat menghubungi Arya melalui pesan singkat dan telepon, tapi sayang hasilnya nihil.
"Sudah dihubungi tapi tidak dibalas," imbuhnya.
Ini sebenarnya bukan yang pertama Kementerian BUMN didatangi sejumlah nasabah Jiwasraya. Lee bilang ia dan sejumlah nasabah lain sempat menyambangi Kementerian BUMN di era Rini Soemarno pada pertengahan tahun ini.
Hasilnya, bisa dibilang hampir serupa dengan hari ini. Mereka lagi-lagi hanya diterima sampai pihak keamanan Kementerian BUMN.
Lebih parah lagi, saat itu mereka tak diperkenankan menunggu di ruang tunggu.
"Kami dulu diterima di bunker (basement), sekarang lebih baik di ruang tunggu," jelas Lee.
Nasabah lainnya, Haresh, mengaku kecewa dengan sikap Kementerian BUMN. Hal itu juga tampak pada raut wajahnya setelah keluar dari gedung.
Wirausaha yang datang ke Kementerian BUMN bersama anaknya ini meminta pemerintah, sebagai pemegang saham terbesar Jiwasraya memberikan kejelasan kepada nasabah. Haresh menegaskan pemerintah mesti bertanggung jawab atas tunggakan klaim Jiwasraya.
"Kami harapkan BUMN ada kejelasan. Jangan didiemin saja. Ini kan milik negara, jangan dibiarkan bangkrut begini," terang dia.
Apalagi, sekumpulan nasabah Jiwasraya telah mengirimkan surat untuk bertemu Erick sejak 12 Desember 2019. Namun, tak ada jawaban dari Kementerian BUMN.
"Lima hari kan cukup lama. Ini satu gedung kenapa lima hari surat belum sampai menteri. Ini satu hal yang tak masuk akal," ujar Haresh.
Uang yang digunakan Haresh dalam membeli polis asuransi juga tidaklah sedikit. Uang itu merupakan tabungannya sejak masih muda hingga masuk masa tua.
[Gambas:Video CNN]
"Kerugiannya substansial. Rata-rata ini jeri payah menabung dari muda sampai tua," jelas Haresh.
Selain itu, dua anak Haresh juga ikut membeli polis asuransi produk saving plan di Jiwasraya. Artinya, kerugian yang ditanggung menjadi berkali-kali lipat jika Jiwasraya terus mengulur waktu membayar klaim jatuh tempo.
Dengan penolakan Kementerian BUMN bertemu nasabah Jiwasraya hari ini, pemegang polis pun pulang dengan tangan hampa. Namun begitu, mereka tak pantang menyerah.
Belasan nasabah itu juga akan berkunjung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bertemu petinggi lembaga tersebut. Hanya saja, Haresh belum tahu pasti siapa yang bisa ditemui di OJK.
Sebagai informasi, Jiwasraya sedang mengalami masalah likuiditas. Perusahaan menunda pembayaran klaim polis asuransi dari produk saving plan yang jatuh tempo sebesar Rp802 miliar pada Oktober 2018 lalu.
(aud/agt)
Menunggu lebih dari dua jam, 15 nasabah Jiwasraya yang hadir hanya berhasil bertemu kepala keamanan atau satpam Kementerian BUMN.
Lee, salah satu nasabah yang sudah hadir sekitar pukul 10.40 WIB mengaku bertemu dengan kepala bagian keamanan bernama Duwet. Padahal, sebelumnya ia dan 14 nasabah lain dijanjikan bisa bertemu dengan Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ini sebenarnya bukan yang pertama Kementerian BUMN didatangi sejumlah nasabah Jiwasraya. Lee bilang ia dan sejumlah nasabah lain sempat menyambangi Kementerian BUMN di era Rini Soemarno pada pertengahan tahun ini.
Hasilnya, bisa dibilang hampir serupa dengan hari ini. Mereka lagi-lagi hanya diterima sampai pihak keamanan Kementerian BUMN.
"Kami dulu diterima di bunker (basement), sekarang lebih baik di ruang tunggu," jelas Lee.
Nasabah lainnya, Haresh, mengaku kecewa dengan sikap Kementerian BUMN. Hal itu juga tampak pada raut wajahnya setelah keluar dari gedung.
Wirausaha yang datang ke Kementerian BUMN bersama anaknya ini meminta pemerintah, sebagai pemegang saham terbesar Jiwasraya memberikan kejelasan kepada nasabah. Haresh menegaskan pemerintah mesti bertanggung jawab atas tunggakan klaim Jiwasraya.
Apalagi, sekumpulan nasabah Jiwasraya telah mengirimkan surat untuk bertemu Erick sejak 12 Desember 2019. Namun, tak ada jawaban dari Kementerian BUMN.
"Lima hari kan cukup lama. Ini satu gedung kenapa lima hari surat belum sampai menteri. Ini satu hal yang tak masuk akal," ujar Haresh.
Uang yang digunakan Haresh dalam membeli polis asuransi juga tidaklah sedikit. Uang itu merupakan tabungannya sejak masih muda hingga masuk masa tua.
[Gambas:Video CNN]
"Kerugiannya substansial. Rata-rata ini jeri payah menabung dari muda sampai tua," jelas Haresh.
Selain itu, dua anak Haresh juga ikut membeli polis asuransi produk saving plan di Jiwasraya. Artinya, kerugian yang ditanggung menjadi berkali-kali lipat jika Jiwasraya terus mengulur waktu membayar klaim jatuh tempo.
Dengan penolakan Kementerian BUMN bertemu nasabah Jiwasraya hari ini, pemegang polis pun pulang dengan tangan hampa. Namun begitu, mereka tak pantang menyerah.
Belasan nasabah itu juga akan berkunjung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bertemu petinggi lembaga tersebut. Hanya saja, Haresh belum tahu pasti siapa yang bisa ditemui di OJK.
Sebagai informasi, Jiwasraya sedang mengalami masalah likuiditas. Perusahaan menunda pembayaran klaim polis asuransi dari produk saving plan yang jatuh tempo sebesar Rp802 miliar pada Oktober 2018 lalu.
(aud/agt)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK