Ibu Kota Baru, Milenial dan Kegelisahan 'Ghost Town' Bappenas
CNN Indonesia
Selasa, 31 Des 2019 06:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Hujan deras yang mengguyur Jakarta Jumat (27/12) sore tak serta menyurutkan antusias para milenial Jakarta untuk mencari tahu mengenai ibu kota baru mereka.
Tak kurang dari 30 orang milenial ibu kota memenuhi gedung diskusi bertajuk "Balikpapan Menyambutmu" yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Matalokal, M Bloc Space, Jakarta Selatan.
Sebut saja Aditya Herlambang, yang secara aktif ikut menyuarakan pandangannya soal rencana pemindahan ibu kota.
Dirinya menyatakan tak keberatan jika ibu kota harus pindah. Ia juga tak keberatan jika harus menetap di ibu kota baru di Penajem Paser, Balikpapan.
Sikap tersebut disampaikannya setelah mengunjungi Balikpapan. Dalam kunjungannya tersebut ia meyakini Penajem Paser adalah lokasi yang tepat untuk dijadikan ibu kota negara.
"Sempat ke Balikpapan juga, kotanya rapi, secara ekonomi bagus, tinggal di sana saja nyaman apalagi jadi kota," paparnya.
Meski tak keberatan, ada satu kekhawatiran terlintas di benak Aditya terkait lokasi pemindahan ibu kota. Kekhawatiran ia sampaikan terkait ancaman kabut asap yang bisa menjadi tamu tahunan di ibu kota baru tersebut.
Kekhawatiran Adit tak mengherankan. Pasalnya lokasi ibu kota baru memang dekat dengan hutan.
Kebakaran hutan juga masih menghantui Pulau Kalimantan pada setiap musim kemarau. Segendang sepenarian, Adam juga menyampaikan dukungannya. Milenial berusia 21 tahun tersebut senang ibu kota dipindah keluar dari Jawa.
Menurutnya, langkah tersebut bisa mendukung perekonomian di luar Jawa. Namun ia mengingatkan posisi Kalimantan yang rawan akan konflik.
"Harus dilihat lagi pola sisi keamanan, kan dekat dengan Malaysia dan Laut China Selatan. Karena kita menaruh pemerintahan di sana, itu yang harus dilihat lagi," jelasnya.
Sejak diumumkan Presiden Jokowi Agustus lalu, diskusi pemindahan ibu kota sering dilakukan. Setelah peninjauan lokasi dan ditetapkannya Pulau Kalimantan sebagai kandidat tunggal, baru Senin tanggal 23 Desember lalu pemerintah mengumumkan pemenang sayembara desain ibu kota baru.
Berbagai kebijakan pendukung seperti jalan tol lintas provinsi, transportasi umum, drainase, bendungan, pelabuhan serta prasarana dasar digelontorkan demi keberhasilan misi Presiden Jokowi tersebut.
Berdasarkan kajian PPN/Bappenas, perkiraan anggaran pembangunan fisik ibu kota negara mencapai Rp446 triliun. Anggaran ini digunakan untuk menunjang fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang dan pengadaan lahan.
Jika dirinci, anggaran pembangunan infrastruktur fungsi pendukung sebesar Rp265,1 triliun atau 57 persen dari total perkiraan kebutuhan dana.
Sementara fungsi penunjang diperkirakan menelan Rp160,2 triliun atau 34 persen. Untuk anggaran infrastruktur fungsi utama pemerintah diproyeksikan membutuhkan Rp32,7 triliun atau 7 persen. Sementara itu untuk anggaran pengadaan lahan sebesar Rp 8 triliun atau 2 persen dari total perkiraan dana.
Sementara untuk skema anggaran itu sendiri akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan kerja sama pemanfaatan dengan swasta.
Dua Sisi Mata Koin
Meski bukan pertama kalinya wacana pemindahan ibu kota diwacanakan, namun kegelisahan dan penolakan menjadi bagian penting menuju terealisasinya mimpi Jokowi pada 2024. Tercatat Komisi II DPR, aktivis lingkungan dari Jatam, WALHI, Jatam Kaltim, dan Kiara sempat menolak kebijakan pemindahan lokasi ibu kota ini.
Meski tak lagi terdengar gaung penolakan mereka, namun langkah Jokowi tak serta-merta menjadi enteng. Masih banyak persoalan yang harus ditelaah agar mimpi besar Jokowi tak lalu menjadi mimpi buruk bangsa ini.
Sekretaris Tim Kajian Ibu Kota Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Hayu Prasasti memaparkan tenggat waktu yang diberikan Jokowi menjadi sebuah faktor yang harus diperhatikan.
[Gambas:Video CNN]
Ia memaparkan kendala waktu tersebut mengharuskan pembangunan ibu kota baru harus dilakukan secara paralel.
"Jadi tidak bisa dikerjakan secara satu-satu, tidak bisa. Berjalan paralel, makanya urban desain jalan, master plan jalan, rencana UU ibukota juga seiring," paparnya.
Selain masalah waktu, Bappenas juga memperhitungkan faktor lain. Salah satunya, keberhasilan dalam memindahkan ibu kota.
Mencontoh 35 negara yang telah memindahkan ibu kota dalam 100 tahun terakhir, Bappenas memaparkan keberhasilan serta kegagalan negara-negara terdahulu ini menjadi pembelajaran yang dikaji.
Menurutnya, hanya Indonesia lah satu-satunya negara yang memindahkan ibu kota dengan jarak melebihi 1.000 kilometer (Km) dari lokasi saat ini. Hal ini disebutkan menjadi tantangan tersendiri.
Dalam penjajakan potensi kegagalan pemindahan ibu kota ke depannya, Hayu mengatakan indikator yang dipilihnya ialah motivasi, tujuan dan tingkat kesuksesan. Dari 35 negara tersebut, Hayu penjajakan dan studi dilakukan pada 3 negara yaitu Brazil, Australia dan Myanmar.
Menurutnya motivasi pemindahan ibu kota Rio de Janeiro ke Brazil serupa dengan Indonesia yaitu identitas, persatuan bangsa serta pemerataan populasi dan ekonomi. Juga secara jarak, Brazil adalah salah satu yang paling jauh letak pemindahannya yakni 934 Km.
Kemiripan komitmen pemindahan ibu kota dalam tenggat waktu 5 tahun pula yang menjadikan negara itu ideal untuk dijadikan indikator penentu keberhasilan ke depannya.
Contoh keberhasilan lainnya, Australia yang memindahkan ibu kota dari Sydney ke Canberra tanpa memindahkan distrik bisnis dan perdagangan. Ini menjadi sebuah pembelajaran yang diadopsi Bappenas.
Meski demikian, catatan lainnya yang perlu diingat ialah dibutuhkan 20 tahun bagi Australia dalam proses pemindahan ibu kota berjarak 247 km ini.
Selain mempelajari pola negara-negara berhasil, Bappenas dalam hal ini turut menelaah contoh gagal. Disebutkan kekeliruan Myanmar dalam pemindahan ibu kotanya dari Yangon ke Naypidaw menjadi pelajaran yang tak ingin diulang Indonesia.
Hayu menegaskan ketidaktepatan Myanmar dalam memilih lokasi serta sektor pilihan pengganti pusat perekonomian menjadi tiket kegagalan mereka.
"Kita pelajari sehingga ini harus hati-hati sekali. Jangan sampai nanti kawasan pusat pemerintahan pindah tapi terus jadi ghost town (kota kosong)," jelasnya.
Ambisi Jokowi
"Pokoknya akhir 2024 harus pindah (ibu kota)," kalimat Jokowi tersebut lah yang kemudian mendesak para menteri Kabinet Maju untuk bergerak cepat. Perintah Jokowi jelas, ia ingin pemindahan ibu kota dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir.
Menurutnya pemindahan ibu kota adalah urgen, Jokowi tak ingin membiarkan beban Jakarta dan Pulau Jawa menjadi semakin berat. Namun jika dilakukan secara terburu-buru tanpa menimbang secara teliti, niat baik Jokowi dapat menjadi musibah yang bisa diturunkan pada presiden selanjutnya.
Meski menyanggupi perintah presiden sebagai bagian dari Bappenas yang 'baik', namun ada ketakutan dalam hati Hayu. Saat ditanya mengenai potensi maksimal realisasi pemindahan ibu kota dalam kurun waktu empat tahun ini.
Hayu mengaku ada kekhawatiran yang menyelinap.
"Secara personal saya khawatir diburu-buru tapi sebagai warga negara Bappenas yang baik kita berusaha," katanya.
(wel/agt)
Tak kurang dari 30 orang milenial ibu kota memenuhi gedung diskusi bertajuk "Balikpapan Menyambutmu" yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Matalokal, M Bloc Space, Jakarta Selatan.
Sebut saja Aditya Herlambang, yang secara aktif ikut menyuarakan pandangannya soal rencana pemindahan ibu kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Jokowi meninjau lahan di calon ibu kota baru. (Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) |
Sikap tersebut disampaikannya setelah mengunjungi Balikpapan. Dalam kunjungannya tersebut ia meyakini Penajem Paser adalah lokasi yang tepat untuk dijadikan ibu kota negara.
Meski tak keberatan, ada satu kekhawatiran terlintas di benak Aditya terkait lokasi pemindahan ibu kota. Kekhawatiran ia sampaikan terkait ancaman kabut asap yang bisa menjadi tamu tahunan di ibu kota baru tersebut.
Kekhawatiran Adit tak mengherankan. Pasalnya lokasi ibu kota baru memang dekat dengan hutan.
Menurutnya, langkah tersebut bisa mendukung perekonomian di luar Jawa. Namun ia mengingatkan posisi Kalimantan yang rawan akan konflik.
"Harus dilihat lagi pola sisi keamanan, kan dekat dengan Malaysia dan Laut China Selatan. Karena kita menaruh pemerintahan di sana, itu yang harus dilihat lagi," jelasnya.
Sejak diumumkan Presiden Jokowi Agustus lalu, diskusi pemindahan ibu kota sering dilakukan. Setelah peninjauan lokasi dan ditetapkannya Pulau Kalimantan sebagai kandidat tunggal, baru Senin tanggal 23 Desember lalu pemerintah mengumumkan pemenang sayembara desain ibu kota baru.
Berdasarkan kajian PPN/Bappenas, perkiraan anggaran pembangunan fisik ibu kota negara mencapai Rp446 triliun. Anggaran ini digunakan untuk menunjang fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang dan pengadaan lahan.
Jika dirinci, anggaran pembangunan infrastruktur fungsi pendukung sebesar Rp265,1 triliun atau 57 persen dari total perkiraan kebutuhan dana.
Sementara fungsi penunjang diperkirakan menelan Rp160,2 triliun atau 34 persen. Untuk anggaran infrastruktur fungsi utama pemerintah diproyeksikan membutuhkan Rp32,7 triliun atau 7 persen. Sementara itu untuk anggaran pengadaan lahan sebesar Rp 8 triliun atau 2 persen dari total perkiraan dana.
Sementara untuk skema anggaran itu sendiri akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan kerja sama pemanfaatan dengan swasta.
Dua Sisi Mata Koin
Meski bukan pertama kalinya wacana pemindahan ibu kota diwacanakan, namun kegelisahan dan penolakan menjadi bagian penting menuju terealisasinya mimpi Jokowi pada 2024. Tercatat Komisi II DPR, aktivis lingkungan dari Jatam, WALHI, Jatam Kaltim, dan Kiara sempat menolak kebijakan pemindahan lokasi ibu kota ini.
Meski tak lagi terdengar gaung penolakan mereka, namun langkah Jokowi tak serta-merta menjadi enteng. Masih banyak persoalan yang harus ditelaah agar mimpi besar Jokowi tak lalu menjadi mimpi buruk bangsa ini.
Sekretaris Tim Kajian Ibu Kota Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Hayu Prasasti memaparkan tenggat waktu yang diberikan Jokowi menjadi sebuah faktor yang harus diperhatikan.
[Gambas:Video CNN]
Ia memaparkan kendala waktu tersebut mengharuskan pembangunan ibu kota baru harus dilakukan secara paralel.
"Jadi tidak bisa dikerjakan secara satu-satu, tidak bisa. Berjalan paralel, makanya urban desain jalan, master plan jalan, rencana UU ibukota juga seiring," paparnya.
Selain masalah waktu, Bappenas juga memperhitungkan faktor lain. Salah satunya, keberhasilan dalam memindahkan ibu kota.
Mencontoh 35 negara yang telah memindahkan ibu kota dalam 100 tahun terakhir, Bappenas memaparkan keberhasilan serta kegagalan negara-negara terdahulu ini menjadi pembelajaran yang dikaji.
Menurutnya, hanya Indonesia lah satu-satunya negara yang memindahkan ibu kota dengan jarak melebihi 1.000 kilometer (Km) dari lokasi saat ini. Hal ini disebutkan menjadi tantangan tersendiri.
Dalam penjajakan potensi kegagalan pemindahan ibu kota ke depannya, Hayu mengatakan indikator yang dipilihnya ialah motivasi, tujuan dan tingkat kesuksesan. Dari 35 negara tersebut, Hayu penjajakan dan studi dilakukan pada 3 negara yaitu Brazil, Australia dan Myanmar.
Menurutnya motivasi pemindahan ibu kota Rio de Janeiro ke Brazil serupa dengan Indonesia yaitu identitas, persatuan bangsa serta pemerataan populasi dan ekonomi. Juga secara jarak, Brazil adalah salah satu yang paling jauh letak pemindahannya yakni 934 Km.
Kemiripan komitmen pemindahan ibu kota dalam tenggat waktu 5 tahun pula yang menjadikan negara itu ideal untuk dijadikan indikator penentu keberhasilan ke depannya.
Meski demikian, catatan lainnya yang perlu diingat ialah dibutuhkan 20 tahun bagi Australia dalam proses pemindahan ibu kota berjarak 247 km ini.
Selain mempelajari pola negara-negara berhasil, Bappenas dalam hal ini turut menelaah contoh gagal. Disebutkan kekeliruan Myanmar dalam pemindahan ibu kotanya dari Yangon ke Naypidaw menjadi pelajaran yang tak ingin diulang Indonesia.
Hayu menegaskan ketidaktepatan Myanmar dalam memilih lokasi serta sektor pilihan pengganti pusat perekonomian menjadi tiket kegagalan mereka.
"Kita pelajari sehingga ini harus hati-hati sekali. Jangan sampai nanti kawasan pusat pemerintahan pindah tapi terus jadi ghost town (kota kosong)," jelasnya.
Ambisi Jokowi
"Pokoknya akhir 2024 harus pindah (ibu kota)," kalimat Jokowi tersebut lah yang kemudian mendesak para menteri Kabinet Maju untuk bergerak cepat. Perintah Jokowi jelas, ia ingin pemindahan ibu kota dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir.
Menurutnya pemindahan ibu kota adalah urgen, Jokowi tak ingin membiarkan beban Jakarta dan Pulau Jawa menjadi semakin berat. Namun jika dilakukan secara terburu-buru tanpa menimbang secara teliti, niat baik Jokowi dapat menjadi musibah yang bisa diturunkan pada presiden selanjutnya.
Meski menyanggupi perintah presiden sebagai bagian dari Bappenas yang 'baik', namun ada ketakutan dalam hati Hayu. Saat ditanya mengenai potensi maksimal realisasi pemindahan ibu kota dalam kurun waktu empat tahun ini.
Hayu mengaku ada kekhawatiran yang menyelinap.
"Secara personal saya khawatir diburu-buru tapi sebagai warga negara Bappenas yang baik kita berusaha," katanya.
(wel/agt)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK